Oil palm plantations do not contribute to the revenues of oil palm plantation areas.

Perkebunan kelapa sawit tidak berkontribusi pada penerimaan daerah-daerah perkebunan kelapa sawit.

  • English
  • Indonesian

Oil palm plantations developed in 190 regencies and 23 provinces in Indonesia economically drive the growth and development of those areas. The oil palm plantation centers enjoy the expansion of employment and business opportunities, increased production of goods and services and increased economic growth.

Oil palm plantations are taxpayers. They pay taxes including land and building tax, value added tax, individual or corporate income tax, international trade tax (export tax, export duties and import duties) and dividends for any activities related to oil palm plantations.

Those taxes are the revenues of the central government and local administrations (especially the land and building tax). Through the state budget or regional budget mechanism, the government revenues are distributed to finance the activities of the ministries or agencies of the central government and activities of the local administrations through fiscal decentralization instruments such as the general allocation fund (DAU) and the special allocation fund (DAK).

In other words, the contribution of oil palm plantations to the local revenues has occurred so far through the fiscal mechanism of the state budget as well as through the provincial budgets, regency budgets and municipality budgets. The more developed and enhanced the production of palm oil in the aforementioned areas is, the greater the contribution to local revenues either through central taxes or local taxes.

The above description shows that people enjoy the fruits of oil palm plantations through the state budget and/or regional budget mechanisms. In addition, the community also receives plantation corporations’ CSR funds through various productive activities such as education scholarships, capital assistance, training and local cultural development.

Perkebunan kelapa sawit yang berkembang di 190 kabupaten dan 23 provinsi di Indonesia secara ekonomi, menggerakan pertumbuhan dan perkembangan daerah tersebut. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan produksi barang dan jasa, peningkatan pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh daerah-daerah sentra perkebunan sawit.

Perkebunan kelapa sawit merupakan pembayar pajak baik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Perorangan maupun Badan (PPh), Pajak Perdagangan Internasional (bea keluar, pungutan ekspor, bea masuk) dan Deviden (khusus BUMN/BUMD perkebunan) untuk setiap kegiatan yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit.

Pajak-pajak tersebut merupakan penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (khususnya PBB). Melalui mekanisme APBN/APBD penerimaan pemerintah tersebut didistribusikan baik untuk membiayai kegiatan kementerian/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui instrumen desentralisasi fiskal seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dengan perkataan lain, kontribusi perkebunan kelapa sawit bagi penerimaan daerah telah terjadi selama ini baik melalui mekanisme fiskal APBN maupun melalui APBD provinsi, APBD kabupaten dan APBD kota. Semakin berkembang dan meningkat produksi minyak sawit di daerah yang bersangkutan semakin besar kontribusi kepada penerimaan daerah baik melalui pajak pusat maupun pajak daerah.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kontribusi perkebunan kelapa sawit melalui mekanisme APBN/APBD juga dinikmati oleh masyarakat secara umum. Selain itu, masyarakat juga menerima dana CSR melalui berbagai kegiatan produktif seperti beasiswa pendidikan, bantuan permodalan, training maupun pengembangan budaya lokal.

Share this Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

You May Also Like These Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *