LOGO PASPI WEB

Harga Minyak Goreng Curah Turun, “Jurus Baru” Pemerintah Terbukti Ampuh?

Daftar Isi

Dalam rilis statistik bulanan yang disampaikan pada Kamis (2/6/2022), Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa minyak goreng mengalami deflasi bulanan sebesar 1.06 persen. Artinya terjadi penurunan harga minyak goreng pada Mei 2022 dibandingkan bulan sebelumnya. Harga minyak goreng curah pada April 2022 sebesar Rp. 18,980 per kilogram menjadi Rp. 18,220 per kilogram pada Mei 2022. Sebaliknya, harga minyak goreng kemasan mengalami peningkatan dari Rp. 22,839 per liter menjadi Rp. 23,360 per liter pada periode yang sama. Penurunan harga minyak goreng curah lebih besar dibandingkan peningkatan harga minyak goreng kemasan sehingga menurunkan harga minyak goreng secara agregat. Hal ini juga berdampak pada penurunan andil minyak goreng terhadap inflasi Mei 2022 sebesar 0.01 persen.

Harga Minyak Goreng Curah

Kepala BPS Menyampaikan Penurunan Harga Minyak Goreng Periode April-Mei 2022 (Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=MFD03NtbEDs)

Pantauan Tim PASPI pada website Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) juga menunjukkan terjadi penurunan harga minyak goreng curah dari Rp. 19,900 per kilogram pada April 2022 menjadi Rp. 19,200 per kilogram pada Mei 2022, atau menurun sebesar 3.5 persen pada periode tersebut.

Kepala BPS, Margo Yuwono, juga menyampaikan bahwa kebijakan pelarangan ekspor yang diimplementasikan Pemerintah sejak 28 April hingga 22 Mei 2022 berdampak pada penurunan harga minyak goreng, khususnya minyak goreng curah.

Argumen serupa juga menjadi dasar pertimbahan Presiden Joko Widodo untuk mencabut kebijakan pelarangan ekspor sementara CPO dan bahan baku minyak goreng (Permendag 22/2022). Meskipun harga minyak goreng curah belum mencapai target pemerintah yakni sebesar Rp. 14,000 per liter atau Rp. 15,500 per kilogram, namun penurunan harga minyak goreng curah menjadi salah satu indikator untuk mencabut kebijakan larangan ekspor tersebut.

Dilansir pada kanal Youtube Sekretariat Presiden (Kamis/19 Mei 2022), hasil evaluasi terhadap kebijakan pelarangan ekspor tersebut langsung disampaikan oleh Presiden RI. Beberapa pointer penting dalam pidato tersebut adalah terkait dampak implementasi kebijakan larangan ekspor yakni bertambahnya pasokan minyak goreng curah hingga melebihi kebutuhan nasional dan terjadi penurunan harga rata-rata nasional minyak goreng curah yang pada awalnya lebih dari Rp. 19,800 per liter menjadi Rp. 17,200 – Rp. 17,600 per liter.  Berdasarkan kondisi tersebut serta mempertimbangkan 17 juta orang tenaga di industri sawit, maka diputuskan bahwa ekspor minyak goreng dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022.

Keputusan Presiden tersebut langsung disambut gembira oleh pelaku industri sawit, terutama petani sawit. Hal ini dikarenakan Presiden Joko Widodo beserta jajarannya merespon cepat tuntutan yang disampaikan oleh petani sawit yang berdemo di depan kantor Kemenko Perekonomian pada Senin (16 Mei 2023). Isi tuntutan petani tersebut terkait dengan dampak implementasi kebijakan pelarangan ekspor sementara terhadap penurunan harga TBS petani sebesar 50-70 persen. 

Pasca dicabutnya larangan ekspor sementara untuk CPO dan bahan baku minyak goreng, pemerintah kembali mengeluarkan “jurus” baru untuk meningkatkan ketersediaan (availability) dan keterjangkauan (affordability) minyak goreng curah untuk masyarakat, khususnya kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Jurus Baru Pemerintah

Sebagai pedoman teknis kembali dibukanya kran ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil

Selain mencabut kebijakan larangan ekspor sementara (Permendag 22/2022), dalam Permendag tersebut juga diatur secara teknis terkait ekspor produk CPO dan bahan baku minyak goreng. Eksportir dapat melakukan ekspor setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor (PE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. PE tersebut berlaku selama 6 bulan dan syarat untuk memperoleh PE adalah sebagai berikut:

Pertama, eksportir harus memiliki bukti pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) CPO dengan harga penjualan di dalam negeri (Domestic Price Obligation/DPO) kepada produsen minyak goreng curah. 

Kedua, bukti pelaksanaan distribusi DMO minyak goreng curah dengan DPO kepada pelaku usaha jasa logistik eceran dan membeli CPO dengan tidak menggunakan DPO, atau 

Ketiga, bukti pelaksanaan distribusi DMO produsen lain yang didahului dengan kerja sama antara eksportir dan produsen pelaksana distribusi DMO yang disampaikan melalui Indonesia National Single Window (INSW) berupa elemen data elektronik nomor induk berusaha dan nama perusahaan. 

Sementara itu, bagi eksportir yang tidak memenuhi ketentuan tersebut maka akan mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik di Sistem INSW, pembekuan PE, hingga pencabutan PE.

Dalam Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri No. 18/2022 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Ekspor CPO, RBD PO, RBD Palm Olein dan UCO, besaran DMO CPO sebagai syarat pembukaan ekspor juga belum tertulis secara eksplisit. Namun, dalam Perdirjen Daglu tersebut juga dituliskan bahwa penghitungan jumlah alokasi persetujuan ekspor berdasarkan neraca komoditas. Jika neraca komoditas tersebut belum tersedia pada masa pasca-transisi, maka jumlah alokasi persetujuan ekspor diberikan kepada eksportir dengan rasio sesuai dengan rasio ekspor dalam Keputusan Dirjen Daglu berdasarkan rapat teknis antar K/L.

Melansir pada Majalah Hortus Edisi Juni 2022, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan menyampaikan bahwa pembukaan ekspor berbasis DMO dan DPO dengan besaran yang akan ditetapkan dan dievaluasi setiap saat. Penerapan skema DMO-DPO tersebut akan terlaksana pada awal atau pertengahan Juni 2022. Sementara itu dalam artikel berita Bisnis.com, Oke Nurwan menyampaikan bahwa validasi untuk DMO dan DPO didasarkan data Simirah yang digunakan sebagai dasar rasio ekspor yaitu sebesar 1:3.

Melalui Permendag 30/2022 dan Perdirjen Daglu 18/2022, pemerintah menjamin ketersediaan bahan baku untuk produksi minyak goreng curah. Sementara itu untuk menjamin ketersediaan minyak goreng curah dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia, pemerintah memiliki Program Minyak Goreng Curah Untuk Rakyat (MGCR) yang tata kelolanya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat. Pedoman teknis Permendag tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 45/2022.

Jurus Baru Pemerintah

Pemerintah Mengeluarkan Jurus Kebijakan Baru untuk Mengatasi Mahalnya Harga Minyak Goreng Curah (Dok: Media Indonesia)

Dalam regulasi tersebut, sistem tata kelola telah terintegrasi melalui sistem aplikasi digital sehingga lebih traceability dan lebih mudah dalam pengawasan implementasi program tersebut. Pada rantai pasok CPO dari produsen CPO dan/atau eksportir CPO dan bahan baku minyak goreng ke produsen minyak goreng menggunakan sistem digital SIMIRAH yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian. Data pada SIMIRAH juga digunakan sebagai dasar validasi realisasi pemenuhan DMO CPO yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan kementerian terkait lainnya. Hasil validasi tersebut juga menjadi dasar Persetujuan Ekspor (PE) yang diberikan kepada eksportir.

Sementara itu, pada rantai pasok minyak goreng curah dari produsen minyak goreng ke pelaku usaha distribusi (distributor besar atau disebutkan dalam Permendag tersebut adalah Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran/PUJLE dan pengecer) juga dipantau menggunakan sistem aplikasi digital. Distributor besar/PUJLE harus melaporkan data penerimaan minyak goreng curah dari produsen minyak goreng dan pengiriman minyak goreng curah ke pengecer ke sistem INSW. Pengecer juga menggunakan aplikasi digital untuk merekam dan melaporkan data penerimaan minyak goreng curah dari distributor besar/PUJLE dan penjualan minyak goreng curah sesuai HET kepada konsumen.

Program Minyak Goreng Rakyat merupakan jurus Kementerian Perdagangan yang sudah di launching pada Mei lalu. Program ini bertujuan untuk menyediakan minyak goreng curah pada level harga Rp. 14,000 per liter yang dapat diakses oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Program ini merupakan hasil kolaborasi dan sinergi antara Kementerian Perdagangan RI, BUMN Pangan (ID Food) dan pelaku usaha (produsen dan distributor).

Titik lokasi penjualan minyak goreng curah pada program tersebut di toko ritel tradisional dekat dengan pasar rakyat yang ditargetkan berjumlah 10 ribu lokasi di seluruh Indonesia. Untuk mendapatkan minyak goreng tersebut, masyarakat dapat menggunakan platform aplikasi digital Gurih Indomarko atau Warung Pangan ID Food. Pembelian minyak goreng curah pada program ini dilakukan secara tunai dan dibatasi hanya 1 atau 2 liter per hari berbasiskan kartu identitas (KTP).

Jurus lainnya yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi problematika minyak goreng curah ini adalah dengan mengikutsertakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) untuk turut mengawasi ketersediaan dan distribusi minyak goreng curah khususnya di wilayah Jawa-Bali.

Keterlibatan Kemenko Marves didasarkan pada track record-nya yang sukses dalam membangun sistem aplikasi Peduli Lindungi di masa PPKM. Untuk menjalankan tugasnya tersebut, Menko Marves bekerjasama dengan Kemenko Perekonomian yang berperan sebagai koordinator dan turut berkoordinasi dengan kementerian lain yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kejaksaan Agung.

Kemenko Marves akan Mengembangkan Sistem Aplikasi Digital Distribusi Minyak Goreng

Kemenko Marves akan Mengembangkan Sistem Aplikasi Digital Distribusi Minyak Goreng

Terobosan yang akan dilakukan oleh Menko Marves adalah pengembangan sistem aplikasi digital untuk distribusi minyak goreng kepada konsumen berbasis data Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan diintegrasikannya dengan data NIK, pemerintah dapat mengetahui histori rantai pasok pembelian minyak goreng yang dilakukan oleh seseorang. Sistem aplikasi ini juga bertujuan untuk memperkuat Simirah yang saat ini digunakan distribusi DMO CPO dan minyak goreng curah di tingkat produsen.

Kebijakan pemerintah lainnya terkait minyak goreng curah adalah pencabutan subsidi minyak goreng curah dalam kerangka pembiayaan BPDPKS. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 26/2022 dan efektif berlaku sejak tanggal 31 Mei 2022.

Sebelumnya, kebijakan subsidi minyak goreng curah oleh BPDPKS tertuang dalam Permenperin No. 8/2022. Kebijakan subsidi tersebut dilakukan sejak 18 Maret 2022 atau pasca dicabutnya kebijakan DMO-DPO Jilid 1 (27 Januari-17 Maret 2022). Dengan diberlakukannya DMO-DPO CPO Jilid 2, kebijakan subsidi minyak goreng curah oleh BPDPKS resmi dicabut.

Lantas dengan diimplementasikan serial kebijakan tersebut sebagai jurus-jurus baru pemerintah, mampu mengatasi kekisruhan dinamika harga minyak goreng di Indonesia atau efektif menurunkan harga minyak goreng curah hingga mencapai target level harga yang diinginkan?

BAGIKAN ARTIKEL INI

0 0 votes
Berikan Rating Untuk Artikel Ini
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ARTIKEL LAINNYA

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
MARI BERLANGGANAN PASPI NEWSLETTER