Pengembangan SAF sawit melalui mandatori nasional memerlukan dukungan instrumen kebijakan komprehensif. Diperlukan insentif untuk lembaga riset dan pengembangan teknologi industri,

Program PSR yang terintegrasi dalam Paket Sapta Usaha Kebun Sawit Rakyat sebaiknya diluncurkan melalui Peraturan Presiden mengingat keterlibatan lintas kementerian

Kebijakan mandatori biodiesel memerlukan orchestrasi komprehensif di sektor hulu untuk menjamin pasokan minyak sawit. Penyediaan alternatif bahan baku biodiesel dari

Kesepakatan IEU-CEPA akan membuka peluang peningkatan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa yang lebih besar ke depan, dengan syarat hambatan

Dengan terselesaikannya masalah legalitas, petani anggota koperasi dapat mengakses berbagai program pengembangan sawit rakyat seperti PSR dan ISPO. Hal ini

Kebijakan DMO dan DPO/HET yang diimplementasikan pemerintah sejak tahun 2022 untuk menjamin stabilisasi minyak goreng domestik dinilai tidak lagi efektif

Kebijakan pungutan ekspor merupakan instrumen penting dan strategis bagi industri sawit nasional. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa kebermanfaatan dari kebijakan ini

Kebijakan tarif resiprokal AS sebesar 32% untuk produk Indonesia mengancam daya saing dan volume ekspor sawit nasional di pasar AS

Untuk mencapai ketahanan pangan dan energi berbasis sawit, dibutuhkan upaya pemerintah untuk membangun ekosistem kebijakan yang mendukung perluasan dan pendalaman