Oil palm plantations employ child workers.

Perkebunan kelapa sawit mempekerjakan tenaga kerja anak-anak.

  • English
  • Indonesian

In recent years, the anti-palm oil NGO networks in Indonesia have often accused oil palm plantations of employing children (under 17 years old) and published photographs of children residing in oil palm plantations.

The allegations, along with the publication of the photos, are not only unreasonable but they also exploit children for the sake of justifying the purpose of the NGO itself. The allegations are really harassing children in Indonesia and, of course, also their parents.

The presence of children at a particular place does not necessarily mean the involvement of children in the activities in that place. If we see children at a shopping mall and we immediately allege the children to have involved in selling, of course, it is probably a mistake because most likely the children are with their parents shopping at the mall. Similarly, in oil palm plantations, the presence of children in oil palm plantations does not mean that the children are workers in oil palm plantations.

In rural areas, the bond between family members, including children, is strong. Those from a village can easily understand this. The participation of children in the rice fields or land together with their parents is part of the socialization of the children and a mechanism of parental protection. Even though the children hold the hoe, it is just a mechanism of a family’s education to help the juveniles understand family responsibilities.

Similar things also happen to traders in small towns. Sometimes they bring their children to the market because they cannot be left alone at home, but again that does not mean children are hired as traders.

At oil palm plantations, especially plantation companies, employing children is a law violation and is also very unlikely. The type of work at the oil palm plantation is beyond the ability of the children. Fresh fruit bunch harvesters, for example, require special training and it is also almost impossible for children to move heavy fruit bunches. In addition, the company’s corporate governance makes it impossible to use child labor because one of the requirements for the workforce in the company is for a worker to be an adult who has a resident identity card.

Then why are there photos of children at oil palm plantations? If the photos are not fake, it can be ascertained that those children joined their parents who happen to be employees on the oil palm plantation. Once again, it is part of parental protection, as well as for the education of the children on how their parents work. The parents take the children with them because nobody keeps them at home. If an NGO really finds a company deliberately employing children and proves this conclusively (e.g. the child is registered at the company and receives wages), the NGO should complain about it legally because it is unlawful. Based on the Child Protection Law, if the NGO knows and does not report it to law enforcement officers, it is a law violation.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, jejaring LSM anti sawit di Indonesia sering mempublikasikan dan menuduh perkebunan kelapa sawit mempekerjakan anak-anak (di bawah 17 tahun) dalam bentuk foto anak-anak yang sedang berada di kebun sawit.

Tuduhan dengan foto tersebut bukan hanya tidak masuk akal tetapi juga mengeksploitasi anak-anak demi pembenaran tujuan LSM itu sendiri. Tuduhan LSM tersebut sungguh melecehkan anak-anak di Indonesia dan tentunya termasuk orang tuanya.

Kehadiran anak-anak pada suatu tempat belum tentu berarti keterlibatan anak-anak pada kegiatan di tempat yang bersangkutan. Jika ditemukan anak-anak di Mall dan kita tuduh langsung anak-anak jualan di Mall tentu sangat keliru karena ternyata anak-anak tersebut sedang dibawa orang tuanya belanja di Mall. Demikian juga di kebun sawit, kehadiran anak-anak di kebun sawit bukan berarti anak-anak menjadi pekerja di kebun sawit.

Di kawasan pedesaan hubungan antara anggota keluarga termasuk anak-anak demikian kuatnya. Bagi yang berasal dari desa, dengan mudah memahami hal ini. Keikutsertaan anak-anak di sawah atau ladang bersama-sama dengan orang tuanya merupakan bagian dari sosialisasi anak-anak dan mekanisme perlindungan orangtua terhadap anak-anaknya. Sekalipun anak-anak petani kita jumpai ikut memegang cangkul, itu hanyalah mekanisme pendidikan dan kegembiraan keluarga untuk mengerti tanggung jawab dalam keluarga.

Hal yang sama juga sering dijumpai pada pedagang di kota-kota kecil. Terkadang anak-anak terpaksa dibawa orang tuanya yang kebetulan pedagang ke pasar untuk bersama-sama dengan orangtua karena tidak mungkin ditinggalkan di rumah. Namun sekali lagi itu bukan berarti anak-anak dipekerjakan sebagai pedagang.

Di perkebunan sawit apalagi perusahaan perkebunan, mempekerjakan anak-anak selain melanggar hukum juga sangat tidak mungkin. Jenis pekerjaan di kebun sawit di luar kemampuan anak-anak. Untuk pemanen TBS misalnya selain memerlukan latihan khusus, untuk mengangkat alat panen TBS yang begitu berat hampir tidak mungkin dilakukan anak-anak. Belum lagi mengangkat TBS yang beratnya antara 15-50 kg per tandan, sangatlah tidak mungkin dilakukan anak-anak. Selain itu, tata kelola perusahaan juga tidak dimungkinkan penggunaan tenaga kerja anak-anak, karena salah satu syarat untuk tenaga kerja di perusahaan adalah tenaga kerja dewasa yang memiliki kartu tanda penduduk.

Lalu mengapa ada foto anak-anak yang diperoleh LSM di kebun-kebun sawit? Jika itu benar-benar ada bukan direkayasa maka dapat dipastikan bahwa anak-anak tersebut ikut orang tuanya yang kebetulan menjadi karyawan di kebun sawit. Sekali lagi itu adalah bagian perlindungan orang tuanya sekaligus untuk mendidik anak bagaimana orang tuanya bekerja atau terpaksa dibawa orang tuanya ke lapangan karena tidak ada yang menjaga di rumah. Seharusnya jika LSM benar-benar menemukan bahwa ada perusahaan secara sengaja mempekerjakan anak-anak dan dibuktikan secara meyakinkan (misalnya terdaftar di perusahaan dan menerima upah) seharusnya LSM mengadukannya secara hukum, karena yang demikian melanggar hukum. Sesuai dengan hukum perlindungan anak di Indonesia, jika LSM mengetahui dan tidak melaporkannya kepada aparat penegak hukum, itu termasuk pelanggaran hukum.

Share this Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

You May Also Like These Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *