Industri kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu hal yang tidak asing lagi bagi kehidupan perekonomian di Indonesia. Industri kelapa sawit seringkali disebut sebagai “benteng pertahanan” bagi perekonomian di Indonesia dalam menghadapi berbagai macam ragam tantangan resesi ekonomi global. Kontribusi industri sawit di indonesia telah banyak diungkap oleh berbagai studi. Industri sawit terbukti banyak berkontribusi dalam bidang ekspor/devisa negara, neraca perdagangan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, industri kelapa sawit banyak memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan perdesaan di indonesia. Hal itu dibuktikan dengan data desa sawit lebih maju secara ekonomi dibandingkan dengan desa non sawit. Hal ini terjadi karena banyak pengembangan perkebunan kelapa sawit di indonesia yang dilakukan di daerah pelosok, daerah tertinggal, bahkan daerah degraded land. Diawali dengan pengembangan ini maka dilakukan pembukaan akses jalan masuk, maka membuka juga jalan bagi kegiatan lainnya seperti usaha jasa yang melayani kelapa sawit.

Salah satu bukti nyata adalah dampak positif yang dirasakan oleh warga desa setawar yang ada di kabupaten sekadau yang akses jalan nya di rawat oleh tiga perusahaan sawit yakni PT Agro Andalan, PT Jake Sarana, dan PT Prima Entakai yang memelihara jalan lantaran punya kepentingan mendistribusikan buah dari kebun menuju pabrik. Secara tidak langsung perusahaan sawit memberikan dampak positif berupa perbaikan akses jalan bagi masyarakat.

Selain itu pula, berdasarkan fakta yang ada di website www.palmoilina.asia, beberapa dampak positif industri sawit bagi pembangunan perdesaan berupa hasil studi PASPI (2014) menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi minyak sawit (CPO) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah-daerah sentra sawit. Pertumbuhan ekonomi daerah bahkan sangat responsif terhadap peningkatan produksi minyak sawit. Peningkatan produksi minyak sawit menarik pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih besar dari peningkatan produksi CPO. Perekonomian daerah-daerah yang dihela oleh pertumbuhan produksi minyak sawit tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah-daerah yang tidak dihela oleh pertumbuhan sentra sawit. Akibatnya terjadi perbedaan yang tajam dalam pertumbuhan PDRB antara daerah sentra sawit dibandingkan dengan daerah bukan sentra sawit.

Dengan demikian, pandangan bahwa perkebunan kelapa sawit tidak berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah tidak sesuai dengan kenyataan/fakta yang ada. Sebaliknya, pertumbuhan produksi perkebunan kelapa sawit justru secara signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah sentra sawit dengan laju yang lebih tinggi dibanding dengan daerah bukan sentra sawit.

Dalam pembangunan ekonomi, dampak perkembangan investasi pada suatu sektor tergantung pada bagaimana keterkaitan investasi yang bersangkutan dengan kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pertumbuhan produksi minyak sawit memiliki keterkaitan dan multiplier yang kuat terhadap sumber daya lokal (local resources based).

Apabila produksi CPO meningkat (misalnya akibat konsumsi, investasi hilir, ekspor) maka manfaat ekonomi yang diciptakannya sekitar 60 persen terjadi pada perkebunan kelapa sawit dan sekitar 40 persen manfaat tersebut terjadi di luar perkebunan kelapa sawit (sektor pedesaan) seperti lembaga keuangan, perdagangan/restoran, hotel, transportasi, infrastruktur, dan sektor-sektor lain. Hal ini berarti manfaat ekonomi yang diciptakan akibat pertumbuhan perkebunan kelapa sawit tidak hanya dinikmati oleh masyarakat pelaku/bekerja pada perkebunan kelapa sawit, melainkan sebagian (40 persen) dinikmati oleh masyarakat yang bekerja di luar perkebunan kelapa sawit di pedesaan.

Masyarakat yang bekerja pada perkebunan kelapa sawit adalah konsumen bagi produk-produk pangan maupun non pangan yang dihasilkan oleh masyarakat perkotaan dan pedesaan. Berdasarkan pengeluaran penduduk (BPS, 2016) nilai transaksi antara masyarakat kebun sawit dengan masyarakat perkotaan mencapai Rp. 336 triliun/tahun. Sementara transaksi dengan masyarakat pedesaan sebesar Rp. 92 triliun/tahun. Hal ini berarti total transaksi antara masyarakat kebun sawit dengan masyarakat di luar kebun sawit secara nasional mencapai Rp. 428 triliun/tahun.

Dengan perkataan lain, pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di kawasan pedesaan meningkatkan kapasitas perekonomian daerah pedesaan dalam menghasilkan output, pendapatan, dan kesempatan kerja baik pada perkebunan kelapa sawit maupun pada sektor lain (rural non-farm) di kawasan pedesaan. Bahkan dampak multiplier pembangunan perkebunan kelapa sawit, melainkan juga dinikmati sektor perkotaan seperti lembaga keuangan, restoran dan hotel, food processing dan electric equipment and manufacturing sector. Membangun perkebunan kelapa sawit bukan hanya membangun pedesaan tetapi juga bagian dari cara membangun perkotaan. Kiranya sangat jelas bahwa manfaat perkebunan kelapa sawit tidak hanya dinikmati oleh masyarakat yang terlibat langsung dalam perkebunan kelapa sawit tetapi juga masyarakat yang tidak terlibat langsung pada perkebunan kelapa sawit, baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan (inclusive growth).

Perkebunan kelapa sawit yang berkembang di 190 kabupaten dan 23 provinsi di Indonesia secara ekonomi, menggerakan pertumbuhan dan perkembangan daerah tersebut. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan produksi barang dan jasa, peningkatan pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh daerah-daerah sentra perkebunan sawit.

Perkebunan kelapa sawit merupakan pembayar pajak baik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Perorangan maupun Badan (PPh), Pajak Perdagangan Internasional (bea keluar, pungutan ekspor, bea masuk) dan Dividen (khusus BUMN/BUMD perkebunan) untuk setiap kegiatan yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit.

Pajak-pajak tersebut merupakan penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (khususnya PBB). Melalui mekanisme APBN/APBD penerimaan pemerintah tersebut didistribusikan baik untuk membiayai kegiatan kementerian/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui instrumen desentralisasi fiskal seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dengan perkataan lain, kontribusi perkebunan kelapa sawit bagi penerimaan daerah telah terjadi selama ini baik melalui mekanisme fiskal APBN maupun melalui APBD provinsi, APBD kabupaten, dan APBD kota. Semakin berkembang dan meningkat produksi minyak sawit di daerah yang bersangkutan semakin besar kontribusi kepada penerimaan daerah baik melalui pajak pusat maupun pajak daerah.

Untuk mengurangi pengangguran di pedesaan perlu dikembangkan sektor-sektor ekonomi yang lebih banyak menyerap tenaga kerja yang sesuai dengan karakteristik/latar belakang tenaga kerja pedesaan. Perkebunan kelapa sawit merupakan sektor ekonomi dengan teknologi padat kerja (labor intensive). Tidak hanya padat kerja tetapi juga akomodatif terhadap keragaman mutu/skill tenaga kerja pedesaan.

Secara umum, struktur pendidikan penduduk di kawasan pedesaan sebagian besar merupakan tenaga kerja berpendidikan sekolah dasar ke bawah. Sekitar 49 persen usia kerja produktif di kawasan pedesaan berpendidikan SD ke bawah dan 49 persen berpendidikan SLTP sampai SLTA dan hanya 2 persen berpendidikan diploma/sarjana.

Komposisi rata-rata pendidikan tenaga kerja yang terserap di perkebunan kelapa sawit menurut PASPI (2014), sekitar 51 persen berpendidikan SD ke bawah, 16 persen berpendidikan SLTP, 30 persen berpendidikan SLTA, dan sisanya 4 persen berpendidikan diploma/sarjana yang sangat mirip dengan komposisi tenaga kerja yang tersedia di pedesaan. Dengan kata lain, perkebunan kelapa sawit secara umum lebih akomodatif terhadap latar belakang tenaga kerja yang tersedia di kawasan pedesaan. Dari berbagai fakta yang ada akan disimpulkan bahwa industri sawit merupakan salah satu industri yang berperan besar dalam pembangunan perdesaan di bidang ekonomi karena dengan adanya industri sawit maka akan membuka lahan dan akses baru bagi pedesaan yang tertinggal serta memperluas lapangan pekerjaan bagi siapapun dalam meningkatkan kesejahteraan pedesaan.