Oil palm plantations encroaches on forests

Untuk memperoleh lahan perkebunan kelapa sawit melakukan perampasan/penyerobotan atau ambil alih kawasan hutan secara sembarangan.

  • English
  • Indonesian

Indonesia follows the rule of law in managing development, including the expansion of oil palm plantations. The guidelines and procedures for acquiring additional land for plantations are also regulated by law (Figure).

With reference to Law No. 41/1999 on Forestry, it is stipulated that only production forests can be converted into non-forest areas carrying new functions, including their use as plantations. Converting protected forests and conserved forests, however, is prohibited.

The only institution authorized to consent to and decide on releasing a production forest to be converted into a non-forest area is the government, through the Ministry of Forestry and Environment. After a ministerial decree on the releasing the area for conversion (SK Pelepasan Kawasan) is obtained, the institution authorized to issue the subsequent plantation location permit (Izin Lokasi Perkebunan) is the head of the regional administration –a regent or a governor – in accordance with the Plantation Law and the Regional Administration Law.

The next step in the process is to apply for a plantation business permit (Izin Usaha Perkebunan), which can only be issued by the Agriculture Minister. Only after obtaining this business permit can an application for the right of cultivation (Hak Guna Usaha, HGU) be submitted to the Agrarian and Spatial Planning Minister to use the land as an oil palm plantation.

Such a procedure and mechanism to acquire land for plantation use, in which the government has the final say, does not accord oil palm plantation businesses the chance or the capacity to indiscriminately seize or take over forest areas. In fact, the tiered mechanism to acquire land for plantation use has been designed so as to prevent uncontrolled land use. If a breach in the procedure is committed, the perpetrators must then be brought before the law.

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang mengatur pelaksanaan pembangunan termasuk perkebunan kelapa sawit. Cara-cara dan prosedur untuk memperoleh lahan perkebunan juga telah diatur melalui peraturan perundang-undangan (Gambar).

Mengacu pada Undang-Undang No. 41 tahun 1999, disebutkan bahwa konversi lahan hutan menjadi lahan non hutan termasuk perkebunan hanyalah lahan hutan produksi. Sedangkan hutan lindung dan konservasi tidak diperbolehkan dikonversi.

Institusi yang berhak menetapkan dan memberikan izin pelepasan kawasan hutan produksi menjadi lahan non hutan adalah pemerintah melalui Menteri Kehutanan. Demikian juga yang berhak mengeluarkan Izin Lokasi Perkebunan (setelah SK Pelepasan Kawasan dikeluarkan) sesuai dengan Undang-Undang Perkebunan dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah Bupati atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Demikian juga Izin Usaha Perkebunan (setelah Izin Lokasi dikeluarkan) hanya dapat dikeluarkan oleh Menteri Pertanian. Setelah Izin Usaha Perkebunan diperoleh baru dapat diajukan untuk memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit.

Dengan prosedur, tahapan dan mekanisme perolehan lahan perkebunan yang demikian, dimana hanya pemerintah yang menentukan, secara akal sehat saja pelaku perkebunan kelapa sawit tidak mungkin dan tidak memiliki kemampuan untuk menyerobot atau mengambil alih kawasan/lahan hutan secara sembarangan. Justru prosedur, tahapan dan mekanisme perolehan lahan berjenjang yang demikian dibangun untuk menghindari agar penggunaan lahan tidak dilakukan secara sembarangan. Jika pada kenyataanya ditemukan ada yang melanggar prosedur tersebut jelas merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak secara hukum yang berlaku.

Figure Procedure and Mechanism to Acquire Land for Use as an Oil Palm Plantation in Indonesia

Procedure and Mechanism to Acquire Land for Use as an Oil Palm Plantation in Indonesia

Share this Article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

You May Also Like These Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *