Oil Palm Smallholder Corporation as a Gate to Strengthening Their Role in National Palm Oil Industries

  • English
  • Bahasa Indonesia

Smallholders are important actors in the national oil palm industry. Through their revolutionary development, they have also brought Indonesia to become the largest palm oil producer as well as the largest vegetable oil producer in the world. The area of smallholder​​ oil palm plantations in 2020 reached 6.7 million hectares, or a share of 41 percent of the total national oil palm plantations.

In his remarks at the Kopdar Online Petani Sawit Indonesia event, Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec, Indonesian Minister of Agriculture for the period 2000-2004 and also Chairman of the Governing Board of PASPI, projects that smallholders will become the main engine of Indonesian oil palm plantations with a share of 70 percent of the total national oil palm plantations by 2050.

The large potential of smallholder oil palm in Indonesia must be optimized. Today, Indonesian smallholders are the second generation, who are determined to be smarter, classier, and more technologically literate. Therefore, a strategy is needed to strengthen the role of smallholders in the national oil palm industry. Do not let them only be producers of raw materials (FFB) in the supply chain. This second generation of Indonesian smallholders must participate in the development of palm oil-based downstreaming, for example, by owning a mill that produces palm oil or owning a factory/MSME that processes palm oil harvested into downstream products.

This strategy is considered the right solution to overcome one of the problems often faced by smallholders, especially independent smallholders, namely supply chain inefficency. Ideally, the optimal supply chain includes smallholders, cooperatives/farmer groups, and the mills. However, in the field, there are one or more agents/middlemen between smallholders and mill. This caused low prices received by smallholders.

The development of palm oil mills owned by smallholders is a solution to supply chain inefficiency and the implication is an increase in prices received. However, the development of a mill is also not an easy thing for individual farmers to do, because it requires a relatively large investment and operational costs. Therefore, there is a need for oil palm smallholder corporations.

In his presentation at the Kopdar Online Petani Sawit Indonesia event, Mr. Mula Putera, SE, M.Sc from the Sub-Directorate of Palm Oil Crops in the Ministry of Agriculture, said that oil palm smallholder corporations are a concrete step towards creating a new ecosystem in an efficient supply chain system.

 

This concept of a smallholder corporation is also part of the strategy in the Roadmap of the National Palm Oil Industry Towards 2045, where PASPI has participated with relevant ministries/agencies in the preparation of this roadmap. Basically, the oil palm smallholder corporation concept aims to change smallholders who initially worked individually to working in a “corporation”, so that the management is expected to be more efficient and able to fulfill economies of scale.

The management of this corporation can be formed as a cooperative, BUMDes, or even a Limited Liability Company (PT/CV), depending on their motives and vision. Whatever the form of the corporation, the most important thing is that the shares of the corporation must be owned by all its members, and the formation of the corporation is aimed at managing the palm oil mill, which will absorb the FFB from its members.

Not only the Ministry of Agriculture, the development of oil palm smallholder corporations is also the major programs of other stakeholders, such as APKASINDO is an association of Indonesian oil palm smallholders.

smallholder
Scheme of Oil Palm Smallholder Corporation (Source: Presentation of the Indonesian Directorate General of Plantation of Ministry of Agriculture at the Online Kopdar for Indonesian Oil Palm Farmers event)

Smallholder corporations equipped with mills are also an entry point for smallholders to participate in downstreaming. Sahat Sinaga, who also serves as Chair of the Indonesian Biohydrocarbon Society (MBI) in the Indonesian Webinar entitled “Opportunities for Development of Mini CPO Plants for Oil Palm MSMEs”, suggested that the development of smallholders’ FFB-based palm oil mills that are close to their plantations should produce high-value products, such as raw materials for biohydrocarbon products. The characteristics of smallholder’s FFB with high fatty acid (FFA) levels are very suitable for being used as raw materials to produce palm gasoline or palm diesel.

Palm Oil Mills owned by smallholder corporations can be built with a capacity of around 10 tons of FFB/hour to process their FFB into Industrial Vegetable Oil (IVO) as a raw material for bio-hydrocarbons. The IVO will then be distributed to Pertamina’s Stand-alone refinery or Co-processing refinery to be further processed into palm gasoline, palm diesel, or palm avtur.

The oil palm smallholder corporation and IVO mill are no longer just a concept with zero action, because the Regional General Cooperative (KUD) for oil palm farmers in Musi Banyuasin in collaboration with private companies, regional governments, MBI associations, and researchers from ITB, has succeeded in making a pilot project for the IVO mill which has produced 20 tons of IVO and is preparing for production with 2 thousand tons of IVO which will be sent to the Plaju refinery to be processed into palm gasoline.

With the success story of developing an IVO mill (mini refinery) in Muba, it is hoped that it will be a stimulus for other Indonesian oil palm smallholders to unite into a corporation and developing mills, either to produce CPO or IVO. Thus, it is hoped that this step of the revolution for smallholders to be more sovereign, more independent, and more prosperous.

Petani sawit rakyat merupakan aktor penting dalam industri sawit nasional. Melalui perkembangannya yang cukup revolusioner, perkebunan sawit rakyat juga telah membawa Indonesia menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia sekaligus produsen minyak nabati terbesar di dunia. Luas perkebunan sawit rakyat pada tahun 2020 mencapai 6.7 juta hektar atau pangsanya sebesar 41 persen dari total perkebunan sawit nasional.

Dalam sambutannya pada acara Kopdar Online Petani Sawit Indonesia, Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec, Menteri Pertanian RI periode tahun 2000-2004 dan juga Ketua Dewan Pembina PASPI, memproyeksikan bahwa petani sawit rakyat akan menjadi mesin utama perkebunan sawit Indonesia dengan pangsanya mencapai 70 persen terhadap total perkebunan sawit nasional pada tahun 2050.

Besarnya potensi sawit rakyat di Indonesia harus dioptimalkan. Terlebih saat ini, petani sawit Indonesia sudah memasuki generasi kedua yang bertekat lebih pintar, lebih berkelas dan lebih melek teknologi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan peran petani sawit rakyat dalam industri sawit nasional. Jangan biarkan petani sawit Indonesia hanya dijadikan obyek sebagai penghasil bahan baku (TBS) saja dalam rantai pasok. Petani sawit Indonesia generasi kedua ini harus turut serta berpartisipasi dalam pengembangan hilirisasi berbasis sawit di dalam negeri, misalnya dengan memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang menghasilkan minyak sawit atau memiliki pabrik/UMKM yang mengolah minyak sawit hasil panennya menjadi produk hilir.

Strategi tersebut dianggap langkah yang tepat untuk menyelesaikan salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh petani sawit, khususnya petani swadaya, yaitu masalah inefisiensi rantai pasok. Idealnya, rantai pasok yang optimal yaitu petani, koperasi/kelompok tani dan kemudian PKS. Namun praktik dilapangan, terdapat satu atau lebih agen/middleman diantara petani dan PKS. Inefisiensi rantai pasok ini berpengaruh pada rendahnya harga yang diterima oleh petani.

Pembangunan PKS yang dimiliki oleh petani sawit ini menjadi solusi atas inefisiensi rantai pasok dan implikasinya adalah peningkatan harga yang diterima oleh petani. Namun, pembangunan PKS juga bukan hal yang mudah untuk dilakukan oleh individu petani, karena dibutuhkan biaya investasi dan operasional yang relatif besar. Oleh karena itu, perlu adanya korporasi petani sawit.

Dalam paparan pada acara Kopdar Online Petani Sawit Indonesia, Bapak Mula Putera, SE, M.Sc dari Subdirektorat Tanaman Kelapa Sawit Ditjenbun, menyebutkan bahwa korporasi petani/pekebun sawit merupakan langkah yang konkret untuk menciptakan ekosistem baru dalam sistem rantai pasok yang efisien.

Konsep korporasi petani sawit ini juga menjadi bagian dari strategi dalam buku Peta Panduan Industri Kelapa Sawit Nasional Menuju Tahun 2045, dimana PASPI turut mengambil bagian bersama dengan kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan buku tersebut. Pada dasarnya, konsep korporasi petani sawit ini bertujuan untuk merubah petani sawit yang pada awalnya bekerja secara individualistik menjadi bekerja dalam suatu “korporasi”, sehingga pengelolaan diharapkan lebih efisien dan dapat memenuhi economic of scale.

Pengelolaan koorporasi ini dapat koperasi, BUMDesa atau bahkan Perseroan Terbatas (PT)/CV, tergantung dari motif dan keinginan petani sawit tersebut. Apapun bentuk korporasinya, hal yang terpenting adalah saham korporasi tersebut harus dimiliki oleh seluruh anggotanya dan pembentukan korporasi tersebut ditujukan untuk mengelola PKS yang akan menyerap hasil panen TBS dari anggotanya.

Tidak hanya Kementerian Pertanian RI, pembangunan korporasi petani sawit juga menjadi fokus program kerja dari stakeholder lainnya seperti APKASINDO sebagai asosiasi petani sawit Indonesia.

smallholder
Skema Korporasi Petani Sawit (Sumber: Paparan Ditjenbun Kementan RI pada acara Kopdar Online Petani Sawit Indonesia)

Korporasi petani sawit yang dilengkapi dengan PKS juga menjadi jalan masuk bagi petani sawit untuk berpartisipasi dalam hilirisasi. Sahat Sinaga yang juga menjabat sebagai Ketua Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia (MBI) dalam Webinar Indonesia yang bertajuk “Peluang Pengembangan Mini CPO Plant UMKM Sawit”, menyarankan pengembangan PKS berbasis TBS petani swadaya yang dekat dengan kebun-kebun sawit rakyat harus menghasilkan produk nilai tambah tinggi seperti bahan baku untuk produk biohidrokarbon. Karakteristik TBS petani dengan kadar ALB yang tinggi sangat cocok digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan bensin sawit atau diesel sawit.

PKS milik korporasi petani sawit dapat dibangun dengan kapasitas sekitar 10 ton TBS/jam untuk mengolah TBS petani menjadi Industrial Vegetable Oil (IVO) sebagai bahan baku biohidrokarbon. IVO tersebut selanjutnnya akan disalurkan pada kilang Stand-alone atau kilang Co-processing milik Pertamina untuk selanjutnya dilakukan diolah menjadi bensin sawit, diesel sawit atau avtur sawit.

Korporasi petani sawit dan PKS IVO tidak lagi hanya menjadi sebuah konsep dengan nihil aksi, karena KUD petani sawit di Musi Banyuasin yang bekerjasama dengan perusahaan swasta, pemerintah daerah, asosiasi MBI dan peneliti dari ITB, telah berhasil membuat pilot project pabrik IVO yang telah menghasilkan 20 ton IVO dan sedang mempersiapkan produksi dengan 2 ribu ton IVO yang akan dikirim ke kilang Plaju untuk diolah menjadi bensin sawit.

Dengan cerita keberhasilan pengembangan pabrik IVO atau kilang mini berbasis sawit rakyat di Muba diharapkan menjadi stimulus bagi petani sawit lainnya di Indonesia untuk bersatu kedalam suatu korporasi dan bekerjasama dalam mengembangkan PKS,  baik untuk memproduksi CPO atau IVO. Dengan demikian, diharapkan dapat langkah revolusi petani sawit melalui korporasi dan PKS ini dapat membantu petani sawit Indonesia untuk lebih berdaulat, lebih mandiri dan lebih sejahtera.

Share this article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on xing
Share on email

You may also like these articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *