Alternative Export Levy Policy Not Burdenning Smallholder Farmers

  • English
  • Bahasa Indonesia

Export levy is one of an instrument of the export tax policies other than export duty which is imposed for every tonnes of export of palm oil and its derivative products. The purpose of implementing export taxes, both duty and levy are to the development of domestic downstream, as well as to maintain stock and price stability. Although both are export tax instruments, there is a fundamental difference. Export duty becomes state revenue, while levy is used as a source of funding the development of the national palm oil industry.

Referring to Law No. 39/2014 concerning Plantations, Article 93 revealed that one of the funding sources for plantation development from levy from the actors. This law has been followed up by the issuance of Government Regulations, Presidential Regulations and Minister of Finance Regulations related to the collection and use of palm oil levy as a source of funding for the development of the national palm oil industry related to the replanting of smallholder plantations, development of plantation infrastructure, human resource (farmers) development, research inovation, promotion (positive campaign) and development palm oil-based biofuels.

To do these tasks and functions, the Oil Palm Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) was formed as a Public Service Agency (BLU) at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

export levy
Source: infopublik.id
The implementation of export levy for CPO for the first time was carried out in 2015 based on PMK 114/2015, with a tariff of USD 50 per ton at each level of global CPO’s price. The amount of export levy for CPO has continues to change. In this year, the Indonesian Government through the Ministry of Finance has issued two regulations regarding the ammount of export levy tarriff stipulated in PMK 57/2020. And then the government has re-adjusted the tarriff as stipulated in PMK 191/2020.

 

The background of the adjustment of the palm oil export levy in PMK 191/2020 are the trend of increasing CPO prices and the sustainability of programs in development national palm oil industry. Especially during the pandemic, the gap between the fossil diesel’s prices and FAME’s prices continues to widen, which has an impact on the greater of biodiesel incentive that must be provided by BPDPKS, on the other hand the Indonesian Government continues to be fully committed to achieving the renewable energy mix through the B30 program.

Not only that, other palm oil industry development programs such as replanting of smallholder farmers plantation (PSR), research innovation, development of smallholder human resources, and implementation of palm oil campaigns, promotions and advocacy both in domestic and international, also require sustainable supporting funding that comes from export levy.

In economic theory, which has also been proven by empirical studies, the implementation of export levy (export taxes) will lead to a welfare trade-off between actors which is the producer’s welfare surplus decreases and the consumer’s welfare surplus increases, but the total nett welfare will decrease. This was also confirmed by the PASPI team’s analysis, the latest CPO’s export levy (PMK 191/2020) had an impact on causing losses for FFB producers and CPO producers, including smallholder farmers.

On the other hand, the integrator of oil palm plantation company – CPO/RPO (mill) – the downstream industry, as well as the downstream industry players actually enjoy the benefits (gain). However, in total it can be ascertained that the losses suffered by the FFB and CPO producers is greater than the profits enjoyed by the integrator industry and the downstream industry.

Even the potential losses borne by smallholder farmers (especially independent) could be greater depending on the bargaining power that they have to deal with local mill. The potential losses received by smallholder farmers due to the implementation of these policies should be getting more attention from the Indonesian Government. Therefore, reformulation of export levy policies is needed to create win-win conditions or doesn’t cause conomic losses that can be borne by smallholder farmers, plantation companies, refenery industry or downstream industries.

The losses suffered by CPO and FFB producers as stated above occur because the method of applying indirect export levy, which is based on the volume or value of palm oil products. This indirect levy will change the market equilibrium, so that the burden of levy is transmitted (pass-through) to upstream players (CPO and  FFB producers), especially smallholders. In addition, the indirect levy also create inefficiencies in palm oil industry.

Therefore, there needs a change from the indirect levy to a direct levy based on the area of ​​the plantation which has a fixed value every year, for the example is instrument of Land and Building Tax. The fixed levy can be treated as fixed costs, so dont change the market equilibrium and domestic price mechanism.

This policy recommendation has also accommodated in the Explanation of article 5 of Government Regulation No. 24/2015, which allows levy on exports of strategic commodities (include palm oil) to be a deductible part of the calculation of income tax. It’s expected, that the direct levy will not create win-lose conditions and inefficiencies, as happened in the implementation of the indirect levy.

Pungutan ekspor (levy) merupakan salah satu instrumen dari kebijakan pajak ekspor selain Bea Keluar (BK) yang dikenakan untuk setiap mengekspor minyak sawit dan produk turunannya. Tujuan dari implementasi pajak ekspor baik BK maupun pungutan ekspor adalah pengembangan hilirisasi di dalam negeri sehingga dapat menjaga kestabilan stok dan harga. Meskipun keduanya merupakan instrumen pajak ekspor, namun terdapat perbedaan yang mendasar yakni bea keluar (BK) menjadi penerimaan negara, sedangkan pungutan ekspor digunakan sebagai sumber pembiayaan dalam pengembangan industri sawit nasional.

Dalam UU No. 39/2014 tentang Perkebunan pada pasal 93 menyebutkan bahwa salah satu sumber pembiayaan industri perkebunan berasal dari pungutan (levy) dari pelaku perkebunan. UU tersebut telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan penghimpunan dan penggunaan dana pungutan sawit sebagai sumber pembiayaan pengembangan industri sawit nasional terkait peremajaan perkebunan sawit rakyat, pembangunan sarana prasarana perkebunan, pengembangan SDM, riset penelitian, promosi dan pengembangan biofuel berbasis sawit.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, dibentuklah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai Badan Layan Umum (BLU) yang melekat Pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

export levy
Source: infopublik.id

Penerapan pungutan ekspor sawit untuk pertama kali dilakukan tahun 2015 berdasarkan PMK 133/2015 dengan besaran tarif sebesar USD 50 per ton pada setiap tingkat harga CPO dunia. Besaran tarif pungutan ekspor sawit tersebut terus mengalami perubahan. Pada tahun ini saja, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan dua kali peraturan terkait besaran tarif pungutan ekspor yang tertuang dalam PMK 57/2020. Dan kemudian Pemerintah Indonesia kembali melakukan penyesuaian besaran tarif pungutan ekspor sawit yang tertuang dalam PMK 191/2020.

Latar belakang dari penyesuaian besaran tarif pungutan ekspor sawit pada PMK 191/2020 adalah tren peningkatan harga CPO dan keberlanjutan program dalam rangka pengembangan industri sawit nasional. Terlebih di masa pandemi, gap antara harga solar fosil dengan harga FAME terus melebar yang berdampak pada besarnya dana insentif yang harus diberikan BPDPKS, di sisi lain Pemerintah Indonesia terus berkomitmen penuh terhadap pencapaian bauran energi terbarukan melalui program B30.

Tidak hanya itu, program pengembangan industri sawit lainnya seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pengembangan riset penelitian, pengembangan SDM petani, serta pelaksanaan kampanye, promosi dan advokasi sawit di dalam negeri maupun luar negeri juga memerlukan keberlanjutan dukungan pembiayaan dana sawit yang berasal dari pungutan ekspor tersebut.

Secara teori ekonomi yang juga telah dibuktikan oleh studi empiris, implementasi pungutan ekspor (pajak ekspor) akan menyebabkan terjadinya trade-off kesejahteraan antar pelakunya dimana surplus kesejahteraan produsen menurun dan surplus kesejahteraan konsumen meningkat, namun secara netto menunjukkan total kesejahteraan akan menurun.

Hal tersebut juga terkonfirmasi dari analisis tim PASPI,  tarif baru pungutan ekspor sawit (PMK 191/2020) berdampak menyebabkan kerugian (loss) bagi produsen TBS dan Produsen CPO, termasuk petani sawit. Sebaliknya produsen integrator kebun-CPO/RPO (PKS/refenery)- industri hilir dan pelaku industri hilir justru menikmati keuntungan (gain). Namun secara total, besarnya kerugian yang dialami produsen TBS/ CPO jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang dinikmati integrator dan pelaku hilir.

Bahkan potensi kerugian yang ditanggung oleh petani sawit rakyat (khususnya swadaya) bisa lebih besar tergantung dari bargaining power yang dimiliki oleh petani untuk berhadapan dengan PKS lokal. Potensi kerugian yang diterima oleh petani sawit akibat implementasi kebijakan tersebut seharusnya lebih diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi kebijakan pungutan ekspor yang dapat menciptakan win-win condition atau tidak menyebabkan kerugian ekonomi yang dapat ditanggung oleh petani sawit, perusahaan perkebunan sawit, industri refenery maupun industri hilir.

Kerugian produsen CPO dan TBS sebagaimana dikemukakan di atas terjadi karena metode pemberlakuan pungutan ekspor dilakukan secara tidak langsung (indirect export levy) yang berbasis pada volume atau nilai produk sawit. Kebijakan tak langsung ini akan merubah keseimbangan pasar sehingga beban pungutan ditranmisikan (pass-through) ke pelaku hulu yakni produsen CPO dan produsen TBS khususnya petani. Selain itu, indirect levy juga dapat menciptakan inefisiensi pada industri sawit secara keseluruhan.

Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dari indirect export levy menjadi direct levy atau pungutan langsung berdasarkan luas kebun yang nilainya tetap setiap tahun, seperti instrumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pungutan tetap itu dapat diperlakukan sebagai fixed cost sehingga tidak merubah keseimbangan pasar dan mekanisme harga di dalam negeri.

Rekomendasi kebijakan ini juga telah mengakomodasi Penjelasan pasal 5 pada PP 24/2015, yang memungkinkan pungutan atas ekspor komoditas strategis (minyak sawit) merupakan bagian yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak penghasilan. Diharapkan dengan direct levy tidak akan menciptakan win-lose condition serta inefisiensi seperti yang terjadi dalam implementasi indirect levy.

Share this article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on xing
Share on email

You may also like these articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *