Program Mandatori Biodiesel lewat dukungan BPDPKS menunjukkan performa yang ditunjukkan dari peningkatan intensitas blending rate hingga mencapai B35 pada tahun 2023. Selain itu, program mandatori B35 pada tahun 2023 mampu menghemat devisa solar impor senilai Rp 121,45 Triliun, meningkatkan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp 15.94 Triliun, meningkatkan penyerapan tenaga kerja baik di sektor on farm sebanyak 11.6 ribu orang dan di sektor off farm sebanyak 1.53 juta orang, dan mampu menurunkan emisi karbon sebanyak 32.7 Juta Ton CO2
Sejak tahun 2004, Indonesia telah menjadi negara net importir minyak fosil padahal sebelumnya Indonesia dikenal sebagai eksportir minyak fosil. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan, konsumsi energi domestik juga terus meningkat. Jika tidak ada solusi yang signifikan pada penyediaan energi diluar energi fosil, maka ketergantungan Indonesia pada impor minyak fosil akan terus meningkat.
Selain risiko ketergantungan pada impor minyak fosil, konsumsi energi fosil juga juga diketahui menjadi kontributor utama emisi karbon yang telah memicu pemanasan global (global warming) dan perubahan lingkungan global (global climate changes). Terkait hal ini, IPCC (2023) menyampaikan “new warning from the scientific community is to stop fossil fuels before it’s too late” dan beralihlah ke energi yang dapat diperbaharui (renewable energy) dan rendah emisi karbon.
Beruntung bagi Indonesia sebagai negara produsen minyak sawit terbesar dunia. Minyak sawit dapat diolah dan menghasilkan biodiesel (Fatty Acid Methyl Ester-FAME) yakni renewable energy yang rendah emisi karbon untuk menggantikan solar fosil. Biodiesel sawit menjadi solusi bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap solar (energi fosil) terutama yang bersumber dari impor sekaligus turut berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim global.
Program Mandatori Biodiesel Solusi Ketergantungan Impor Minyak Fosil
Dengan besarnya mandat tersebut, Pemerintah Indonesia menyusun ekosistem kebijakan pengembangan biodiesel melalui implementasi program mandatori biodiesel. Sejarah perkembangan biodiesel di Indonesia yang intensif dimulai sejak dua dekade terakhir. Kebijakan mandatori (wajib) biodiesel baru mulai diimplementasikan pada tahun 2009 dengan tingkat pencampuran (blending rate) biodiesel sawit sebesar satu persen dengan 99 persen solar fosil (B1) dan hanya berlaku pada sektor PSO (Public Service Obligation). Dan sejak didukung oleh program insentif pengembangan biodiesel oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), program mandatori biodiesel menunjukkan performa yang ditunjukkan dari peningkatan intensitas blending rate hingga mencapai B35 pada tahun 2023.
Meskipun banyak pihak menyangsikan dengan menganggap program mandatori biodiesel merugikan perekonomian Indonesia, namun program ini memiliki multi manfaat dan peran strategis baik bagi industri sawit maupun perekonomian nasional secara keseluruhan. Multimanfaat yang dimaksud yakni penghematan devisa solar impor, peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, mendorong pendapatan rumah tangga dan perekonomian daerah, stabilisasi harga CPO dunia, dan penurunan emisi karbon (Gas Rumah Kaca).
Seiring dengan meningkatnya intensitas blending rate antara biodiesel sawit (FAME) dengan solar fosil, semakin besar juga manfaat-manfaat yang dihasilkan. Data BPDPKS (2024) menunjukkan bahwa implementasi program mandatori B35 pada tahun 2023 mampu menghemat devisa solar impor senilai Rp 121,45 Triliun, meningkatkan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp 15.94 Triliun, meningkatkan penyerapan tenaga kerja baik di sektor on farm sebanyak 11.6 ribu orang dan di sektor off farm sebanyak 1.53 juta orang, dan mampu menurunkan emisi karbon sebanyak 32.7 Juta Ton CO2.