Indonesia needs to adopt the HCV and HCS concepts, in order to promote natural resource and environmental management

Untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, Indonesia perlu mengadopsi konsep HCV dan HCS.

  • English
  • Indonesian

Indonesia is obviously not a European or North American country, which, at the onset of industrialization, cleared all forests, including their wildlife inhabitants. Today, sub-tropical primary forests and wildlife no longer exist. European and North American reports on the existence of vast forests, as seen in FAO statistical data, are secondary forests that were initially idle farmland (Soemarwoto, 1992). The current generation in Europe and North America are undertaking reforestation, including the reestablishment of conservation zones (High Conservation Value, HCV) and high carbon stock zone (High Carbon Stock, HCS). Although it’s the right measures to take, it will not retrieve what has been perished in the past.

Under these concepts, which are now being campaigned by Indonesian NGOs at home, the HCV comprises the values of HCV 1 (Species Diversity), HCV 2 (Landscape-level Ecosystems and Mosaics), HCV 3 (Ecosystems and Habitats), HCV 4 (Critical Ecosystem Services), HCV 5 (Community Needs) and HCV 6 (Cultural Values). Meanwhile, the HCS concept consists of HK 3 (High Density Forest), HK 2 (Medium Density Forest), HK 1 (Low Density Forest), BM (Young Scrub), BT (Old Scrub) and LT (Cleared/Open Land).

Indonesia, on the other hand, has long classified “deforestation” areas and “non-deforestation” areas as its own version of HCV and HCS. Forests classified under the HCS and HCV concepts are akin to the protected forest and conserved forestays stipulated in Law No. 41/1999 on Forestry, while Law No. 26/2007 on National Spatial Planning stipulates that these forests be located within in Conservation Zones. In Indonesia, the conservation of HCV/HCS forests and natural biodiversity is already promoted by the protected forest and conserved forest designations.

As mentioned earlier, both protected and conserved forests are mainly primary forests, a natural asset that is protected and is not to be converted for any other use. The protected/conserved forests in Conservation Zones are “home” to Indonesia’s natural biodiversity that includes wildlife, plants and microorganisms, have a hydrologic role and the function to conserve the ecosystem as a whole.

The type of forest that is convertible for development purposes is a production forest, specifically the conversion production forest, the conversion of which must go through a set of procedures as required by the Forestry Law. Production forests are dubbed a “land bank”, a reserve within the Cultivation Zone to meet development and public needs for urban areas, residential areas, industrial zones, farms and plantations, as stipulated in the Spatial Planning Law.

The government’s conversion of production forests in Cultivation Zones is made solely upon development/public needs. The Forestry Law mandates that conversions should not be based on the carbon stock value of the forest as demanded by NGOs. A verified production forest can be converted into a different Cultivation Zone function, regardless of its carbon stock value. On the other hand, the conversion of protected/conserved forests into a Cultivation Zone is prohibited, regardless of how insignificant its carbon stock value.

Indonesia bukanlah Eropa dan Amerika Serikat. Di negara-negara Eropa maupun Amerika Utara, pada awal pembangunannya sudah menghabiskan hutannya, baik itu hutan lindung maupun hutan konservasi termasuk penghuninya. Tidak ada lagi hutan primer yang tersisa maupun satwa-satwa sub tropis saat ini. Jika saat ini negara-negara Eropa maupun Amerika Utara melaporkan memiliki hutan yang luas sebagaimana dalam statistik FAO, hutan tersebut adalah hutan sekunder, eks lahan pertanian yang telah ditinggalkan (Soemarwoto, 1992). Generasi Eropa dan Amerika Utara dewasa ini, membangun kembali hutannya termasuk membangun ulang kawasan konservasi (High Conservation Value, HCV) dan kawasan stok karbon tinggi (High Carbon Stock, HCS). Meskipun itu baik, tidak mungkin lagi mengembalikan yang sudah hilang dimasa lalu.

Dalam konsep Barat sebagaimana dikampanyekan para LSM, konsep High Conservation Value (HCV) mencakup HCV 1 (Species Diversity), HCV 2 (Landscape Level Ecosystem and Mosaic), HCV 3 (Ecosystem and Habitats), HCV 4 (Ecosystem Service), HCV 5 (Community Needs) dan HCV 6 (Culture Value). Sedangkan konsep High Carbon Stock (HCS) mencakup HK 3 (High Diversity Forest), HK 2 (Medium Diversity Forest), HK 1 (Low Diversity Forest), BM (Young Scrub), BT (Old Scrub) dan LT (Cleared/Open Land).

Indonesia sejak awal pembangunannya sudah jauh-jauh hari mengklasifikasi mana hutan yang dapat dikonversi (deforestable) mana hutan yang harus dipertahankan (non deforestable) sebagai HCV dan HCS. Hutan yang didalamnya HCS dan HCV dalam Undang-Undang Kehutanan No. 41/1999 dikenal dengan hutan lindung dan hutan konservasi dan dalam Undang-Undang Tata Ruang Nasional (UU No. 26/2007) berada di Kawasan Lindung. Dalam konteks Indonesia pelestarian HCV, HCS dan biodiversity sudah ada tempatnya yakni di hutan lindung dan hutan konservasi tersebut.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, hutan lindung dan hutan konservasi tersebut sebagian besar merupakan hutan primer, asli dan dilindungi serta tidak boleh dikonversi kepada penggunaan lain. Pada hutan lindung dan konservasi itulah “rumahnya” biodiversity seperti satwa-satwa liar, ragam tumbuhan dan mikroba, fungsi tata air dan konservasi ekosistem secara keseluruhan.

Hutan yang boleh dikonversi untuk kebutuhan pembangunan adalah hutan produksi khususnya hutan produksi yang dapat dikonversi (convertible forest) dengan prosedur tertentu dan telah diatur dalam undang-undang kehutanan tersebut. Hutan produksi disebut sebagai bank lahan (land bank) sebagai persediaan lahan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan penduduk yang seperti areal perkotaan, pemukiman, industri, pertanian, perkebunan, dan lain-lain yang dalam undang-undang tata ruang disebut sebagai kawasan budidaya.

Proses konversi hutan produksi menjadi kawasan budidaya oleh Pemerintah dasarnya hanya kebutuhan pembangunan/ penduduk. Undang-undang Kehutanan mengamanatkan bahwa konversi hutan produksi menjadi kawasan budidaya tidak didasarkan pada nilai karbon stok sebagaimana dituntut oleh LSM. Sepanjang benar-benar hutan produksi berapa pun nilai karbon stoknya boleh dikonversi menjadi kawasan budidaya. Sebaliknya jika hutan konservasi dan lindung, sekecil apapun karbon stoknya tidak boleh dikonversi menjadi kawasan budidaya.

Share this Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

You May Also Like These Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *