Palm Oil Phase-Out Will Make Deforestation Wide and Pollution/Emission Higher

  • English
  • Bahasa Indonesia
palm oil
Source: chinadialogue.net

Various attempts have been made by the European Union to hostile and inhibit the trade of palm oil in the EU countries. These efforts, in the form of a palm oil black campaign and policies, are made by the European Union. One of their policy issued by the European Union Commission regarding palm oil and its derivative products (especially biodiesel) by the EU Commission is contained in RED II-ILUC. In this policy, palm oil is classified as a high risk Indirect Land Use Change (ILUC). The implication of this policy is  use change risk will be drastically reduced since 2020 and must be eliminated (zero percent) by 2030.

This policy also the European Commission considers that the negative impact arising from the indirect conversion of forest land into land for biodiesel feedstock is considered a “sin” for oil palm plants and palm oil producers must be held responsible for this. The policy is considered to discriminate with the obligation to phase-out palm oil in the EU biodiesel industry.

To fight discrimination against palm oil by the European Commission, the Indonesian government filed a lawsuit to the WTO. Currently, the lawsuit is still ongoing, but the Indonesian government is optimistic that it can win the lawsuit because the RED II ILUC policy is considered to be contrary to the attitude of the EU which always encourages free trade. With this victory in this lawsuit, it is expected to change EU policy by eliminating the status of palm oil as a high risk ILUC.

However, we need to know the paradigm contained in the EU policy, such as whether it is true that replacing palm oil to other vegetable oils or the phase out of palm oil is a solution that is pro-environmental or will cause more environmental damage.

FAO’s study (2013) found the fact that to produce one ton of soybean oil and rapeseed oil, inputs are used in the form of fertilizers (nitrogen and phosphate), pesticides/herbicides and energy which is greater than the use of inputs to produce one ton of palm oil. Along with the use of a lot of inputs, the production of soybean oil and rapeseed oil will also produce more output in the form of pollution/residue from the use of production inputs that are wasted to water/GHG emissions to the air compared to palm oil. This study also conclude that soybean oil and rapeseed oil producing are more wasteful in input use and polluting than palm oil. In other words, palm oil production is ecofriendly.

And then, the study become a basic to simulation of replacing palm oil as a scenario of phase out contained in the policy of RED  II ILUC. Simulation result show that changing palm oil to soybean oil requires a larger additional input and will also have an impact on additional output in the form of residues and emissions resulting from soybean oil production. Additional pollution/residual production input to water or soil due to the replacement of palm oil into soybean oil are nitrogen of 81 million kilograms, phosphate of 63 million kilograms and pesticides of 67.8 million kilograms. Meanwhile, additional GHG emissions into the air are Nox of 10.5 million kilograms, SO2 of 5.4 million kilograms and CO2 of 17.7 million kilograms. In addition, the impact of substituting palm oil for soybean oil also increases global deforestation of 5.96 million hectares in producing and exporting countries, especially South America.

Likewise, replacing palm oil into rapeseed oil requires additional input, although it is not as large as the input used to produce soybean oil so that the additional residue and emissions are not as large as soybean oil. Additional pollution/residual production input to water or soil due to the replacement of palm oil into rapeseed oil are nitrogen of 15 million kilograms, phosphate of 33 million kilograms and pesticides of 25.8 million kilograms. Meanwhile, additional GHG emissions into the air are Nox of 900 thousand kilograms, SO2 of 300 thousand kilograms and CO2 of 5.7 million kilograms. The replacement of palm oil into rapeseed oil also has an impact on increasing global deforestation of 3.64 million hectares in rapeseed oil producing and exporting countries such as European countries.

The increase in pollution, emissions and deforestation due to the replacement of palm oil into soybean oil and rapesed oil is impact of palm oil phase-out due to implemented Indirect Land Use Change (ILUC) as stated in the EU RED II policy. This means that the aims and objectives of the EU RED II policy to reduce ILUC emissions are in contrast to the impact resulting from replacing palm oil, namely increasing pollution, emissions and deforestation. In other words, the EU RED II policy by replacing palm oil has actually resulted in even more environmental damage in various countries in the world.

Based on this study, it indicates that the RED II ILUC policy by phasing-out palm oil, is not solely in the context of saving deforestation and biodiversity, but is considered a form of protection taken by the EU Commission to protect rapeseed oil (which is the main vegetable oil which produced by these countries) in competition with palm oil in the EU feedstock (biodiesel feedstock) market. Given that although the main feedstock in the EU biodiesel industry is rapeseed oil, its use rate has decreased. In contrast, the use of palm oil by the EU biodiesel industry has increased. This is because business actors prefer palm oil because of its cheaper price so that it is financially more profitable for them to use palm oil as a raw material for biodiesel.
palm oil
Source: chinadialogue.net

Berbagai upaya dilakukan oleh Uni Eropa untuk memusuhi dan menghambat laju perdagangan minyak sawit di kawasan negara tersebut. Upaya tersebut baik berupa black campaign sawit maupun kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa. Salah satu kebijakan terkait minyak sawit dan produk turunannya (termasuk biodiesel) yang dikeluarkan oleh Komisi Uni Eropa tertuang dalam RED II-ILUC. Dalam kebijakan tersebut, minyak sawit tergolong sebagai high risk Indirect Land Use Change (ILUC). Implikasi dari kebijakan tersebut adalah penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel Eropa harus dikurangi secara drastis sejak tahun 2020 dan ditiadakan (nol persen) pada tahun 2030.

Kebijakan Komisi Eropa tersebut menganggap bahwa dampak negatif yang ditimbulkan konversi tidak langsung lahan hutan menjadi lahan bahan baku biodiesel ini dianggap sebagai “dosa” tanaman kelapa sawit dan produsen minyak sawit harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Kebijakan tersebut juga dinilai mendiskriminasikan minyak sawit dengan kewajiban phase out minyak sawit dalam industri biodiesel Uni Eropa.

Untuk melawan diskriminasi terhadap minyak sawit tersebut yang dilakukan oleh Komisi Uni Eropa, Pemerintah Indonesia mengajukan gugatan kepada WTO sebagai organisasi perdagangan di level internasional. Saat ini, gugatan tersebut masih berjalan namun Pemerintah Indonesia optimis dapat memenangkan gugatan tersebut karena kebijakan RED II ILUC tersebut dinilai bertolak belakang dengan sikap Uni Eropa yang senantiasa mendorong free trade. Dengan kemenangan tersebut diharapkan dapat merubah kebijakan Uni Eropa dengan menghilangkan status minyak sawit sebagai high risk ILUC.

Namun kita perlu mengetahui paradigma yang tertuang dalam kebijakan UE tersebut seperti, apakah benar penggantian minyak sawit menjadi minyak nabati lain atau langkah phase out minyak sawit merupakan solusi yang berpihak pada lingkungan atau akan semakin menyebabkan kerusakan lingkungan.

Studi FAO (2013) menemukan fakta bahwa untuk menghasilkan satu ton minyak kedelai dan minyak rapeseed digunakan input produksi berupa pupuk (Nitrogen dan Phospate), pestisida/herbisida, lahan dan energi yang lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan input untuk memproduksi satu ton minyak sawit. Seiring dengan penggunaan input yang banyak, produksi minyak kedelai dan minyak rapeseed juga akan menghasilkan lebih banyak output berupa polusi/residu sisa penggunaan input produksi yang terbuang ke anah/air maupun emisi GHG ke udara dibandingkan minyak sawit. Studi tersebut menyimpulkan bahwa produksi minyak kedelai dan minyak rapeseed lebih boros dalam penggunaan input dan lebih polutif dibandingkan produksi minyak sawit. Dengan kata lain, produksi minyak sawit lebih aman terhadap lingkungan (ecofriendly).

Kemudian studi tersebut menjadi dasar untuk melakukan simulasi penggantian minyak sawit sebagai skenario dari langkah phase out yang tertuang dalam kebijakan RED II ILUC. Hasil simulai menunjukkan Penggantian minyak sawit menjadi minyak kedelai membutuhkan tambahan input yang lebih besar dan juga akan berdampak terhadap tambahan output berupa residu maupun emisi yang dihasilkan dari produksi minyak kedelai. Tambahan polusi/residu sisa input produksi ke air atau tanah akibat penggantian minyak sawit menjadi minyak kedelai yakni nitrogen sebesar 81 juta kilogram, phospate sebesar 63 juta kilogram dan pestisida sebesar 67.8 juta kilogram. Sedangkan tambahan emisi GHG ke udara yakni Nox sebesar 10.5 juta kilogram, SO2 sebesar 5.4 juta kilogram dan CO2 sebesar 17.7 juta kilogram. Selain itu, dampak dari penggantian minyak sawit menjadi minyak kedelai juga menambah deforestrasi global seluas 5.96 juta hektar di negara-negara produsen dan eksportir minyak kedelai khususnya Amerika Selatan.

Demikian juga, penggantian minyak sawit menjadi minyak rapeseed membutuhkan tambahan input meskipun tidak sebesar dengan input yang digunakan untuk memproduksi minyak kedelai sehingga tambahan residu maupun emisi juga tidak sebesar seperti minyak kedelai. Tambahan polusi/residu sisa input produksi ke air atau tanah akibat penggantian minyak sawit menjadi minyak rapeseed yakni nitrogen sebesar 15 juta kilogram, phospate sebesar 33 juta kilogram dan pestisida sebesar 25.8 juta kilogram. Sedangkan tambahan emisi GHG ke udara yakni Nox sebesar 900 ribu kilogram, SO2 sebesar 300 ribu kilogram dan CO2 sebesar 5.7 juta kilogram. Penggantian minyak sawit menjadi minyak rapeseed juga berdampak pada penambahan deforestrasi global seluas 3.64 juta hektar di negara-negara produsen dan eksportir minyak rapeseed seperti negara-negara Eropa.

Peningkatan polusi, emisi dan deforestasi akibat penggantian minyak sawit menjadi minyak kedelai maupun minyak rapesed merupakan dampak phase-out minyak sawit karena diimplementasikannya kebijakan EU RED II.  Hal ini berarti maksud dan tujuan dari kebijakan EU RED II untuk mengurangi emisi ILUC justru bertolak belakang dengan dampak yang dihasilkan dari penggantian minyak sawit yakni meningkatkan polusi, emisi dan deforestasi. Dengan kata lain, kebijakan EU RED II dengan menggantikan minyak sawit justru mengakibatkan kerusakan lingkungan yang lebih parah di berbagai negara di dunia.

Berdasarkan studi tersebut mengindikasikan kebijakan RED II ILUC dengan mem-phase out minyak sawit, bukan semata-mata dalam rangka penghematan deforestasi dan kelestarian biodiversitas, namun dinilai sebagai bentuk dari proteksi yang diambil oleh Komisi Uni Eropa untuk melindungi minyak rapeseed (yang merupakan minyak nabati utama yang diproduksi oleh negara tersebut) dalam persaingan dengan minyak sawit di pasar feedstock (bahan baku biodiesel) Uni Eropa. Mengingat meskipun feedstock utama dalam industri biodiesel Uni Eropa adalah minyak rapeseed, namun laju penggunaan penggunaannya mengalami penurunan. Sebaliknya, penggunaan minyak sawit oleh industri biodiesel Uni Eropa mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan pelaku usaha lebih menyukai minyak sawit karena harganya yang lebih murah sehingga secara perhitungan finansial lebih menguntungkan bagi mereka jika menggunakan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel.

Share this article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on xing
Share on email

You may also like these articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *