High Palm Oil Price Become a Temptation of Implementation the Mandatory B30 Policy ?

  • English
  • Bahasa Indonesia

During the first quarter of 2021, the price of palm oil (CPO) shows an increase significantly. The CPO futures contract price on the Bursa Malaysia Derivative Exchange on March 12, 2021, broke RM4,125/ton and became the highest CPO price ever recorded (all-time high). However, the CPO futures contract price has continued to decline in the past week. On Friday (19/3/2021), the CPO futures contract price for delivery in June 2021 was only RM 3,724/ton.

Although the price of palm oil has decreased in the last week as a result of the re-implemented lockdown policy in several European countries and other negative sentiments such as the decline in crude oil prices, the predictions of experts regarding palm oil prices which will remain high in the first quarter of 2021 are proven. The dynamics of supply-demand that still occur have caused the price of palm oil (CPO) to still on top.

palm oil; b30

The bright price of palm oil in the international market makes producers happy because they can get a higher profit, but on the other hand, this price trend is also a temptation for the continuity of the B30 program. Because this is a momentum that producers can use to prefer to export their palm oil rather than ensuring the availability of raw materials for FAME production.

 

The Executive Director of PASPI, Dr. Tungkot Sipayung, in his interview on the Market Review program on the IDX Channel Youtube channel (17/3/2021) reminded palm oil producers not to be tempted by the high palm oil prices to export and leave the mandatory B30 program. He also reminded them that the B30 program implemented by Indonesia was one of the main factors driving the skyrocketing price of palm oil as it is today.

Director of Godrej International Ptd, Dorab E Mistry, in the webinar “15th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2019 and 2020 Price Outlook” also explained the same thing that President Joko Widodo’s policy to implement the mandatory B30 policy became a game-changer and became a positive sentiment and brought optimistic for the global palm oil market amid the Covid-19 pandemic.

Besides that, the mandatory B30 program implemented in 2020 also brings benefits for about USD 2.66 billion in fossil diesel foreign exchange savings and 22.3 million tons of CO2 reduction in emissions. The implementation of B30 also not only had an impact on the increase in the price of palm oil (CPO) in the international market (CIFF Rotterdam) which reached USD 954/ton in December 2020, then the CPO price was transmitted to the average monthly price for Riau FFB received by farmers, which ranges from IDR 1,500-2,000/kilogram. The increasing trend of palm oil prices has also had an impact on the positive performance of palm oil company stocks in 2020.

The large benefits received by palm oil industry players and Indonesia due to the implementation of B30 should be a blockhouse against the temptation of exports to take advantage of the momentum of the high palm oil prices. Palm oil stakeholders, including palm oil producers, both plantation companies and smallholders, FAME companies, as well as related Ministries and Government Agencies such as Pertamina, the Ministry of Energy and Mineral Resources, Le Migas, and others must more synergize and collaborate to achieve the allocation target for the distribution of 9.2 million kiloliters of biodiesel by 2021.

The high price of palm oil in the global market has a widening gap between Index Prices of Biodiesel and Solar, which has implications for the large of incentives provided which are estimated to reach IDR 46 trillion in 2021. This condition causes the postponement of the mandatory B40 program which is scheduled to be implemented in 2021. Even though the B40 program is delayed, we must commit to continuing B30 program. This is because the biodiesel policy is the anchor of economic policies that can provide greater benefits (economic, environmental and social) with a larger scale/coverage of the population that enjoys  in long term.

To answer these challenges while ensuring the continuity of the mandatory biodiesel program, the Indonesian Government issued a Minister of Finance Regulation No. 191 of 2020 concerning changes in the tariff of export levies. Adjusting the export levy tariff to a progressive rate with the amount of levy that continues to increase along with the increase in palm oil prices is a commitment and a solution to maintaining the sustainability of the palm oil program under the management of BPDPKS, one of which is the mandatory biodiesel program.

Selama kuartal-1 tahun 2021, harga minyak sawit (CPO) menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Harga kontrak berjangka (futures) CPO di Bursa Malaysia Derivatif Exchange pada tanggal 12 Maret 2021 tembus RM 4,125/ton dan menjadi harga CPO tertinggi sepanjang yang pernah tercatat (all time high). Namun harga kontrak berjangka CPO terus mengalami penurunan dalam sepekan terakhir. Seperti pada Jumat (19/3/2021), harga kontrak berjangka CPO untuk pengiriman Juni 2021 hanya sebesar RM 3,724/ton.

Meskipun harga minyak sawit mengalami penurunan pada sepekan terakhir sebagai dampak dari kebijakan lockdown yang kembali diterapkan di beberapa negara Eropa dan sentimen negatif lainnya seperti penurunan harga minyak mentah, namun prediksi para ahli terkait harga minyak sawit yang tetap tinggi pada kuartal awal tahun 2021 terbukti. Dinamika supply-demand minyak sawit yang masih terjadi menyebabkan harga minyak sawit (CPO) betah bertengger di atas.

palm oil; b30

Cemerlangnya harga minyak sawit di pasar internasional membuat produsen tersenyum senang karena tingginya profit yang mereka dapatkan, namun di sisi lain tren harga yang seperti ini juga menjadi godaan untuk keberlanjutan program B30. Tingginya harga minyak sawit (CPO) di pasar internasional menjadi momentum yang bisa dimanfaatkan produsen untuk lebih memilih mengekspor minyak sawitnya dibandingkan menjamin ketersediaan bahan baku untuk produksi FAME.

Dr. Tungkot Sipayung, dalam wawancaranya pada program Market Review di kanal Youtube IDX Channel (17/3/2021) mengingatkan para produsen minyak sawit jangan sampai tergiur godaan tren harga minyak sawit yang tinggi untuk mengekspor dan meninggalkan program mandatori B30. Direktur Eksekutif PASPI tersebut juga mengingatkan bahwa program B30 yang diimplementasikan Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang mendorong meroketnya harga minyak sawit seperti saat ini.

Direktur Godrej International Ptd, Dorab E Mistry, dalam webinar “15th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2019 and 2020 Price Outlook” juga memaparkan hal yang serupa bahwa kebijakan Presiden Joko Widodo untuk mengimplementasi kebijakan mandatori B30 menjadi game changer serta menjadi sentimen positif dan membawa optimistik bagi pasar minyak sawit dunia di tengah pandemi Covid-19.

Selain itu, program mandatori B30 yang diimplementasikan pada tahun 2020 juga membawa manfaat seperti penghematan devisa impor solar fosil sebesar USD 2.66 miliar dan penurunan emisi sebesar 22.3 juta ton CO2. Implementasi B30 juga tidak hanya berdampak pada meningkatnya harga minyak sawit (CPO) di pasar Internasional (CIFF Rotterdam) yang mencapai USD 954/ton pada Desember 2020, harga CPO tersebut juga kemudian ditransmisikan pada harga rata-rata bulan TBS Riau yang diterima petani yang berkisar Rp1,500-2,000/kilogram. Tren harga minyak sawit yang terus meningkat juga berdampak pada kinerja emiten saham perusahaan perkebunan sawit yang positif ditahun 2020.

Besarnya manfaat yang diterima oleh pelaku industri sawit maupun Indonesia akibat implementasi B30 seharusnya dapat menjadi benteng pertahanan atas godaan ekspor yang memanfaatkan momentum tren harga minyak sawit yang cemerlang. Stakeholder sawit yang mencakup produsen minyak sawit baik perusahaan perkebunan dan petani, perusahaan FAME, serta Kementerian dan Lembaga Pemerintahan terkait seperti Pertamina, Kementerian ESDM, Le Migas dan lainnya harus semakin bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai target alokasi penyaluran 9.2 juta kiloliter biodiesel pada tahun 2021.

Tingginya harga minyak sawit di pasar dunia menyebabkan semakin melebarnya gap antara HIP Biodiesel dan HIP Solar yang berimplikasi pada besarnya insentif yang diberikan yang diperkirakan mencapai Rp. 46 Triliun pada tahun 2021. Implikasi dari kondisi ini adalah penundaan program mandatori B40 yang dijadwalkan diimplementasikan pada tahun 2021. Meskipun B40 tertunda, namun kita harus berkomitmen untuk terus melanjutkan program mandatori B30. Hal ini dikarenkan kebijakan biodiesel merupakan jangkar dari kebijakan ekonomi yang dapat memberikan manfaat (ekonomi, lingkungan dan sosial) yang lebih besar dengan skala/cakupan populasi yang menikmati manfaat tersebut lebih luas dan dapat dinikmati dalam jangka waktu yang relatif panjang (long term goals).

Untuk menjawab tantangan tersebut sekaligus menjamin keberlanjutan program mandatori biodiesel, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 191 Tahun 2020 tentang perubahan besaran tarif pungutan ekspor. Penyesuaian tarif pungutan ekspor menjadi progressive rate dengan besaran tarif pungutan yang terus meningkat seiring dengan peningkatan harga minyak sawit merupakan komitmen dan solusi untuk menjaga keberlanjutan program sawit dibawah pengelolaan BPDPKS, salah satunya program mandatori biodiesel.

Share this article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on xing
Share on email

You may also like these articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *