BPOM as Front Line Who Supervision and Bans Food Products with “Palm Oil Free” Label

  • English
  • Bahasa Indonesia

Several time ago, palm oil industry player were shocked by the “Palm Oil Free” label that given to Hazelnut Butter product manufactured by Kraft Heinz Company. This marketing strategy is considered to have violated the principles of sustainable palm oil, where the company is a member of RSPO which should be at the front line in promoting the production and consumption of sustainable palm oil.

The Palm Oil Free (POF) labeling movement on various products that produced by multinational companies, both food products such as biscuits, chocolate, jam, instant noodles and non-food products such as make-up, shampoo, soap and others, is not a new thing. The POF label has also been legalized with the existence of an international Palm Oil Free Certification Trademark (POFCAP). Until 2019, 20 countries including Australia, the European Union and the UK have adopted this certification.

In Europe, The POF labeling by multinational companies as end-users of the palm oil industry is actually a result of pressure and coercion from anti-palm oil NGOs. The argumentation behind using the POF label is related to health issues, social issues, environmental issues (deforestation and biodiversity loss), even though their goals behind the label is trade competition and protectionism of their vegetable oils.

Not only in the global market, food product with Palm Oil Free label is also commonly found on products that traded on the Indonesian market. These labels are mostly found on imported products sold in large supermarkets. Along with the trend of online shopping in various marketplaces and e-commerce, imported food products that labeled Palm Oil Free are also widely consumed by Indonesian people.

Apart from imported products, the Palm Oil Free label is also found in food products produced by domestic producers. One of them is produced by Rella’s Kitchen which used the Palm Oil Free label on cheesestick products and other processed products.

palm oil free

The labeling of Palm Oil Free label especially on food products traded on the Indonesian market that can be accessed by the Indonesian people, has the potential to threaten the future of the national palm oil industry. The use of POF label on products products by domestic producers also can “injuring” palm oil stakeholders, who are struggling to defend palm oil as a strategic product of Indonesia and opposing the labeling of Palm Oil Free label in global markets such as Europe.

The National Agency of Drug and Food Control (Badan Pengawasan Obat dan Makanan or BPOM) as a government agency in task to drug and food control in Indonesia, also has regulations regarding the prohibition of the labeling Palm Oil Free on food and other processed products that traded in Indonesia. This regulation reflect BPOM’s effort to defend palm oil as a superior product in Indonesia. In addition, POF labeling have implications for reduced competitiveness and it will affect the Indonesian economy, so that strict regulation are needed in the supervision and prohibition of the use of these labels.

In an online discussion entitled “Misleading Food Labeling Threaten Palm Oil Market“, BPOM Deputy for Processed Food Supervision, Reri Indriani, said that the labeling of “Palm Oil Free” breaking the rules, that is BPOM Regulation No. 31/2018 concerning Processed Food Labels, Article 67 Point 1, where the label indirectly compares with other processed food containing palm oil. If there are still products that include this label, BPOM will impose a sanctions.

The legal basis for labeling food products in Indonesia such as Law no. 12 of 2012 and BPOM Regulations No. 31/2018, as well as international standards like the Codex General Standard for the Labeling of Prepackaged Food, also states that labeling food products should aim to provide true and clear information to the public/consumers and not to provide misleading information.

Meanwhile, the label Palm Oil Free has an unfavorable connotation that palm oil is harmful to health. Even though, the negative effects of palm oil are currently not scientifically proven. The results of research by experts state that consumption of palm oil is beneficial for health because it contains saturated and unsaturated fatty acids that relatively balanced, it is rich in vitamin A, vitamin E and other antioxidants, and contains essential fatty acids. This shows that the label provides misleading information for consumers because it is not in accordance with scientific facts.

In the Head of BPOM Regulation No. 13/2016 concerning Supervision of Claims on Labels and Processed Food Products, article 10, also states that food products that naturally do not contain certain components are prohibited from claiming such component-free content. This means that food products that do not contain palm oil components naturally as their raw material are not allowed to include claims on the “Palm Oil Free” label. With this regulation, the use of the Palm Oil Free label only for marketing strategies and following market trends to attract consumers even though their product not contain palm oil, is prohibited.

In addition to supervising before and after distribution/traded and enforcement of the sanctions, BPOM also provides technical guidance socialization to business actors, especially the household industry and district health offices regarding the prohibition of the use of the Palm Oil Free label on their products.

Beberapa waktu lalu, pelaku industri sawit digegerkan dengan pemberian label “Palm Oil Free” pada produk Hazelnut Butter yang diproduksi oleh Kraft Heinz Company. Strategi marketing yang dilakukan oleh Kraft dinilai menciderai prinsip sawit berkelanjutan, dimana perusahaan tersebut merupakan anggota RSPO yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mempromosikan produksi dan penggunaan minyak sawit yang berkelanjutan.

Gerakan labelisasi Palm Oil Free (POF) pada berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan multinasional baik produk pangan seperti biskuit, cokelat, selai, mie instan maupun produk non pangan seperti make up, shampo, sabun dan lain-lain, bukan merupakan hal yang baru. Label Palm Oil Free juga sudah dilegalkan dengan adanya sertifikasi internasional Palm Oil Free Certification Trademark (POFCAP). Hingga tahun 2019, sudah 20 negara termasuk Australia, Uni Eropa, dan Inggris telah mengadopsi sertifikasi tersebut.

Di Eropa, pencantuman labelisasi POF yang dilakukan oleh perusahaan multinasional sebagai end-user industry minyak sawit, sebenarnya merupakan hasil dari tekanan dan pemaksaan yang dilakukan oleh LSM anti sawit. Argumentasi dibalik penggunaan label POF dikaitkan dengan isu kesehatan, isu sosial, isu lingkungan (deforestasi dan biodiversity loss), padahal tujuan LSM anti sawit dibalik label tersebut adalah persaingan dagang dan bentuk proteksionisme terhadap minyak nabati lainnya.

Tidak hanya di pasar global, pencantuman label Palm Oil Free juga banyak ditemukan pada produk yang diperdagangkan di pasar Indonesia. Label tersebut banyak ditemukan pada produk impor yang dijual di supermarket besar. Seiring dengan berkembangnya tren belanja online di berbagai marketplace dan e-commerce, produk pangan impor berlabel Palm Oil Free juga banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.

Selain produk impor, label Palm Oil Free juga ditemukan pada produk pangan yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri. Salah satunya adalah produk pangan produksi Rella’s Kitchen yang mencantumkan label Palm Oil Free pada produk cheesestick dan produk olahan lainnya.

palm oil free

Pencantuman label Palm Oil Free khususnya pada produk yang diperdagangkan di pasar Indonesia yang dapat diakses oleh masyarakat Indonesia berpotensi mengancam masa depan industri minyak sawit nasional. Penggunaan label POF pada produk pangan yang diproduksi produsen domestik juga dapat “menodai” perjuangan para pelaku industri sawit dan Pemerintah Indonesia yang sedang membela sawit sebagai produk strategis Indonesia dan menentang pencantuman label Palm Oil Free di pasar global seperti Eropa.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan di Indonesia, memiliki regulasi terkait pelarangan pencantuman label Palm Oil Free untuk semua produk makanan dan olahan lainnya yang beredar di Indonesia. Regulasi tersebut merupakan upaya BPOM dalam rangka membela sawit sebagai produk unggulan dan kebanggan Indonesia. Selain itu, label POF juga dikhawatirkan akan berimplikasi pada daya saing yang berkurang yang akan mempengaruhi perekonomian Indonesia, sehingga dibutuhkan regulasi ketat dalam pengawasan dan pelarangan penggunaan label tersebut.

Dalam dikusi online yang bertema “Misleading Food Labeling Threaten Palm Oil Market”, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Reri indriani, mengatakan bahwa pencantuman label “Palm Oil Free” menyalahi aturan yaitu Peraturan BPOM No. 31/2018 tentang Label Pangan Olahan, Pasal 67 Poin 1, dimana label tersebut secara tidak langsung membandingkan dengan pangan olahan lain yang mengandung minyak sawit. Jika masih ada produk yang mencantumkan label tersebut, maka BPOM akan memberikan sanksi.

Dasar hukum pemberian label pada produk pangan di Indonesia seperti UU No. 12 tahun 2012 maupun Peraturan Peraturan BPOM No. 31/2018, maupun standar internasional yaitu Codex General Standart for the Labelling of Prepackaged Food juga menyebutkan bahwa pemberian label pada produk pangan seharusnya bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat/konsumen serta tidak boleh memberikan informasi yang menyesatkan.

Sementara itu, label Palm Oil Free memiliki konotasi yang kurang baik bahwa minyak sawit adalah sesuatu hal yang berbahaya bagi kesehatan. Padahal efek negatif minyak sawit juga saat ini belum terbukti secara ilmiah. Bahkan hasil penelitian para ahli yang menyebutkan bahwa konsumsi minyak sawit bermanfaat bagi kesehatan karena mengandung asam lemak jenuh dan tak jenuh yang relatif seimbang, kaya akan vitamin A, vitamin E dan zat antioksidan lainnya, dan memiliki kandungan asam lemak esensial. Hal ini menunjukkan bahwa label tersebut memberikan informasi yang menyesatkan bagi konsumen karena tidak sesuai dengan fakta ilmiah.

Dalam Peraturan Kepala BPOM No. 13/2016 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklam Pangan Olahan, pasal 10, juga menyebutkan bahwa produk pangan yang secara alami tidak mengandung komponen tertentu maka dilarang untuk memuat klaim kandungan bebas komponen tersebut. Artinya produk pangan yang tidak mengandung komponen minyak sawit secara alami sebagai bahan bakunya maka produk tersebut tidak boleh mencantumkan klaim pada label “Palm Oil Free”. Dengan peraturan tersebut, penggunaan label Palm Oil Free hanya untuk strategi marketing dan mengikuti tren pasar untuk menarik konsumen padahal produknya tidak mengandung minyak sawit, dilarang.

Selain melakukan pengawasan pada sebelum maupun sesudah peredaran serta penegakkan sanksi, BPOM juga melakukan bimbingan teknis sosialisasi kepada pelaku usaha khususnya industri rumahtangga dan dinas kesehatan kota/kabupaten terkait pelarangan penggunaan label Palm Oil Free pada produknya.

Share this article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on xing
Share on email

You may also like these articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *