Increasing PSR Fund to Rp 30 Million/Hectar is Good News for Oil Palm Farmers

  • English
  • Bahasa Indonesia

The people are one of the important actors in the national oil industry. Based on Palm Oil Statistics published by Ditjenbun, the share of farmers reached 41 percent of the total area of ​​Indonesian oil palm plantations. The number of oil palm farmers reached about 2.6 million people and most of them about 2.1 million are independent smallholders.

One of the problems faced by oil palm farmers, especially independent smallholders, is lower productivity. Productivity of smallholders is the lowest compared to state and private oil palm plantations. The use of ilegitim palm oil seed that can be easily and cheaply accessed by independent smallholders and non-optimal technical culture is a factor that causes low productivity in smallholder’s plantations. If this problem continues to be ignored then it will threaten the sustainability of Indonesia’s palm oil supply.

To encourage increasing productivity of smallholder oil palm plantations, the Indonesian government implements replanting programme namely Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Replanting referred replacing oil palm plants that are no longer productive/economical (> 25 years) or low productivity (<10 tons of FFB/ha/year) with superior seeds and the implementation of optimalization technical culture (Good Agriculture Practices/GAP).

To successfull of the PSR’s program, the government also commissioned Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) to help oil palm farmers by providing PSR grants with a value of Rp. 25 million/hectare. The grant fund is one of the utilization of export levy funds which have been collected from palm oil industry players that have been mandated by the Plantation Law.

In 2020, the Indonesian Government also injected grant funds from the state budget (APBN) allocated for palm oil sector through BPDPKS. The budget provided by the government is in order to realize the commitment to sustainable palm oil in the upstream sector which includes replanting, facilities and infrastructure and also the development of oil palm human resources. The government also decided to increasing PSR grant funds to Rp. 30 Million/hectare. The additional funds are aimed at assisting oil palm farmers in accessing finance, for example citizen’s business loans (read: Kredit Usaha Rakyat/KUR).

As a follow up to the Government’s decision, BPDPKS issued a regulation in the form of BPDPKS President Director Regulation Number: KEP-167/DPKS/2020 dated May 28, 2020 to regulate the increasing of funds for the replanting program. With the issuance of this decision, the increase in the PSR grant funds can be accessed by farmers who want to participate in the replanting program.

Oil palm farmers also immediately withdraw PSR grant funds without requiring the approval from other parties outside the parties to the agreement, where the parties to the agreement in this case are only BPDPKS, partner banks and farmers’ institutions. Beside that, PSR funds that have been collected in escrow accounts can be immediately disbursed and used to develop oil palm plantations without any other funding provisions or associate funds.

 

The Indonesian Oil Palm Farmers Association (APKASINDO) appreciates the decision of the Government and BPDPKS related to the increase in PSR grant funds. This can be an incentive for farmers to be more active in replanting their crops that are not productive or entered the second generation.

It is expected that by trimming the requirements which have only two requirements namely farmer institutions and land legality; simple and easy procedure because it is only through one verification and can be accessed online; and additional PSR grant funds and credit assistance from various bank, can further increase the interest of farmers to join the PSR program so that the target of 500 thousand hectares of replanted palm plantations can be realized. In this way, the objective of the PSR program which to increase higher productivity of palm oil with sustainable cultivation of oil palm also can be reached.

Rakyat adalah salah satu aktor yang penting dalam industri sawit nasional. Berdasarkan data Statistik Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Ditjenbun, pangsa sawit rakyat mencapai 41 persen dari total luas perkebunan sawit Indonesia. Jumlah petani sawit mencapai 2.6 juta orang dan sebagian besar merupakan pekebun sawit swadaya dengan jumlah mencapai 2.1 juta orang.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh petani sawit khususnya petani sawit swadaya adalah produktivitas yang rendah. Produktivitas sawit rakyat paling rendah dibandingkan perkebunan sawit negara dan swasta. Penggunaan benih sawit ilegitim (kurang unggul) yang dapat diakses dengan mudah dan murah oleh petani sawit swadaya serta kultur teknis yang tidak optimal menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas sawit rakyat. Jika masalah produktivitas sawit rakyat yang rendah terus dibiarkan maka akan mengancam keberlanjutan supply minyak sawit Indonesia.

Untuk mendorong peningkatan produktivitas sawit rakyat, maka pemerintah Indonesia melaksanakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Replanting atau peremajaan yang dimaksud dalam PSR adalah mengganti tanaman sawit yang sudah tidak produktif/ekonomis lagi (>25 tahun) atau produktivitas yang rendah (<10 ton TBS/ha/tahun) dengan benih unggul dan pelaksanaan kultur teknis yang optimal (Good Agriculture Practices/GAP).

Dalam menyukseskan program tersebut, pemerintah juga menugaskan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk membantu petani sawit dengan memberikan bantuan hibah dana PSR dengan nilai sebesar Rp 25 juta/hektar. Dana hibah tersebut merupakan salah satu pos dari pemanfaatan dari dana pungutan ekspor yang telah dihimpun dari pelaku industri sawit yang telah diamantkan oleh UU Perkebunan.

Di tahun 2020 ini, Pemerintah Indonesia juga menyuntikkan bantuan dana yang berasal dari APBN dan disalurkan melalui BPDPKS. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah tersebut dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap sawit berkelanjutan di sektor hulu yang mencakup peremajaan, sarana dan prasaran serta pembinaan SDM sawit. Pemerintah juga memutuskan untuk meningkatkan dana hibah PSR menjadi Rp. 30 Juta/hektar. Tambahan dana tersebut bertujuan untuk membantu petani sawit dalam  mengakses pembiayaan, misalnya kredit usaha rakyat (KUR).

Sebagai tindak lanjut dari keputusan Pemerintah tersebut, BPDPKS mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Direktur Utama BPDPKS Nomor:KEP-167/DPKS/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang mengatur lebih lanjut kenaikan besaran dana program peremajaan tersebut. Dengan keluarnya keputusan tersebut, maka kenaikan dana hibah PSR dapat diakses oleh petani yang ingin mengikuti program peremajaan.

Dana hibah PSR tersebut juga bisa langsung dicairkan oleh petani sawit tanpa perlu mendapat persetujuan dari pihak lain di luar pihak yang berperikatan, dimana pihak yang berperikatan dalam hal ini hanya BPDPKS, bank mitra dan kelembagaan pekebun. Selain itu, dana PSR yang sudah terkumpul dalam rekening penampungan (escrow account) dapat bisa langsung dicairkan dan digunakan untuk membangun kebun sawit tanpa ada ketentuan dana lain atau dana pendamping.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mengapresiasi keputusan Pemerintah dan BPDPKS terkait kenaikan dana hibah PSR. Hal ini dapat menjadi insentif bagi petani untuk lebih aktif  untuk meremajakan tanamannya yang sudah tidak produktif atau sudah memasuki generasi kedua.

Diharapkan dengan pemangkasan persyaratan hinga menyisakan hanya dua persyaratan yaitu kelembagaan petani dan legalitas lahan; prosedur yang sederhana dan mudah karena hanya melalui satu kali verifikasi dan dapat diakses online; serta tambahan dana hibah PSR dan berbagai bantuan kredit perbankan, dapat semakin meningkatkan minat para petani untuk mengikut program PSR sehingga target 500 ribu hektar kebun sawit yang diremajakan dapat direalisasikan. Dengan begitu, tujuan program PSR yakni peningkatan produktivitas sawit yang lebih tinggi dengan budidaya sawit yang berkelanjutan juga dapat tercapai.

Share this article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on xing
Share on email

You may also like these articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *