Indonesia’s Journey to Become the Largest Biodiesel Producer in The World

  • English
  • Bahasa Indonesia

During the Orde Baru era, Indonesia was known as a major producer and exporter of crude oil in the world until it became a member of OPEC. However, the current condition is 180 degrees different from the past. Indonesia must import fossil fuel to meet domestic demand which continues to increase every year. In fact, since 2004, Indonesia becomes a net importer of fossil fuels.

The high dependence on imported fossil fuels has led to a higher deficit of oil and gas balance. The fluctuating global fuel prices, even increasing by almost 100 percent in 2005, also add to the economic burden that caused a domino effect on the socio-economic conditions of the Indonesian people. Therefore, the Government of Indonesia is developing biofuels based on local resources to reduce the use of fossil fuels. The issuance of Government Regulation No. 5 of 2006 is the first step in implementing the National Energy Policy.

palm oil biodiesel
Source: Ekonomi Bisnis.com

One of the biofuels developed in Indonesia is biodiesel. The use of local resources as feedstock biodiesel in Indonesia has been developed since the 1990s by researchers. The media and the public in Indonesia were shocked by the news of the development of Jatropha biodiesel in 2007, but its development was stopped due to problems with the supply chain. Then the government redeveloped palm oil-based biodiesel, considering that Indonesia is the largest producer of palm oil in the world, so its availability is abundant at competitive prices.

To optimize the palm oil biodiesel program, the Indonesian Government also implemented a mandatory biodiesel policy in 2009 starting with B-1 in the PSO (Public Service Obligation) sector. The blending rate was increased to B-2.5 (2010-2012), B-10 (2013-2014), and B-15 (August-December 2015). Although the blending rate continues to increase and is mandatory, the realization is still far from the expected target.

Through the Minister of Energy and Mineral Resources No. 12/2015, the Government of Indonesia has become more concerned about developing the biodiesel program by setting a mandatory biodiesel target for the next few years. The government’s seriousness in developing palm biodiesel resulted in significant progress when the mandatory biodiesel B-20 was implemented in 2016, then continued for the PSO sector in 2018 and expanded to the Non-PSO sector in 2019. The strong commitment of the Indonesian government seen when implementing the mandatory biodiesel B-30 in the PSO and Non-PSO sectors in 2020.

Based on data from the Ministry of Energy and Mineral Resources, Indonesia’s biodiesel production increased from 243 thousand kiloliters in 2010 to 8.6 million kiloliters in 2020. This means that biodiesel production has increased by about 400 percent in the last 10 years. This achievement has succeeded in bringing Indonesia to become the largest biodiesel producer in the world with a production capacity of 137 thousand barrels of oil per day. Indonesia’s biodiesel production even beats the United States, Brazil, and Germany, which these countries first developed their biodiesel. Not only that, Indonesia also made another achievement to become the first country to produce and use biodiesel with a blending rate of 20% (B20) and 30% (B30) in the world.

 

The successful implementation of the biodiesel program in Indonesia is also inseparable from the support of the CPO Supporting Fund (CSF). The funds come from export levies which are charged for every ton of export of palm oil and its derivative products which are managed by the Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) to be used, one of them for Pertamina subsidies to buy domestic biodiesel following the Purchase Index Price which has been set by the government.

However, the use of palm oil funds for biodiesel programs raises pros cons. Mansuetus Darto, Secretary-General of Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), one of the parties who is quite vocal in expressing his opinion regarding the export levy policy as a source of palm oil funds used to support the funding for the biodiesel program is mostly enjoyed by the biodiesel industry, while smallholder considered not to enjoy the benefits of the palm oil funds.

A different opinion from Gulat Manurung, Chairman of APKASINDO, who stated that the export levy on palm oil provides benefits for smallholders. This is because the existence of this policy has an impact on increasing the absorption of palm oil by domestic downstream industries, one of which is the biodiesel industry. This condition is the key to stable FFB prices at the farmer level as indicated by the high Farmer Exchange Rate (Nilai Tukar Petani/NTP) for palm oil.

From a macro point of view, PASPI considers that the biodiesel program is not only able to reduce dependence on imported fossil diesel so it can improve the trade balance but this program can be considered as the anchor of the Indonesian economy because it can produce a greater multi-benefit such as increasing employment opportunities and income, as well as contributing to the reduction of carbon emissions.

However, behind Indonesia’s achievements in the global biodiesel industry, the Government of Indonesia and stakeholders should not be complacent but must remain focused on developing the Indonesian biodiesel and biofuel industry while creating benefits that can be enjoyed by all parties. Constructive criticism from opposing parties needs to be used as input for future development by involving smallholders in the supply chain of the biodiesel industry or other palm oil-based biofuel industries.

Pada era Orde Baru berkuasa, Indonesia dikenal sebagai produsen dan eksportir utama minyak fosil di dunia hingga menjadi salah satu anggota OPEC. Namun kondisi saat ini 180 derajat berbeda dengan catatan masa lalu. Indonesia harus mengimpor BBM fosil untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan sejak tahun 2004, Indonesia telah menyandang status sebagai net importir BBM fosil.

Ketergantungan impor BBM yang tinggi menyebabkan defisit neraca migas semakin tinggi. Harga BBM dunia yang relatif berfluktuasi bahkan pernah naik hampir 100 persen di tahun 2005 juga menambah beban perekonomian hingga menimbulkan efek domino bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mengembangankan Bahan Bakar Nabati (BBN) berbasis sumberdaya lokal untuk mengurangi penggunaan BBM fosil. Terbitnya PP No. 5 Tahun 2006 merupakan titik terang bagi implementasi Kebijakan Energi Nasional.

palm oil biodiesel
Source: Ekonomi Bisnis.com

Salah satu BBN yang dikembangkan di Indonesia adalah biodiesel. Pemanfaatan sumberdaya lokal sebagai bahan baku (feedstock) biodiesel di Indonesia telah dikembangkan sejak tahun 1990-an oleh para peneliti. Media dan publik di Indonesia sempat dihebohkan dengan berita terkait pengembangan biodiesel jarak pagar pada tahun 2007, namun pengembangannya terhenti karena adanya masalah tata niaga. Kemudian pemerintah Indonesia mengembangkan kembali biodiesel berbasis minyak sawit, mengingat Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia sehingga ketersediaannya yang relatif besar dengan harga yang murah.

Untuk mengoptimalkan program biodiesel sawit, Pemerintah Indonesia juga mengimplementasikan kebijakan mandatori biodiesel pada tahun 2009 yang dimulai dengan B-1 pada sektor PSO (Public Service Obligation). Blending rate tersebut dinaikkan menjadi B-2.5 (2010-2012), B-10 (2013-2014) dan B-15 (Agustus-Desember 2015). Meskipun blending rate terus meningkat dan bersifat mandatori (wajib), namun realisasinya masih jauh dari yang target diharapkan.

Melalui Permen ESDM No. 12/2015, Pemerintah Indonesia menjadi lebih concern dalam mengembangkan program biodiesel dengan memasang target mandatori biodiesel hingga beberapa tahun kedepan. Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan biodiesel sawit membuahkan kemajuan yang signifikan ketika mandatori biodiesel B-20 diterapkan pada tahun 2016, kemudian dilanjutan untuk sektor PSO pada tahun 2018 dan diperluas ke sektor Non-PSO pada tahun 2019. Kuatnya komitmen Pemerintah Indonesia terlihat sejak mengimplementasikan mandatori biodiesel B-30 pada sektor PSO dan Non-PSO tahun 2020.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, produksi biodiesel Indonesia meningkat dari 243 ribu kiloliter tahun 2010 menjadi 8.6 juta kiloliter tahun 2020. Artinya produksi biodiesel meningkat sekitar 400 persen dalam 10 tahun terakhir. Pencapaian tersebut berhasil membawa Indonesia menjadi produsen biodiesel terbesar di dunia dengan kapasitas produksi 137 ibu barel minyak per hari. Produksi biodiesel Indonesia bahkan mengalahkan Amerika Serikat, Brazil, dan Jerman yang lebih dahulu mengembangkan biodieselnya. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki prestasi lain yaitu sebagai negara pertama yang memproduksi dan menggunakan biodiesel dengan blending rate 20% (B20) dan 30% (B30) di dunia.

Keberhasilan implementasi program biodiesel di Indonesia juga tidak terlepas dari dukungan dana sawit atau CPO Supportirng Fund (CSF). Dana tersebut berasal dari pungutan ekspor (Levy) yang dikenakan setiap ton ekspor minyak sawit dan produk turunannya yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk digunakan salah satunya untuk subsidi bagi Pertamina untuk membeli biodiesel domestik sesuai dengan Harga Indeks Pembelian (HIP biodiesel) yang telah ditetapkan pemerintah.

Namun, pemanfaatan dana sawit untuk program biodiesel menimbulkan pro-kontra. Mansuetus Darto, Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) salah satu pihak yang cukup vokal mengemukakan pendapat terkait kebijakan pungutan ekspor sebagai sumber dana sawit yang digunakan untuk membiayai program biodiesel lebih banyak dinikmati oleh industri biodiesel, sedangkan petani sawit rakyat dinilai tidak menikmati manfaat dari dana sawit tersebut.

Pendapat berbeda dari Gulat Manurung, Ketua Umum DPP APKASINDO yang menyatakan bahwa pungutan ekspor sawit menguntungkan petani. Hal ini dikarenakan dengan adanya kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan penyerapan sawit oleh industri hilir dalam negeri, salah satunya industri biodiesel. Kondisi ini menjadi kunci stabilnya harga TBS di tingkat petani yang ditunjukkan dari Nilai Tukar Petani (NTP) sawit tinggi.

Dari sudut pandang makro, PASPI menilai bahwa program biodiesel ini tidak hanya mampu mengurangi ketergantungan terhadap diesel fosil impor sehingga menyehatkan neraca perdagangan, tetapi program ini bisa dianggap sebagai jangkar ekonomi Indonesia karena mampu menghasilkan multiplier effect serta multimanfaat yang lebih besar seperti meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan hingga seperti berkontribusi dalam penurunan emisi karbon.

Namun dibalik prestasi Indonesia dalam industri biodiesel dunia, Pemerintah Indonesia dan stakeholder terkait jangan terlena namun harus tetap fokus dalam mengembangkan industri biodiesel dan BBN Indonesia sekaligus menciptakan manfaat yang dapat dinikmati oleh semua pihak. Kritikan yang membangun dari pihak yang kontra perlu dijadikan masukan untuk pengembangan kedepan dengan meyertakan petani sawit dalam rantai pasok industri biodiesel maupun industri BBN berbasis sawit lainnya.

Share this article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on xing
Share on email

You may also like these articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *