History of Status and Land Cover Prior to the Development of Oil Palm Plantations in Indonesia

  • English
  • Bahasa Indonesia

Since Indonesia became the major producer of palm oil in the world, the issue of deforestation has been a major topic of debate on social media among various parties. Palm oil is frequently accused of deforestation and biodiversity loss by anti-palm oil NGOs, foreign researchers, and the European Union parliament.

Palm oil is discriminated against as a result of false charges based on incorrect data. The policy RED II ILUC, which seeks to impede trade in palm oil in the European market, is an example of discrimination. Under this policy, palm oil is considered a vegetable oil with a high risk of deforestation.

Considering these situations, it is necessary to have a common understanding of the history of the land and its status prior to the development of oil palm plantations. It is also important to know whether there is a relationship between oil palm plantations and deforestation as predicted by anti-palm oil NGOs?

Prof. Dr. Yanto Santosa, one of the speakers at the Journalist Fellowship & Training 2021 event presented online by BPDPKS on August 24, 2021, explained the history and status of land in the area before oil palm plantations were developed.

oil palm
Source : Media Indonesia

According to Professor of the IPB Faculty of Forestry, the huge issue of deforestation addressed to Indonesian oil palm plantations is caused by various definitions of deforestation and forest used in national and international contexts. As a result, claims of deforestation against Indonesian oil palm plantations are ambiguous.

Prof. Yanto also claimed in his presentation that the origin of the accusation by the anti-palm NGO was only based on changes in the landscape. In fact, a variety of causes, phenomena, occasions, and events occur every year and cause change to the region’s landscape. When it comes to oil palm plantations, the allegation becomes meaningless. Therefore, it is important to examine the history and status prior to the development of oil palm plantations in Indonesia.

To answer this accusation, Prof. Yanto and the research team conducted a study of the land status and land cover before being converted into oil palm plantations in several provinces of Indonesia’s oil palm centers, namely South Sumatra, West Kalimantan, West Sulawesi, Central Kalimantan, North Sumatra, and Riau.

 

According to the study’s results, the land’s status before conversion into oil palm plantations was 55 percent was Other Designed Spaces (Area Penggunaan Lain, APL), 37.25 percent was plantations, and 4.94 percent was agricultural fields. It could be stated that prior to the development of oil palm plantations, about 96.7 percent of the land’s initial status was Other Designed Spaces, not forest areas, as claimed by anti-palm oil NGOs.

When exmined further using a different analytical technique to determine land cover before conversion into oil palm plantations, the result showed that about 24.68 percent of oil palm plantations origanated from open land. Shrubs accounted for around 24.48 percent of oil palm plantations, while rubber plantations accounted for 12.93 percent of oil palm plantations. According to the international definition of deforestation and based on these facts, about 78 percent of Indonesian oil palm plantations are not result from direct forest clearing, but rather from open land, shrubs, plantations, and so on.

Another interesting fact from this research is that all smallholder oil palm plantations in Riau province are on land with Other Designed Spaces status or that is not in a forest area. Most of their plantations originated from agricultural areas (64%), transmigration program (34%), and rubber plantations (2%). At the same time, the evidence contradicts the issue mentioned that smallholder oil palm plantations are indicated in forest areas.

If we trace the history, Indonesia’s deforestation area was 42 million hectares from 1950-1985, but the area of oil palm plantations was only 105 thousand hectares. The amount of deforestation in Indonesia expanded to 76 million hectares between 1950-2017, while the area of oil palm plantations was only 12 million hectares in 2017.

Based on the various facts above, it further strengthens that there is no linear relationship between the increase in the area of deforestation and the development of oil palm plantations in Indonesia. This fact is also confirmed by international studies, one of which is the Roda (2019) study, which claims that the pattern of forest loss in Indonesia is not linear with the increase in oil palm plantation areas.

Anti-palm oil NGOs, which have often campaigned against oil palm plantations as the main cause of deforestation, actually do not have information about the history of deforestation in Indonesia. During the New Order era (1969-2000), the Ministry of Forestry gave many permits for logging massively without control and supervision, which was reflected in the number and extent of Forest Concession Rights (Hak Pengusahaan Hutan, HPH) to logging companies. Massive and intensive logging activities, especially in Sumatra, Kalimantan, and Sulawesi during the New Order era caused a lot of degraded land and turned it into neglected shrubs. Then the government also offers a program to reuse ex-logging land, including for the development of oil palm plantations.

The data and evidence gathered by Indonesian and international academics has a common thread that refutes anti-palm NGOs’ claims that oil palm plantations are the result of deforestation. This once again proves that anti-palm oil NGOs’ claims are invalid and this campaign is used only as a shield behind unfair trade.

Sejak Indonesia berhasil menjadi raja minyak sawit dunia, isu deforestasi selalu menjadi perbincangan hangat hingga memicu polemik yang begitu intensif di sosial media yang melibatkan berbagai kalangan. LSM anti sawit, peneliti asing, hingga parlemen Uni Eropa kerap melayangkan tudingan terhadap kelapa sawit dalam aspek lingkungan seperti deforestasi dan penurunan keanekaragaman hayati.

Hasil dari tuduhan yang tidak berdasar dengan data yang tidak akurat menjadikan komoditas kelapa sawit mengalami diskriminasi. Salah satu bentuk diskriminasi tersebut tercermin dengan adanya kebijakan RED II ILUC yang bertujuan menghambat perdagangan minyak sawit di pasar Eropa. Dalam kebijakan tersebut, kelapa sawit digolongkan sebagai minyak nabati yang mempunyai resiko tinggi terhadap deforestasi.

Melihat kondisi tersebut, perlu adanya pemahaman yang sama tentang sejarah lahan dan bagaimana statusnya sebelum menjadi perkebunan kelapa sawit seperti saat ini. Penting juga untuk diketahui apakah ada hubungannya perkebunan kelapa sawit dengan deforestasi seperti yang digadang-gadang oleh LSM anti sawit?.

Dalam acara Jornalist Fellowship & Training 2021 yang diselenggarakan oleh BPDPKS secara virtual pada tanggal 24 Agustus 2021, dimana salah satu narasumber yang hadir dalam acara tersebut yaitu Prof. Dr. Yanto Santosa memaparkan dengan sangat jelas terkait bagaimana sejarah dan status suatu lahan di suatu daerah sebelum adanya perkebunan kelapa sawit.

oil palm
Source : Media Indonesia

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB ini juga memaparkan bahwa masifnya isu deforestasi yang dialamatkan pada perkebunan sawit Indonesia karena adanya perbedaan definisi terkait deforestasi dan hutan yang digunakan dalam lingkup nasional dan internasional. Hal ini membuat tudingan deforestasi yang ditujukan kepada perkebunan sawit Indonesia menjadi ambigu.

Dalam paparannya, Prof. Yanto juga menyebutkan bahwa asal mula tudingan LSM anti sawit tersebut hanya berlandaskan perubahan landscape. Padahal faktanya terdapat banyak faktor, fenomena, peristiwa, dan kejadian setiap tahunnya yang mempengaruhi landscape suatu wilayah. Tudingan tersebut menjadi tidak relevan lagi jika dihubungkan dengan perkebunan sawit. Oleh karena itu, perlu dilihat sejarah dan status awal dari lahan perkebunan sawit di Indonesia.

Untuk menjawab tudingan LSM anti sawit tersebut, Prof. Yanto dan tim peneliti melakukan studi tentang status lahan dan tutupan lahan sebelum dijadikan kebun sawit di beberapa provinsi sentra sawit Indonesia yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Riau.

Hasil kajian tersebut menggambarkan bahwa status lahan sebelum dijadikan kebun sawit adalah 55% merupakan Areal Peruntukan Lain (APL), 37.25% perkebunan dan 4.94% ladang pertanian. Dapat dikatakan bahwa sekitar 96.7% status awal lahan sebelum dikembangkannya perkebunan sawit adalah Areal Penggunaan Lain (APL), bukan kawasan hutan seperti yang dituduhkan oleh LSM anti sawit.

Jika ditelusuri lebih jauh lagi dengan menggunakan pendekatan metodologi yang berbeda yaitu untuk mengetahui tutupan lahan sebelum dijadikan kebun sawit diperoleh hasil bahwa sekitar 24.68% lahan kebun sawit berasal dari lahan tanpa tutupan lahan (open land). Sekitar 24.48% kebun sawit berasal dari semak belukar dan 12.93% kebun sawit berasal dari kebun karet. Dengan merujuk definisi internasional tentang deforestasi dan berbasiskan data tersebut, menunjukkan bahwa sekitar 78% kebun sawit Indonesia bukan berasal dari pembukaan hutan secara langsung, tetapi tutupan lahan awalnya berupa lahan terbuka, semak belukar, kebun, dan sebagainya.

Fakta menarik lainnya yang terungkap dari kajian tersebut menunjukkan bahwa 100% perkebunan sawit rakyat di provinsi Riau berasal dari lahan yang berstatus APL atau bukan kawasan hutan. Sebagian besar kebun sawit rakyat berasal dari ladang pertanian (64%), program transmigrasi (34%) dan kebun karet (2%). Data tersebut sekaligus mematahkan isu bahwa perkebunan sawit rakyat terindikasi masuk di kawasan hutan.

Jika menelusuri histori, luas deforestasi Indonesia periode tahun 1950-1985 sebesar 42 juta hektar, sementara itu luas perkebunan sawit baru ada 105 ribu hektar pada periode yang sama. Luas deforestasi yang terjadi di Indonesia dari tahun 1950-2017 juga semakin bertambah menjadi 76 juta hektar, namun luas perkebunan sawit tahun 2017 tercatat hanya sebesar 12 juta hektar.

Berdasarkan berbagai fakta diatas semakin menguatkan bahwa tidak ada hubungan linier antara bertambahkan luas deforestasi dengan perkembangan luas kebun sawit di Indonesia. Fakta tersebut juga didukung oleh penelitian internasional, salah satunya studi Roda (2019) yang menyebutkan bahwa pola perkembangan forest loss di Indonesia tidak linier dengan perkembangan perkebunan sawit.

LSM anti sawit yang selama ini yang sering mengkampanyekan kebun sawit sebagai penyebab utama dari deforestasi, sebenarnya mereka tidak memiliki informasi mengenai sejarah deforestasi di Indonesia. Pada masa Orde Baru (tahun 1969-2000), Kementerian Kehutanan banyak memberikan ijin logging yang masif tanpa kontrol yang tercermin dari jumlah dan luas Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada perusahaan logging. Kegiatan logging yang massif dan intensif khususnya di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi pada masa Orde Baru, mengakibatkan lahan hutan yang mengalami degradasi dan berubah menjadi semak belukar yang terlantar. Kemudian pemerintah memberikan program untuk memanfaatkan lahan semak belukar ex-logging termasuk untuk pembangunan kebun sawit.

Data dan fakta yang dihasilkan oleh peneliti Indonesia maupun peneliti internasional memiliki benang merah yang sama yang membantah tudingan LSM anti sawit terkait asal muasal perkebunan sawit dari lahan deforestasi. Hal tersebut sekali lagi membuktikan bahwa tudingan LSM anti sawit tidak berdasarkan valid dan digunakan hanya sebagai tameng dibalik argumen unfair trade.

Share this article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on xing
Share on email

You may also like these articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *