Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas primadona Indonesia yang memiliki peran dalam perekonomian. Berdasarkan Laporan Statistik Kelapa Sawit Indonesia (2018), subsektor perkebunan, termasuk kelapa sawit di dalamnya mencakup 471 triliun rupiah atau sekitar 3,47 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2017. Dilihat dari sisi ketenagakerjaan, industri kelapa sawit mampu menyerap 16 ,2 juta tenaga kerja dengan rincian 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung (Bappenas 2018).

Pembangunan industri minyak sawit Indonesia telah membawa komoditas sawit Indonesia menjadi komoditas strategis nasional. Pembangunan industri ini bersifat inklusif dan berdampak luas bagi pembangunan nasional, pembangunan daerah, penyerapan tenaga kerja, penurunan kemiskinan, sumber devisa terbesar dan menjadi penyelamatan defisit neraca transaksi Indonesia sejak tahun 2012 hingga saat ini.

Industri minyak sawit menghasilkan komoditi/produk (private goods) dan non komoditi (public goods) secara bersamaan. Komoditi yang dimaksud adalah minyak sawit mentah (crude palm oil/kernel oil, CPO) dan produk turunannya (oleokimia, oleofood, biodiesel). Sedangkan non komoditi yang dihasilkan berupa jasa lingkungan seperti kelestarian siklus oksigen, kelestarian daur hidrologi dan kelestarian siklus karbondioksida yang merupakan bagian penting dari fungsi ekosistem global. Semakin luas dan makin menyebar perkebunan kelapa sawit maka semakin semakin menyebar pula penyerapan karbondioksida, produksi biomas dan produksi oksigen dari perkebunan kelapa sawit.

Dalam perkembangannya, isu yang berkembang adalah isu sustainability atau keberlanjutan. Hal ini seiring dengan keputusan PBB pada tanggal 25 September 2015 lalu, yang memberlakukan platform pembangunan global 2015-2030, yakni Sustainable Development Goals 2030 (SDGs 2030). SDGs menjad isu sentral dunia dan aspek keberlanjutan menjadi isu pokok dalam pembangunan, termasuk dalam industri sawit Indonesia. Hal ini sekaligus membawa Indonesia pada perspektif yang lebih luas, bahwa Industri minyak sawit Indonesia tidak semata dari sisi profit, tetapi membangun landasan yang kuat dalam isu sustainability. Isu sustainability ini mencakup 3 pilar penting, yakni Profit (aspek ekonomi), Planet (aspek lingkungan) dan People (aspek sosial).

Indonesia sebagai anggota PBB yang juga sebagai negara yang ikut meratifikasi SDGs juga telah menerbitkan kebijakan yang mendukung implementasi SDGs di Indonesia. Salah satu kebijakan tersebut adalah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Platform SDGs diharapkan dapat diwujudkan oleh semua sektor di Indonesia. Industri kelapa sawit nasional sebagai salah satu industri strategis nasional perlu secara proaktif dengan memposisikan diri sebagai bagian solusi yang berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan SDGs baik level lokal/daerah, nasional maupun global.

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya cukup atau eksklusif menghasilkan manfaat- manfaat ekonomi tetapi juga memberikan manfaat sosial dan manfaat ekologis secara lintas generasi. Terkait dengan dimensi pembangunan berkelanjutan tersebut, perkembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia mencakup 3 pilar penting, yakni keberlanjutan dalam dimensi ekonomi, sosial dan ekologis.

Aspek Ekonomi

Secara empiris, kontribusi industri sawit nasional dalam aspek ekonomi telah banyak dibuktikan pada berbagai hasil penelitian, antara lain yakni peningkatan pendapatan petani sawit, mengurangi kemiskinan, mendorong pembangunan ekonomi, sumber devisa dan pendapatan negara (Tomic dan Mawardi, 1995; Sato, 1997; Susila, 2004; World Growth, 2011). Peningkatan produksi minyak sawit di daerah sentra perkebunan kelapa sawit mendorong peningkatan PDRB kabupaten sentra sawit yang signifikan yang kemudian berdampak pada pengembangan perekonomian daerah yang bersangkutan. Perkebunan sawit sebagai lokomotif ekonomi yang inklusif sekaligus menunjukkan terjadinya pemerataan kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan pada pelosok daerah melalui perkembangan daerah pelosok yang semula sepi, terbelakang menjadi pusat ekonomi baru berbasis perkebunan sawit (PASPI, 2020e).

Kontribusi industri sawit di bidang penyedian clean energy (biofuel) juga tidak hanya melalui pengembangan biodiesel dengan kebijakan mandatori B30 yang diimplementasi pada tahun ini, tetapi juga melalui pengembangan biohidrokarbon (diesel sawit, bensin sawit dan avtur sawit) sebagai sumber energi terbarukan berbasis sawit juga akan segera diproduksi. Di tingkat nasional, produk sawit juga menjadi sumber devisa ekspor terbesar dalam sektor non migas. Bahkan di tengah pandemi Covid-19 dan potensi resesi ekonomi global, industri sawit sekali lagi mampu membuktikan dirinya sebagai pahlawan devisa yang mampu menciptakan surplus neraca total perdagangan Indonesia (PASPI, 2020b).

Manfaat ekonomi sawit juga dinikmati masyarakat global seperti masyarakat Uni Eropa. Impor CPO yang dilakukan memberi manfaat besar baik terhadap GDP, penerimaan pemerintah maupun kesempatan kerja Uni Eropa (European Economics, 2014). Industri sawit nasional yang menyediakan minyak nabati dan produk pangan berbasis sawit yang bernutrisi dengan harga yang lebih kompetitif juga berkontribusi terhadap penghapusan kelaparan dan perbaikan gizi khususnya pada negara-negara dengan tingkat perekonomian yang rendah, seperti Afrika.

Aspek Sosial

Kontribusi industri minyak sawit dalam aspek sosial juga telah terbukti secara empiris antara lain peranannya dalam pembangunan pedesaan melalui perbaikan kualitas kehidupan dan pengurangan kemiskinan.

Sebagai sektor pioner di daerah pelosok, perkebunan kelapa sawit meningkatkan ketersediaan infrastruktur pedesaan seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan maupun meningkatkan akses terhadap sumber air dan sanitasi lingkungan. Selain mengurangi ketimpangan, perkembangan perkebunan sawit di pelosok daerah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis di kawasan pedesaan (PASPI, 2020e).

Di bidang gender, perkebunan sawit dan industri hilirnya memberikan peluang dan “tempat” atas partisipasi wanita untuk berkarir di bidang perkelapasawitan sekaligus juga dengan mengakui hak-hak dasar wanita seperti cuti haid dan cuti melahirkan.

Aspek Lingkungan

Peranan ekologis dari perkebunan sawit mencakup pelestarian daur karbon dioksida dan oksigen (proses fotosintesis, yakni menyerap karbon dioksida dari atmosfer bumi dan menghasilkan oksigen ke atmosfer bumi), restorasi degraded land konservasi tanah dan air, peningkatan biomassa dan karbon stok lahan, mengurangi emisi gas rumah kaca/restorasi lahan gambut. Perkebunan kelapa sawit juga meningkatkan biomassa (bahan organik) lahan yang makin meningkat dengan makin tua tanaman. Perkebunan kelapa sawit di lahan gambut juga menurunkan emisi gas rumah kaca.

Selain melalui perannya sebagai “paru paru ekosistem”, industri sawit juga berkontribusi terhadap penurunan emisi dan pencegahan perubahan iklim melalui pengembangan biofuel berbasis sawit yang rendah emisi dan berkelanjutan. Industri sawit mampu menghasilkan energi biofuel generasi pertama (biodiesel dan bio hidrokarbon/green fuel) dari minyak sawit, energi biofuel generasi kedua (biopremium/biogasoline/bioetanol, biopelet, biogas/biolistrik, biobara) dari biomassa sawit, dan energi biofuel generasi ketiga (biogas/biolistrik dan biodiesel algae) dari POME (PASPI, 2020a).

Dalam perannya terkait konservasi sumberdaya perairan, tanaman kelapa sawit dikenal sebagai tanaman yang paling efisien dan hemat dalam penggunaan pupuk (nitrogen dan phospat) dan pestisida/herbisida, jika dibandingkan tanaman minyak nabati lainnya seperti kedelai dan rapeseed. Minyak sawit dan biomaterialnya memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bahan baku untuk memproduksi bioplastik yang lebih ramah lingkungan karena sifatnya yang biodegradable, mengingat plastik menjadi sampah utama yang mengotori perairan. Sehingga dengan dikembangkannya bioplastik sawit, diharapkan mampu mengurangi polusi/sampah perairan.

Industri sawit nasional juga telah berpartisipasi dalam pengelolaan biodiversitas dan konservasi daratan (hutan). Perusahaan perkebunan sawit juga turut berpartisipasi melalui lembaga NGO yang memfasilitasi konservasi biodiversitas, misalnya konservasi orangutan di Kalimantan. Selain itu, melalui perbaikan tata kelola seperti penguatan ISPO dan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dapat menjadi solusi peningkatan produksi minyak sawit melalui intensifikasi tanpa melakukan ekstensifikasi (penambahan luas areal) sehingga dapat menurunkan laju deforestasi.

Industri minyak sawit Indonesia memiliki kontribusi dalam pencapaian SDGs 2030, baik mencakup aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan hidup. Secara built-in, perkebunan kelapa sawit memiliki multifungsi yakni fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang tidak dimiliki oleh sektor-sektor lain diluar pertanian. Sementara itu aspek sustainability juga memiliki dimensi ekonomi (profit), sosial (people), dan lingkungan (planet).

Besarnya kontribusi industri kelapa sawit terhadap pencapaian dan perwujudan SDGs secara global dapat dijadikan sebagai “bahasa” dalam rangka kampanye dan promosi nilai positif sawit yang memiliki implikasi lebih lanjut terkait dengan peningkatan keberterimaan dunia, mengingat SDGs merupakan norma global (global value) yang diakui secara internasional.