Palm Oil and Deforestation are Important Issues in the COP-26 Glasgow Agreement

  • English
  • Bahasa Indonesia

The Conference of the Parties (COP) is an annual high-level forum to discuss climate change and how countries in the world should deal with it. This conference is also a part of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC), which has been ratified by every country.

In this year, COP-26 will be held in Scotland on November 1-12, 2021. Expectation of this COP-26 meeting is a real commitment from countries to keep global temperatures from rising more than 1.5 degrees Celsius this century through reducing carbon emissions globally progressive in 2030 and targets zero emissions in 2050.

palm oil
Source: kabar24.bisnis.com

This meeting was attended by delegates from around 200 countries, including the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo. On the occasion of the World Leader Summit COP-26, President Joko Widodo also conveyed evidence of Indonesia’s real work in overcoming the impacts of climate change, such as reducing the rate of deforestation, even reached the lowest deforestation rate in history, social forestry and TORA policies, rehabilitation of peat and mangroves, controlling forest and land fires, and various other efforts.

In addition, Indonesia’s strong commitment to reducing GHG emissions is also demonstrated by the target Nationally Determined Contribution (NDC), which is also included in the 2020–2024 National Medium-Term Development Plan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN). This document contains a plan to reduce Indonesia’s emissions until 2030 by 29% (Business as Usual/BAU) up to 41% (with international support) through energy, transport, forestry, industrial, and agricultural sectors. Even in most recent NDC in 2021, Indonesia has been targeting to achieve Net Zero Emission (NZE) in the year 2060 or earlier through a long-term strategy of low carbon and climate resilience.

Many world leaders appreciate this contribution by giving the title to Indonesia as a superpower country in the field of climate management, as well as having great potential to become a leader in development that is greener and has an environmental perspective. However, despite its massive efforts to reduce emissions as a cause of global warming and climate change, Indonesia is again getting the spotlight on deforestation linked to palm oil.

Based on BBC and Bisnis Indonesia posted an article reads that Indonesia is a country that is committed in Glassglow agreement to eliminating deforestation from the global trade in food and agricultural products such as palm oil, soybeans and cocoa by 2030.

 

Statements related to eliminating deforestation or zero deforestation received a response from the Indonesian government. Deputy Minister of Foreign Affairs of Indonesia, Mahendra Siregar, said that the statement of zero deforestation is a misleading statement, because in the declaration of the COP26 Summit there was absolutely no terminology to end deforestation by 2030. In a declaration signed by Indonesia and more than 100 other countries, the leaders committed to work collectively to stop and reverse forest loss and land degradation by 2030 while pursuing sustainable development and promoting inclusive rural transformation.

The Minister of Environment and Forestry, Siti Nurbaya, said that forcing Indonesia to zero deforestation by 2030 is inappropriate and unfair. In her presentation, she also stated that development in the zero deforestation is the same as against the mandate of the 1945 Constitution (UUD 1945) because the development must continue for the welfare of the people, socially and economically.

For example, the construction of a road in the Kalimantan region had to be stopped because it passed through a forest area, even though there were more than 34 thousand people in the area, it means that if there was no deforestation, the people had to be isolated. The management of Indonesia’s natural resources, including forests, should be carried out in accordance with sustainable and equitable principles.

In addition to giving contradictory responses to the statement “Indonesia agreed to eliminate deforestation by 2020”, these two Indonesian government also voiced the same thing to question the definition and meaning of the terminology of deforestation and the methodology used to assess the occurrence of deforestation. This is because there are differences in the terminology of deforestation adopted by other countries such as Europe, with the terminology and methodology of measuring deforestation that applies and is adopted by Indonesian law and conditions in Indonesia.

This difference in terminology often leads to misinterpretation, so it can have a detrimental impact on various sectors of Indonesia. One of them is the palm oil industry, which is always considered the main actor causing deforestation in Indonesia. Various studies have explained that oil palm plantations in Indonesia originate from agricultural land (agroforestry) as well as shrubs and grasslands (abandoned land ex-logging) and are not a direct cause of deforeestasion in Indonesia. On the contrary, oil palm plantations reforest environmental, social and economic areas that were abandoned by logging activities.

Conference of the Parties (COP) adalah salah satu forum tingkat tinggi tahunan antar pemimpin dunia untuk membahas terkait perubahan iklim dan bagaimana negara-negara di dunia menanggulanginya. Konferensi ini juga menjadi bagian Konvensi Kerangka Kerja PBB atas Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCC) yang telah diratifikan oleh setiap negara.

Pada tahun ini diselenggarakan COP-26 di Skotlandia pada tanggal 1-12 November 2021. Harapan dari penyelenggaraan COP-26 ini adalah komitmen nyata dari para negara untuk menjaga suhu global agar tidak naik lebih dari 1.5 derajat celcius pada abad ini melalui pengurangan emisi karbon secara progresif pada tahun 2030 dan ditargetkan zero emmission pada tahun 2050.

palm oil
Source: kabar24.bisnis.com

Pertemuan ini dihadiri oleh delegasi dari sekitar 200 negara, termasuk Presiden RI, Joko Widodo. Dalam kesempatan World Leader Summit COP-26, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bukti kerja nyata Indonesia bukan sekedar retorika dalam mengatasi dampak perubahan iklim seperti mengurangi laju deforestasi bahkan mencapai tingkat deforestasi tersebut terendah sepanjang sejarah, kebijakan Perhutanan Sosial dan TORA, rehabilitasi gambut dan mangrove, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta berbagai upaya nyata lainnya.

Selain itu, kuatnya komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam penurunan emisi GRK juga ditunjukkan dengan target Nationally Determined Contribution (NDC) yang juga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam dokumen NDC memuat rencana penurunan emisi Indonesia hingga tahun 2030 sebesar 29% (Business as Usual/BAU) sampai dengan 41% (dengan dukungan internasional) melalui sektor energi, transportasi, kehutanan, industri dan pertanian. Bahkan dalam update-an terbaru NDC tahun 2021, Indonesia telah menargetkan untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 atau lebih awal melalui long term strategy – low carbon and climate resilience.

Dengan kontribusinya tersebut, banyak pemimpin dunia yang mengapresiasi dengan memberikan predikat kepada Indonesia sebagai negara superpower di bidang penanggulangan iklim sekaligus memiliki potensi yang besar untuk menjadi pemimpin pembangunan yang lebih hijau dan berperspektif lingkungan. Namun dibalik besarnya upaya Indonesia untuk menurunkan emisi sebagai penyebab pemanasan dan perubahan iklim global, Indonesia kembali mendapatkan sorotan terkait dengan deforestasi yang dikaitkan dengan kelapa sawit.

Melansir pada BBC dan Bisnis Indonesia memuat artikel yang bertuliskan Indonesia termasuk negara yang berkomitmen dalam kesepakatan Glassglow untuk menghilangkan deforestasi dari perdagangan pangan dan produk pertanian dunia seperti minyak sawit, kedelai dan kakao pada tahun 2030.

Pernyataan terkait penghapusan deforestasi atau zero deforestation mendapat tanggapan dari pemerintah Indonesia. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Mahendra Siregar, menyebutkan bahwa pernyataan zero deforestation adalah pernyataan yang menyesatkan, karena dalam deklarasi yang dihasilkan KTT COP26 sama sekali tidak ada terminologi mengakhiri deforestasi pada 2030. Dalam deklarasi yang ditandatangani Indonesia dan lebih dari 100 negara lainnya, para pemimpin berkomitmen untuk bekerja secara kolektif untuk menghentikan dan membalikkan hilangnya hutan dan degradasi lahan pada tahun 2030 sekaligus melakukan pembangunan berkelanjutan dan mempromosikan transformasi pedesaan yang inklusif.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, yang mengungkapkan bahwa memaksa Indonesia untuk zero deforestation pada tahun 2030 adalah tidak tepat dan tidak adil. Dalam paparannya tersebut juga menyebutkan bahwa pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 karena pembangunan harus terus berjalan untuk menyejahterakan rakyat secara sosial dan ekonomi.

Misalnya pembangunan jalan di wilayah Kalimantan harus terhenti karena melewati kawasan hutan padahal terdapat lebih dari 34 ribu berada di kawasan tersebut, artinya jika tidak ada deforestasi maka harus membiarkan rakyat terisolasi. Seharusnya pengelolaan kekayaan alam Indonesia, termasuk hutan, harus dilakukan sesuai kaidah berkelanjutan dan berkeadilan.

Selain memberikan tanggapan yang kontra terkait pernyataan “Indonesia sepakat menghapuskan deforestasi pada tahun 2020”, kedua pejabat Indonesia ini juga menyuarakan hal yang sama yakni mempertanyakan definisi dan makna dari terminologi deforestasi dan metodologi yang digunakan untuk menilai terjadinya deforestasi. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan terminologi deforestasi yang dianut oleh negara lain seperti Eropa, dengan terminologi dan metodologi pengukuran deforestasi yang berlaku dan dianut oleh hukum Indonesia maupun kondisi di Indonesia.

Perbedaan terminologi inilah yang sering menimbulkan misinterpretasi sehingga bisa menimbulkan dampak kerugian pada berbagai sektor Indonesia. Salah satunya industri sawit yang selalu dianggap sebagai aktor utama penyebab deforestasi yang terjadi di Indonesia. Padahal berbagai penelitian telah menjelaskan bahwa perkebunan sawit di Indonesia berasal dari lahan pertanian (agroforestry) serta semak belukar dan padang rumput (lahan terlantar ex-logging) dan bukan menjadi penyebab secara langsung terjadinya deforestasi di Indonesia. Justru sebaliknya, perkebunan sawit mereforestasi lingkungan, sosial dan ekonomi kawasan yang terlantar bekas aktivitas logging.

Share this article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on xing
Share on email

You may also like these articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *