There Is No Regulation for Used Cooking Oil (UCO) Trade in Indonesia

  • English
  • Bahasa Indonesia

Indonesia is a country where most people prefer fried dishes with a deep fried process. Seeing this habit, it is not surprising that the consumption volume of cooking oil in Indonesia is quite high.

Based on data from TNP2K and Traction Energi Asia, it was stated that palm cooking oil usage in Indonesia reached 16.2 million kiloliters or 13 million tons in 2019. The large volume of palm cooking oil has implications for the volume of waste used cooking oil produced. GIMNI estimates that the volume of Used Cooking Oil (UCO) produced is around 3-4 million tons per year.

Even though it has become a waste, UCO still has significant economic value. In fact, this business is also quite attractive, as indicated by the supply chain and trade system, from sellers, collectors, buyers to exporters. The end consumers of this supply chain are MSME’s (Micro, Small and Medium Enterprises) in FnB that use UCO as recycled cooking oil or bulk oil (minyak curah), although some are exported to Europe, Asia, or the United States.

uco
Source: hipwee.com

The use of UCO as cooking oil has caused a polemic, given the dangers of consuming it. UCO is an oil produced by the use of cooking oil repeatedly at high temperatures, causing the oxidation and polymerization of fatty acids that cause complications that result in toxic properties for body cells that are triggered by free radicals of peroxide compounds, so it is not recommended for use.

The consumption of UCO will increase the risk of diseases such as cancer, degenerative diseases (heart disease, Alzheimer’s, Parkinson’s) and obesity. In addition to health factors, another risk of using UCO as recycled cooking oil is that it is halal, which is not guaranteed because the source can not be tracked.

Despite the huge risks, unfortunately, there is no regulation on governance (status) and trading systems for UCOs. Whereas, regulation of UCO is important and necessary as a basis for regulating and supervising the use of UCO to ensure that it is not mismanaged and causes harm to consumers.

 

Dra. Susy Herawati, Secretary of the Directorate General of Consumer Protection and Commerce of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, said in a webinar hosted by Majalah Sawit Indonesia, that explicitly regulating the UCO trade systems does not yet exist, but the government implicitly already has regulations and supervision of compliance with trade standards (goods and services) that are consumed by society.

Although the regulations for UCO do not yet exist, the Indonesian Government, through SNI Cooking Oil 7709:2019, Regulation of Minister of Industry Number 46/2019 and Regulation of Minister of Trade Number 36/2020, mandatory packages of cooking oil and having a distribution permit which is effective on January 1, 2022, considers the policy to be strong enough as an instrument for controlling cooking oil and UCO in the market.

BPOM, represented by Dra. Rita Endang, APT, M.Kes, as Deputy for Processed Food Control, in this webinar also stated that UCO is not included in the main tasks and functions of BPOM. Because it is a production waste and not food. In contrast to cooking oil, whose supervision is both pre-market and post-market, which is the main function of BPOM.

Although it is not the function of BPOM to supervise UCO, they have also taken steps to educate the public regarding not using UCO by issuing Guidelines for Good Frying Foods for Micro, Small and Medium Enterprises. Similar steps were also taken by BPDPKS in collaboration with the Indonesian Edible Oil Industry Association and the Indonesian Gastronomy Association to promote the use of healthy cooking oil through cooking demonstrations.

Responding to this condition, Sahat Sinaga, as the Executive Director of GIMNI (the Indonesia Vegetable Oil Association), in the same webinar, said that due to the huge potential danger of UCO to health, the Indonesian government should include UCO in the Materials, Hazardous and Toxic Waste or B3 waste category. This aims to prevent reuse as a food product that is consumed. In addition, supply chain regulations needed, such as the company’s obligation to register and obtain special permits in the process of collecting and processing UCO, as an effort to increase traceability that minimizes reuse for food products.

With the policy of prohibiting the use of UCO as food, there should be an incentive to encourage the use of other products that have high economic value and are relatively safe for health and the environment, such as biodiesel products and soap products.

Processing of UCO as a raw material (feedstock) for biodiesel has been widely used in various developed countries. In the global biodiesel industry, the share of UCO as a feedstock for biodiesel is larger than for sunflower seed oil or tallow. At the regional level, the Bogor City Government has also become a pioneer in the use of UCO, which was processed into biodiesel used by Transpakuan buses in 2009.

Another potential eco-friendly energy product that can be produced by UCO is electrical energy. As has been done by the Agency for Assessment and Application of Technology (BPPT) with PT. PLN to utilize waste UCO for diesel and gas-fueled power plants by applying technology to Pure Plant Oil (PPO). Pupuk Kaltim also uses biodiesel from UCO in the engine generator in the Malahing area.

Waste cooking oil (UCO) can also be used to make soap. 500 grams of UCO can produce 10 bars of soap. If developed seriously, the use of UCO for the manufacture of soap could become an opportunity for MSME (Micro, Small and Medium Enterprise) actors to reap economic potential.

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar masyarakatnya lebih menggemari masakan yang digoreng atau melalui proses penggorengan (deep fried). Melihat kebiasaan tersebut maka tidak heran jika volume konsumsi minyak goreng di Indonesia cukup tinggi.

Berdasarkan data TNP2K dan Traction Energi Asia, disebutkan bahwa konsumsi minyak goreng sawit di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka 16.2 juta kilo liter atau sebesar 13 juta ton. Besarnya volume minyak goreng sawit tersebut berimplikasi pada besarnya volume limbah minyak jelantah yang dihasilkan. GIMNI memperkirakan besaran volume minyak jelantah yang dihasilkan sekitar 3-4 juta ton per tahun.

Meskipun sudah menjadi limbah, minyak jelantah ini masih memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Bahkan bisnis jelantah di Indonesia juga cukup diminati yang ditunjukkan dengan terbentuknya rantai pasok dan tata niaga dari mulai dari penjual, pengepul, pembeli hingga eksportir. Ujung rantai pasok bisnis ini adalah UMKM makanan yang menggunakan minyak jelantah sebagai minyak goreng daur ulang atau minyak curah, meskipun ada juga minyak jelantah yang diekspor ke Eropa, Asia atau Amerika Serikat.

uco
Source: hipwee.com

Penggunaan minyak jelantah sebagai minyak goreng daur ulang ini menimbulkan polemik, mengingat bahaya mengkonsumsi minyak jelantah. Minyak jelantah merupakan minyak yang dihasilkan dari penggunaan minyak goreng secara berulang-ulang pada suhu tinggi sehingga menyebabkan terjadi proses oksidasi dan polimerisasi asam lemak yang berkomplikasi menghasilkan sifat toksis bagi sel tubuh yang dipicu oleh radikal bebas senyawa peroksida sehingga tidak direkomendasikan layak untuk digunakan.

Konsumsi minyak jelantah akan meningkatkan munculnya risiko penyakit seperti kanker, penyakit degeneratif (penyakit jantung, Alzheimer, Parkinson) dan obesitas. Selain faktor kesehatan, bahaya lain dari penggunaan minyak jelantah sebagai minyak goreng daur ulang atau minyak curah adalah kehalalan yang tidak terjamin karena sumbernya tidak dapat ditelusuri.

Melihat besarnya potensi bahaya yang mengintai dari mengkonsumsi minyak jelantah bagi kesehatan, namun sayangnya belum ada regulasi yang mengatur tata kelola (status) dan tata niaga minyak jelantah di Indonesia. Padahal regulasi minyak jelantah ini sangat penting dan dibutuhkan sebagai landasan untuk mengatur dan mengawasi penggunaan minyak jelantah agar tidak salah dipergunakan dan menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

Dalam kesempatan webinar yang diselenggarakan oleh Majalah Sawit Indonesia yang bertajuk Kupas Tuntas Regulasi Minyak Jelantah, Dra. Susy Herawati, Sesditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI, menyampaikan bahwa hingga saat ini regulasi yang secara eksplisit mengatur tata niaga minyak jelantah memang belum ada, namun pemerintah secara implisit sudah memiliki regulasi dan pengawasan pemenuhan standar ketertiban berniaga (barang dan jasa) yang dikonsumsi masyarakat.

Meskipun regulasi terkait minyak jelantah belum ada, namun Pemerintah Indonesia melalui SNI Minyak Goreng 7709:2019, Peraturan Menteri Perindustrian No. 46/2019 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/2020 tentang minyak goreng wajib kemas dan memiliki izin edar yang efektif berlaku pada 1 Januari 2022, mengganggap kebijakan tersebut sudah cukup kuat sebagai instrumen pengawasan minyak goreng dan minyak jelantah di pasar.

BPOM yang diwakili oleh Dra. Rita Endang, APT, M.Kes selaku Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dalam webinar tersebut juga menyebutkan bahwa minyak jelantah bukan termasuk tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari BPOM. Hal ini dikarenakan minyak jelantah adalah limbah produksi dan bukan pangan, berbeda dengan minyak goreng yang pengawasannya baik pre-market dan post-market menjadi tupoksi dari BPOM.

Meskipun bukan fungsi BPOM dalam pengawasan minyak jelantah, namun BPOM juga telah melakukan langkah untuk mengedukasi masyarakat terkait tidak menggunakan minyak jelantah dengan menerbitkan Pedoman Cara Menggoreng Pangan yang Baik untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Langkah serupa juga dilakukan oleh BPDPKS yang berkolaborasi dengan Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) dan Asosiasi Gastronomi Indonesia untuk mempromosikan penggunaan minyak goreng yang sehat melalui demo masak meggunakan minyak goreng.

Menyikapi kondisi tersebut, Sahat Sinaga selaku Direktur Eksekutif GIMNI, dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan bahwa besarnya potensi bahaya minyak jelantah bagi kesehatan, maka sudah seharusnya Pemerintah Indonesia memasukkan limbah minyak jelantah dalam kategori B3. Memasukkan limbah minyak jelantah sebagai limbah B3 bertujuan untuk mencegah pemanfaatan kembali sebagai produk pangan yang dikonsumsi. Selain itu juga, perlu juga ada regulasi rantai pasok seperti kewajiban perusahaan untuk terdaftar dan mendapatkan izin khusus dalam proses pengumpulan dan pengolahan minyak jelantah, sebagai upaya untuk meningkatkan tracebility yang meminimalisir pemanfaatan kembali sebagai produk pangan.

Dengan kebijakan pelarangan penggunaan minyak jelantah sebagai bahan pangan, seharusnya dapat menjadi insentif yang mendorong pemanfaatan minyak jelantah menjadi produk lain yang bernilai ekonomi tinggi serta relatif aman bagi kesehatan dan lingkungan, misalnya produk biodiesel dan produk sabun.

Pengolahan minyak jelantah atau Used Cooking Oil (UCO) sebagai bahan baku (feedstock) biodiesel telah banyak dilakukan di berbagai negara maju. Dalam industri biodiesel dunia, pangsa penggunaan minyak jelantah sebagai feedstock biodiesel lebih besar dibandingkan minyak biji bunga matahari atau tallow. Di tingkat regional, Pemerintah Kota Bogor juga menjadi pioner dalam penggunaan minyak jelantah yang diolah menjadi biodiesel yang digunakan bus Transpakuan pada tahun 2009.

Potensi produk energi ramah lingkungan lainnya yang dapat dihasilkan dari pengolahan minyak jelantah yaitu energi listrik. Seperti yang telah dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan PT. PLN untuk memanfaatkan minyak goreng jelantah untuk pembangkit listrik berbahan bakar diesel dan gas dengan menerapkan teknologi Pure Plant Oil (PPO). Pupuk Kaltim juga menggunakan biodiesel dari minyak jelantah pada mesin generator di area Malahing.

Minyak jelantah juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan sabun cuci. Dari 500 gram minyak jelantah dapat menghasilkan 10 batang sabun cuci. Jika dikembangkan dengan serius, pemanfaatan minyak jelantah untuk pembuatan sabun cuci menjadi suatu peluang bagi masyarakat serta para UMKM untuk meraup potensi ekonomi yang dihasilkan.

Share this article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on xing
Share on email

You may also like these articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *