No governance on oil palm plantations on peatlands.

Indonesia tidak memiliki tata kelola perkebunan kelapa sawit di lahan gambut.

  • English
  • Indonesian

The utilization of peatlands for farming activities, including oil palm plantations, has long been practiced in Indonesia. In fact, several oil palm plantations on peatlands were among the first plantations established in Indonesia 100 years ago during the colonial era, located along the eastern coast of North Sumatra and Aceh. This shows that Indonesia is familiar with, and has long applied, techniques for managing and cultivating oil palm plantations on peatlands.

To facilitate the development of oil palm plantations on peatlands, Indonesia has established a national policy under Law No. 39/2014 on Plantations and Law No. 32/2009 on Environmental Management and Conservation. The national policy is interpreted in Government Regulation (PP) No. 57/2016 (revision to PP No. 71/2014 on Protection and Management of the Peatland Ecosystem. A regulation specific to oil palm plantations is contained in Agriculture Ministerial Decree (Permentan) No. 14/2009 on Guidelines on Utilizing Peatlands for Oil Palm Cultivation. Aside from these laws and regulations, the businesses that cultivate oil palms on peatlands all have internal guidelines on cultural methods and management techniques for oil palm plantation on peatlands.

Therefore, the accusation that Indonesia does not govern the management of oil palm plantations on peat lands is unsubstantiated. However, it can be conceded that continual improvement is still needed at the implementation level.

Pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan pertanian termasuk perkebunan kelapa sawit sudah lama berlangsung di Indonesia. Bahkan, kebun-kebun sawit pertama yang dibangun di Indonesia pada zaman kolonial yakni di pesisir timur Sumatera Utara dan Aceh (saat ini berumur sekitar 100 tahun), sebagian merupakan kebun sawit di lahan gambut. Artinya manajemen dan teknologi budidaya kebun sawit di lahan gambut telah lama diketahui dan dilaksanakan di Indonesia.

Untuk pengembangan kelapa sawit di lahan gambut, Indonesia telah memiliki kebijakan nasional yakni Undang-Undang Perkebunan (UU No. 39/2014) dan Undang-Undang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009) yang kemudian diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah No. 57/2016 (perubahan atas PP No. 71/2014) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Lahan gambut. Khusus untuk perkebunan kelapa sawit telah dituangkan dalam Permentan No. 14/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit. Selain itu, pada level perusahaan yang melakukan budidaya kelapa sawit di lahan gambut juga memiliki pedoman kultur teknis dan manajemen kebun sawit di lahan gambut.

Dengan demikian tuduhan bahwa Indonesia tidak memiliki tata kelola perkebunan kelapa sawit di lahan gambut adalah tidak benar. Tentu saja masih perlu diperbaiki terus menerus khususnya pada level implementasinya.

Share this Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

You May Also Like These Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *