European Union to Refused Palm Oil Persistently, While Still Asking Indonesia to Exporting Nickel

  • English
  • Bahasa Indonesia

Indonesia will face a European Union’s lawsuit regarding Indonesia’s policy of ban nickel ore export. Previously, these two countries had held consultations since 2020, but the EU gave a notification that it would continue the dispute process through a panel trial at the World Trade Organization (WTO), because they considered Indonesia’s policy makes their steel (stainless steel) industry not compete with global steel industry.

palm oil & nickel
Source: Liputan6

The Indonesian government to ban on nickel ore exports from January 1, 2020, as stipulated in the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resource No. 11/2019. The purpose of implementing this policy is to maintain resource availability and encourage downstream mining such as the domestic refinery and smelter industry. This policy also aims to realize Indonesia’s ambition in developing factory of batteries for electric vehicles as mandated by Presidential Decree No. 55/2019.

For yout information, Indonesia is the largest nickel ore exporter in the world with a share of 28 percent in 2019. Indonesia also the second-largest exporter of the EU’s steel industries. This data shows that EU has a high dependence on Indonesia’s nickel exports. With the Indonesia’s policy of export ban on nickel ore has the potential to threaten the steel and metal industry to the electric car industry in European Union.

Seems like de javu, what the EU is currently doing has also been done by Indonesia, which submitted a lawsuit against EU’s to WTO regarding three EU commission policies, namely RED II ILUC, Delegated Regulation (DR), and French Fuel Tax. RED II ILUC and DR classifies palm oil as a high-risk Indirect Land Use Change (ILUC) so that the use of palm oil as a biodiesel feedstock for them will be reduced and phase-out in 2030. Meanwhile, the French Fuel Tax policy implemented by the French Government provides an exception to palm oil biodiesel from the scheme of reducing tax rates on the production of renewable and sustainable biofuels, even though it’s feedstock comes from sustainable palm oil.

Based on the description above, the action taken by EU is very contradictory. EU wants Indonesia to continue exporting nickel ore. Even though these products are non-renewable mining products and their extraction has a negative impact on environmental sustainability, such as land conversion that causes deforestation, eliminating its function as a carbon sink and preventing soil erosion and also biodiversity loss. Nickel mining activities also damage water resources that are consumed by the surrounding community. A lot of nickel mining waste is also dumped directly into the sea, causing damage to coral reef ecosystems.

In contrast, EU commissions prohibits palm oil or it’s derivative products (such as biodiesel) because they considered it as the main commodity that triggers GHG emissions, deforestation, and other environmental damage. In fact, when compared to nickel as a mining product, palm oil is a renewable plant that has the role and ability to conserve land (nutrients) and hydrological functions, saving water and not threaten water resources, absorb carbon, and produce oxygen, and can reduce emissions through palm oil biofuel development and development of sustainable oil palm plantation on peatlands.

If the aim of EU policies are to maintain global sustainability and minimize the impact of climate change and global warming, the EU government should support the Indonesian government’s policy regarding the export ban on nickel ore, not the other way around to suing and asking Indonesia to continue exporting it to that country.

Or if wants to create fair trade, EU should not implement policies that discriminate against palm oil behind their arguments to protect the environmental, even though the real motive is to protect their domestic vegetable oils. The palm oil that is considered “dirty” is still better than the environmental damaging impacts are generated by nickel mining activities.

 

The European Union also asked Indonesia to continue exporting nickel ore because the steel industry is a source of income for 30 thousand direct workers and 200 thousand indirect workers. However, they also forgot that the palm oil discrimination in EU’s policies will have an impact on the sustainability of the palm oil industry in Indonesia, which is one of the main sectors of the national economy and society. EU’s policies will reduce the welfare of 3 million farmers and 17 million indirect workers in palm oil industry in Indonesia.

This shows that what Indonesia or EU doing is a reasonable action in order to defend their domestic interests. All countries that carry out international trade should be work together to improving their governance to fulfill market preferences (such as sustainability aspect), so that fair trade can be achieved and creating gain of trade which can also be evenly distributed. On the other hand, a lot of government policies or actions in global market actually inhibits trade by using other issues.

Indonesia akan menghadapi gugatan Uni Eropa terkait dengan kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Sebelumnya kedua negara ini telah melakukan konsultasi sejak tahun 2020, namun Uni Eropa memberikan notifikasi bahwa akan melanjutkan proses sengketa lewat sidang panel di World Trade Organization (WTO) karena mengganggap kebijakan Indonesia tersebut telah menyulitkan industri baja (stainless steel) di kawasan negara tersebut untuk berkompetisi dengan industri baja dunia.

palm oil & nickel
Source: Liputan6

Pemerintah Indonesia telah menetapkan larangan ekspor bijih nikel per 1 Januari 2020 yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 11/2019. Tujuan implementasi kebijakan tersebut untuk menjaga kesediaan sumberdaya dan mendorong hilirisasi pertambangan seperti industri peleburan dan pemurnian (smelter) dalam negeri. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mewujudkan ambisi Indonesia dalam membangun pabrik baterai untuk kendaraan listrik yang diamanatkan oleh Perpres No. 55/2019.

Sebagai informasi, Indonesia tercatat sebagai eksportir bijih nikel terbesar didunia dengan pangsa sebesar 28 persen pada tahun 2019. Indonesia juga menjadi eksportir kedua terbesar untuk industri baja di Uni Eropa. Data tersebut menunjukkan bahwa Uni Eropa memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap ekspor nikel Indonesia. Dengan kebijakan Indonesia terkait larangan ekspor bijih nikel berpotensi akan mengancam industri baja dan logam hingga industri mobil listrik di Uni Eropa.

Ibarat seperti de javu, apa yang dilakukan oleh Uni Eropa saat ini juga telah dilakukan Indonesia yang mengajukan gugatan ke WTO terkait tiga kebijakan komisi EU yaitu RED II ILUC, Delegated Regulation (DR) dan French Fuel Tax pada akhir tahun 2019. Kebijakan RED II ILUC dan DR menggolongkan minyak sawit sebagai high risk Indirect Land Use Change (ILUC) sehingga penggunaan minyak sawit sebagai feedstock biodiesel Uni Eropa akan dikurangi hingga phase-out pada tahun 2030. Sementara itu, kebijakan French Fuel Tax yang diberlakukan oleh Pemerintah Perancis memberikan pengecualian pada biodiesel sawit dari skema penurunan tarif pajak pada produksi renewable and sustainable biofuel meskipun minyak sawit yang digunakan sebagai feedstock berasal dari minyak sawit yang sustainable.

Berdasarkan uraian diatas, tindakan yang diambil Uni Eropa sangat kontradiktif. Uni Eropa menginginkan Indonesia tetap mengekspor bijih nikel. Padahal produk tersebut merupakan hasil tambang yang non-renewable dan ekstraksinya berdampak buruk terhadap kelestarian lingkungan seperti konversi lahan yang menyebabkan deforestasi sehingga menghilangkan fungsi penyerap karbon dan mencegah erosi tanah hingga biodiversity loss akibat hilangnya habitat. Aktivitas pertambangan nikel juga merusak sumber mata air yang dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Limbah pertambangan nikel juga banyak yang langsung dibuang ke laut sehingga menyebabkan kerusakkan ekosistem terumbu karang.

Sebaliknya, Uni Eropa melarang minyak sawit atau produk berbasis minyak sawit (seperti biodiesel) karena dianggap sebagai komoditas utama yang memicu emisi GRK, deforestasi dan kerusakan lingkungan lainnya. Padahal jika dibandingkan dengan nikel sebagai produk tambang, minyak sawit adalah tanaman renewable yang memiliki peran dan kemampuan untuk mengkonservasi lahan (zat hara) dan fungsi hidrologis, hemat air dan tidak mengancam sumber air, menyerap karbon dan memproduksi oksigen hingga mampu menurunkan emisi dari pengembangan biofuel sawit dan pengembangan kebun sawit berkelanjutan di lahan gambut.

Jika tujuan dari setiap kebijakan Uni Eropa untuk menjaga kelestarian global dan meminimalisir dampak dari perubahan iklim dan global warming, seharusnya pemerintah UE mendukung kebijakan pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor bijih nikel, bukan sebaliknya malah menggugat dan meminta Indonesia untuk tetap mengekspor ke negara tersebut.

Atau jika ingin menciptakan fair trade, seharusnya Uni Eropa juga tidak memberlakukan kebijakan yang mendiskriminasikan minyak sawit dan produk sawit dibalik argumen kebijakannya untuk proteksi lingkungan padahal niat sebenarnya adalah untuk memproteksi minyak nabati domestik. Minyak sawit yang dianggap “kotor” masih lebih baik dibandingkan dengan dampak kerusakkan ekosistem lingkungan yang dihasilkan akibat aktivitas pertambangan nikel.

Uni Eropa juga meminta Indonesia untuk tetap mengekspor bijih nikel karena industri baja menjadi sumber pendapatan bagi 30 ribu pekerja langsung dan 200 ribu pekerja tidak langsung. Namun, mereka juga lupa bahwa kebijakan diskriminasi sawit di Uni Eropa akan berdampak pada keberlanjutan industri sawit nasional, mengingat industri ini menjadi sektor utama dalam perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Kebijakan Uni Eropa tersebut juga berpotensi merugikan dan menurunkan kesejahteraan 3 juta petani sawit dan 17 juta tenaga kerja tak langsung pada industri sawit di Indonesia.

Hal ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh Indonesia atau Uni Eropa adalah suatu tindakan yang wajar dalam rangka membela kepentingan dalam negerinya. Seharusnya seluruh negara yang melakukan transaksi perdagangan internasional saling bermitra dan bekerjasama untuk memperbaiki tata kelola (misal aspek keberlanjutan) untuk memenuhi preferensi pasar, sehingga fair trade dapat tercapai dan gain of trade dapat dihasilkan dan terdistribusi dengan merata. Namun, banyak sekali kebijakan atau aksi pemerintah dari suatu negara yang justru malah menjatuhkan atau menghambat perdagangan suatu produk dengan menggunakan isu pengalih tertentu.

Share this article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on xing
Share on email

You may also like these articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *