Palm Oil Classified as Forest Risk Commodities in EU And UK Policies

  • English
  • Bahasa Indonesia

In recent years, the green wave trend has emerged in the European Union (EU), both in as a basic ideology/paradigm in government policy and as a lifestyle of the EU community. Environmental issues were also become a central theme in the European Parliament elections in 2019. In this election, the “green” parties also get enough seats so they have strong bargaining position. It’s implication that the “green” ideology more influencing the regulations issued by the EU Commission or Parliament in the future.

One of the environmental issues that are a concern for the EU is global deforestation. Therefore, the EU Commission formulated a policy in order to increase their  contribution in addressing the issue of global deforestation by publishing the Communication on Stepping up EU Action to Protect and Restore the World’s Forest in July 2019. Furthermore, to respond this policy, their Parliament also issued three resolutions in 2020.

In a presentation by Andri Hadi, Andri Hadi, Indonesian Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary (EP Ambassador) to Kingdom of Belgium, Luxemborg, EU and international organizations in Brussels in the Webinar “Ngobrol bareng Gapki sesi 14“, stated that one of the resolutions issued by the EU Parliament is the EU Legal Framework to Halt and Reverse EU-Driven Global Deforestation. The policy instrument in this resolution is the tightening of imports for Forest and Ecosystem Risk Commodities (FERC), which is palm oil along with soybeans, rubber, corn, beef (and skin), and cocoa are included in this category.

The first idea of ​​Forest Risk Commodities (or Forest and Ecosystem Risk Commodities/FERC) was defined by the Global Canopy Programme (GCP) in 2013. GCP is an NGO that undertakes works on deforestation in tropical countries and most part funded by aid agencies such as the UK Department for International Development (DFID). Term of FRC defined as “globally traded goods and raw materials that originate from tropical forest ecosystems, either directly from within forest areas, or from areas previously under forest cover, whose extraction or production contributes significantly to global tropical deforestation and degradation”.

In his presentation, Ambassador Andri also mentioned that with the import tightening policy for products include in FERC (or FRC) group, the EU Government also formed a Mandatory Due Diligence Process in which EU importers must ensure the supply chain for FERC category products must be free not only from the issue of deforestation and other environmental issues, but also social issues such as human rights violations, child labor, and others.

eu uk palm oil
Source: infopublik.id
Not only by the EU Government, the UK Government also classifies palm oil in the FRC group. In November 2020, the government published the outcome of consultations related to regulations that aim at making it illegal for businesses (only large companies above certain turnover threshold) in scope to use FRC, either in production or trade activities within the UK region.

 

Following the consultation, the government also confirm the changes will be taken forward, such as an amendement will be introduced to the Environment Bill placing new responsibilities on large business-scale companies in the UK that using FRC products in their supply chains and also develop approach based on legality to helping government’s effort and to provide a pathway to recognise national standards and certification schemes for these products. It is expected that large scale companies in the UK can also do due diligence on their supply chains from the first tier supply chain  by addressing deforestation and social issues.

Besides the ILUC RED II policy, the FRC regulations that are implemented by the EU and UK Governments are also trade barrier of palm oil in the region by using the issue of deforestation. Western countries consider deforestation to be the responsibility of palm oil, even though other agricultural commodities and livestock also have a greater contribution to global deforestation. This is confirmed by data from the EU Commission (2013) which states that the drivers of global deforestation in 1990-2008 were caused by the production of the livestock sector (24 percent), cereal crops (8 percent), and soybean (6 percent), while the share of oil palm in global deforestation relatively small, only 2 percent.

Another critic for the FRC concept is that other agricultural/livestock commodities, such as poultry, which is actually causes greater deforestation than palm oil, but these commodities are not included in the group considered high risk deforestation (FRC). The idea of a ‘Forest Risk Commodity’ lays the blame for deforestation on a simple set of objects (plants), driven by the misguided belief that inhibiting trade and halting the production of these commodities will magically solve this problem. Whereas historically, global deforestation occurred since before the 1700s in temperate forests, which were found mostly in Europe and North America.

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena atau tren green wave mengemuka di Uni Eropa, baik dalam lingkup pemerintahan sebagai ideologi/paradigma dasar dalam formulasi kebijakan maupun bagian dari lifestyle masyarakat di kawasan negara tersebut. Isu lingkungan hidup juga telah menjadi tema sentral dalam pemilu Parlemen Eropa pada tahun 2019. Dalam pemilu tersebut, kelompok “hijau” juga memiliki kursi yang cukup banyak sehingga memiliki bargaining position yang cukup kuat. Implikasinya ideologi/faham “hijau” akan cukup mempengaruhi regulasi yang dikeluarkan oleh Komisi atau Parlemen Uni Eropa kedepannya.

Salah satu isu lingkungan yang menjadi concern bagi Uni Eropa adalah deforestasi global. Oleh karena itu, Komisi Uni Eropa menyusun kebijakan dalam rangka meningkatkan kontribusi UE dalam meng-address isu deforestasi tersebut dengan menerbitkan Communication on Stepping up EU Action to Protect and Restore the World’s Forest pada Juli 2019. Selanjutnya untuk merespon kebijakan tersebut, Parlemen Uni Eropa menerbitkan tiga resolusi pada tahun 2020.

Dalam paparan Andri Hadi, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia, Luxemburg, Uni Eropa, dan organisasi internasional di Brussel dalam Webinar “Ngobrol Bareng Gapki Sesi 14”, menyebutkan bahwa salah satu resolusi yang diterbitkan oleh Parlemen UE adalah EU Legal Framework to Halt and Reverse EU-Driven Global Deforestation. Instrumen kebijakan dalam resolusi tersebut yakni pengetatan impor untuk komoditas Forest and Ecosystem Risk Commodities (FERC), dimana kelapa sawit bersama kedelai, karet, jagung, sapi (daging kulit dan kulit) serta cocoa masuk didalam kategori tersebut.

Gagasan mengenai Forest Risk Commodities (atau Forest and Ecosystem Risk Commodities/FERC) ini pertama kali disampaikan oleh Global Canopy Programme (GCP) tahun 2013. GCP merupakan LSM yang menangani masalah deforestasi di negara tropis dan sebagian besar kegiatan yang dilakukan oleh LSM tersebut didanai oleh bantuan Pemerintah seperti UK Departement for International Development (DFID). LSM ini juga mendefinisikan FRC sebagai “produk dan bahan baku yang diperjualbelikan secara global yang berasal dari ekosistem hutan tropis, baik dari dalam area hutan atau area yang sebelumnya berada di bawah tutupan hutan, dimana proses ekstraksi atau produksinya berkontribusi secara signifikan terhadap deforestasi dan degradasi hutan tropis global”.

Dalam paparan Dubes Andri juga menyebutkan dengan kebijakan pengetatan impor untuk produk yang tergolong kelompok FERC (atau FRC) tersebut, Pemerintah Uni Eropa juga menyusun Mandatory Due Diligence Process dimana importir Uni Eropa harus memastikan supply chain untuk produk kategori FERC harus terbebas tidak hanya dari isu deforestasi dan isu lingkungan lainnya, namun juga isu sosial seperti pelanggaran HAM, child labor dan lain-lain.

eu uk palm oil
Source: infopublik.id

Tidak hanya oleh Pemerintah Uni Eropa, Pemerintah Inggris juga menggolongkan kelapa sawit dalam kelompok FRC. Selain itu pada November 2020, Pemerintah Inggris juga baru mempublikasikan hasil konsultasi terkait dengan regulasi yang bertujuan untuk melarang bisnis yang dilakukan oleh perusahaan besar (dengan skala tertentu) untuk menggunakan komoditas kelompok FRC dalam kegiatan produksi atau perdagangan di dalam kawasan Inggris.

Menindaklanjuti hasil konsultasi tersebut, Pemerintah Inggris juga akan melakukan beberapa perubahan seperti amandamen dengan memperkenalkan Environment Bill dengan memasukkan tanggung jawab baru dari perusahaan skala besar di Inggris yang menggunakan produk FRC dalam supply chain-nya dan juga menyusun pendekatan berbasis legalitas untuk membantu upaya pemerintah dan menyediakan jalur untuk mengenali dan menyusun standar nasional dan skema sertifikasi untuk produk tersebut. Diharapkan perusahaan skala besar di Inggris juga dapat melakukan due diligence terhadap rantai pasok dari tingkat pertama diantara para suplier-nya bahan bakunya dengan meng-address isu deforestasi dan isu sosial.

Selain kebijakan RED II ILUC, regulasi FRC yang diimplementasikan oleh Pemerintah Uni Eropa dan Inggris juga merupakan bentuk hambatan untuk perdagangan minyak sawit di kawasan negara tersebut dengan menggunakan isu deforestasi. Negara barat menganggap deforestasi merupakan tanggung jawab kelapa sawit, padahal komoditas pertanian lain dan peternakan juga memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap deforestasi global. Hal tersebut terkonfirmasi dari data Komisi Uni Eropa (2013) menyebutkan bahwa driver deforestasi global tahun 1990-2008 disebabkan oleh produksi sektor peternakan (24 persen), tanaman serelia (8 persen) dan kedelai (6 persen), sedangkan pangsa kelapa sawit terhadap deforestasi global relatif kecil yakni hanya sebesar 2 persen.

Kritik lainnya terhadap konsep FRC ini adalah komoditas pertanian/peternakan lainnya seperti peternakan unggas yang sebenarnya menanggung “dosa” deforestasi lebih besar dibandingkan kelapa sawit, namun komoditas tersebut tidak termasuk dalam kelompok FRC yang dianggap tanaman yang beresiko tinggi menyebabkan terjadinya deforestasi. Gagasan FRC ini yang menyalahkan deforestasi pada tanaman, didorong oleh kepercayaan yang salah bahwa menghambat perdagangan dan menghentikan produksi komoditas yang tergolong FRC secara ajaib akan menyelesaikan masalah deforestasi. Padahal menurut historis, deforestasi global terjadi sejak sebelum tahun 1700-an yang terjadi di temperate forest yang banyak ditemukan di kawasan Eropa dan Amerika Utara.

Share this article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on xing
Share on email

You may also like these articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *