BPDPKS 2020: New Director, New Hope for the Indonesian Palm Industry

  • English
  • Bahasa Indonesia

Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) is a Public Service Agency (BLU) under the Ministry of Finance that was formed in 2015 and under the legal of Presidential Regulation (Perpres) Number 61 year 2015 concerning Collecting and Utilizing Oil Palm Plantation Funds.

In the first period, BPDPKS was led by Bayu Krisnamurthi as the president director since 2015. In 2017, Dono Boestami officially became the president director of BPDP replacing Bayu Krisnamurthi. And in this third period, Eddy Abdurrachman was officially inaugurated by Sri Muyani as Minister of Finance of the Republic of Indonesia on March 2, 2020 who previously served as Director-General of Customs and Excise also as Coordinating Secretary of Economic Sector. On that occasion, Sri Mulyani also advised that the task as the new boss of BPDPKS is very heavy and full of challenges in the midst of uncertain global economic conditions.

BPDPKS’s has tasks are to do fund management of palm oil both development funds and development reserve funds in accordance with policies set by the Minister of Finance and based on applicable laws and regulations. The funds raised are used for the purposes of human resource development, research and development, promotion and rejuvenation of palm oil. BPDPKS is also one of the parties that succeeded in biodiesel mandatory policies for national energy security.

With the inauguration of the new president director, BPDPKS is expected to be able to succeed in its main task, namely the Farmer’s Oil Palm Rejuvenation Program (read: Peremajaan Sawit Rakyat/PSR). Based on PSR online system, the transfer of funds from BPDPKS for PSR reached Rp 1.45 trillion for 58 thousand hectare from Januari-December 2019, PSR’s realization has increased 68 percent compared year ago, which is transfer of funds from BPDPKS for PSR 2018 only Rp 865 billion.

Moreover, BPDPKS is also expected to increasingly play a role in encouraging other palm-based downstream industries not only biodiesel but other palm-based downstream products such as food, oleochemical and energy (green fuel) products by utilizing the results of research of innovations that have been developed by researchers in the field of palm oil. The development of human resources for the palm oil industry has also become the new task for the Director of BPDPKS to create creative and innovative oil palm farmers. Optimizing the role of the BPDPKS under the leadership of the new director is expected to realizing a sustainable and competitive national palm oil industry for the future.

BPDPKS atau Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit adalah Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang dibentuk pada tahun 2015 dan di bawah payung hukum Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Pemanfaatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Pada periode pertama, BPDPKS dipimpin oleh Bayu Krisnamurthi sebagai direktur utama semenjak tahun 2015. Tahun 2017, Dono Boestami resmi menjadi direktur utama BPDP menggantikan Bayu Krisnamurthi. Dan pada periode ketiga ini, Eddy Abdurrachman resmi dilantik oleh Sri Muyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia tepat pada tanggal 2 Maret 2020 yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta Sekretaris Koordinator Bidang Perekonomian. Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga berpesan bahwa tugas sebagai bos baru BPDPKS sangat berat dan penuh tantangan ditengah kondisi ekonomi dunia yang tidak tentu seperti sekarang ini.

BPDPKS bertugas untuk melaksanakan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit baik dana pengembangan maupun dana cadangan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan pegembangan SDM, penelitian dan pengembangan, promosi dan peremajaan perkebunan kelapa sawit. BPDPKS juga menjadi salah satu pihak yang menyukseskan kebijakan mandatori biodiesel dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional.

Dengan dilantiknya direktur utama yang baru, diharapkan BPDPKS dapat menyukseskan tugas utamanya yaitu Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).   Berdasarkan update sistem PSR online , transfer dana dari BPDPKS untuk program PSR tahun 2019 sebesar Rp 1.45 Triliun dengan total luas kebun sawit yang diremajakan seluas 58 ribu hektar. Realisasi tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dimana transfer dana dari BPDPKS hanya sebesar Rp 865 miliar tahun 2018.

Selain itu, diharapkan pula BPDPKS semakin berperan dalam mendorong industri hilir berbasis sawit lainnya tidak hanya biodiesel, tetapi produk hilir berbasis sawit lainnya seperti produk pangan, oleokimia dan energi (green fuel) dengan memanfaatkan hasil riset inovasi yang telah dikembangkan oleh para peneliti bidang perkelapasawitan. Pengembangan SDM industri sawit juga menjadi PR Direktur BPDPKS yang baru untuk menciptakan pekebun sawit yang kreatif dan inovatif. Optimalisasi peran BPDPKS dibawah kepemimpinan direktur baru diharapkan makin mewujukan industri sawit nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing kedepannya.

Share this article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on xing
Share on email

You may also like these articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *