The development of oil palm plantations violates human rights and is related to human rights violation in the area.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit banyak melanggar dan terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah.

  • English
  • Indonesian

Public awareness of human rights has continued to increase and strengthen, especially since the reform era of 2000. Free flow of information and the growing mass media and information technology have opened up every corner of Indonesia so nothing can be covered up. If there are human rights violations, people can easily report them to a competent institution.

Corporations, as part of a law-abiding society, have also long adopted good corporate governance, including aspects related to human rights.

Data from the National Commission on Human Rights (2017) shows the five provinces that submitted most human rights reports to the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) (Table) are Jakarta, North Sumatra, East Java, West Java and West Sumatra.

Table :     Top five provinces originating human rights complaints to Komnas HAM, 2011-2016

Province2011201220132016
Jakarta*1,2341,5696081,759
North Sumatra629634357663
East Java *609576311588
West Java *558522335634
West Sumatra474361149391
Indonesia6,3586,2845,9196,946

Source: Komnas HAM, 2017 *not oil palm centers

What people reported to Komnas HAM included violations of the right to life, the right to form a family and to nurture children, the right to self-development, the right to justice, the right for personal freedom, the right to security, the right to welfare, the right to participate in government, the rights of women, the rights of the child and the right not to be discriminated against. Of course, the human rights complaints are not necessarily legally proven as human rights violations.

The data above shows the correlation between the oil palm areas and human rights cases is very weak. Human rights complaints received by Komnas HAM come from both non-palm oil and palm oil areas. The areas with many complaints of human rights violations are largely not oil palm areas. Surely, if there are proven human rights violations, both in the oil palm plantation centers and outside them, they would be dealt with through existing procedures and regulations.

Kesadaran masyarakat secara keseluruhan terhadap hak-hak asasi manusia terus mengalami peningkatan dan penguatan khususnya sejak era reformasi tahun 2000. Keterbukaan informasi dan berkembangnya media massa dan teknologi informasi telah membuka setiap sudut-sudut sosial maupun daerah-daerah di Indonesia, sehingga tidak ada yang dapat disembunyikan. Jika ada pelanggaran hak-hak asasi manusia, masyarakat dengan mudah menyampaikan ke lembaga yang berkompeten.

Korporasi sebagai bagian dari masyarakat yang taat hukum juga sudah lama mengadopsi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) termasuk didalamnya aspek-aspek yang terkait dengan hak-hak asasi manusia.

Data Komisi Hak Asasi Manusia RI (2017), menunjukkan bahwa lima daerah provinsi asal pengaduan kasus HAM ke Komnas HAM (Tabel) adalah DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Barat. Aspek-aspek yang diadukan masyarakat kepada Komnas HAM mencakup hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak pengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak dan hak tidak diperlakukan diskriminatif. Tentu saja pengaduan kasus HAM tersebut belum tentu terbukti secara hukum sebagai pelanggaran HAM.

Tabel.   Lima Besar Daerah Provinsi Asal Pengaduan Kasus HAM ke Komnas HAM RI 2011-2016

Provinsi2011201220132016
DKI Jakarta*1.2341.5696081.759
Sumatera Utara629634357663
Jawa Timur*609576311588
Jawa Barat*558522335634
Sumatera Barat474361149391
Indonesia6.3586.2845.9196.946

Sumber : Komnas HAM RI, 2017 *bukan sentra kebun sawit

Data di atas menunjukkan bahwa keterkaitan antara daerah-daerah sentra sawit nasional dengan kasus hak-hak asasi manusia sangat lemah. Pengaduan kasus HAM yang diterima Komnas HAM berasal dari daerah bukan sentra sawit maupun sentra sawit. Daerah-daerah yang banyak pengaduan pelanggaran HAM sebagian besar bukanlah daerah utama perkebunan kelapa sawit nasional. Tentu saja jika ada dan terbukti pelanggaran HAM, baik di daerah sentra sawit maupun di luar sentra sawit harus ditindak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Share this Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

You May Also Like These Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *