Alternative Partnership of Oil Palm Plantation Company-Farmers to Accelerate Replanting Program (PSR)

  • English
  • Bahasa Indonesia

The achievements of the Indonesian palm oil industry is pretty revolutionary cannot be separated from the partnership policy undertaken by the government since the late 1970s. State-owned (PTPN) and private plantation companies collaborating with farmers have succeeded in making Indonesia as the largest palm oil producer in the world. This is confirmed by USDA states that Indonesia’s share of palm oil production in 2020 reached 57.7 percent of total palm oil production.

With this achievement, the Indonesian Government took the initiative to continue the partnership policy in order to maintain and improve the existence of our palm oil industry in the global market. This initiative is stipulated in Law no. 39 of 2014 concerning Plantation, article 58 where companies are required to allocate 20 percent of Plantation Business Licensing (IUP) for facilitating of community oil palm plantations (plasma).

However, the implementation of this Law faces various obstacles such as the limited area of ​​new plantations, the enactment of the Moratorium Presidential Instruction (Inpres 8/2018) and the embodiment of sustainable principles (ISPO / RSPO) in palm oil production which may not lead to the conversion of forest or agricultural land, biodiversity loss and social conflict. These obstacles have affected oil palm plantation companies to carry out their partnership obligations.

Seeing the challenges that are faced by plantation companies in partnership development, it is necessary to have a new alternative pattern of partnership between plantation companies and farmers. In addition, the partnership pattern should also be solution to the problems faced by farmers, especially independent smallholders who are scattered around their plantation areas. One of the alternative partnerships that can be developed is the role of plantation companies in facilitating the acceleration of the Farmers Replantation Program (PSR).

partnership
Source: BPDP Sawit

PSR is a national program to increase the productivity of farmer’s plantation and also as momentum for them to upgrade and be equal to other oil palm plantation actors. However, the realization of PSR has still not reached the target even though the requirements have been simplified and the grants have been added as incentives. The realization of PSR in 2020 has only reached 94,033 hectares or around 52 percent of the target is 180 thousand hectares.

The development of partnerships is considered to be a “toll road” to accelerate the realization of PSR. From Warta Ekonomi, GAPKI Vice Chairman I, Kacuk Sumarta, explained the process partnership between plantation companies and farmers in the PSR scheme from the formation of institutions, verification of CP-CL (recipient candidate, locations candidate) to technical recommendations and agreements of three parties (working together, coordinating with the local plantation agency/Disbun), and then followed with the process of felling, cultivating the land, planting, maintaining until harvesting, and buying fruit. This partnership in PSR scheme could be all or part of that process.

In the webinar held by GAPKI (23/2) with topic about partnerships, one of the speakers was Hidro Ariantes, Secretary of the Koperasi Swadaya Mas Bersama Siak Regency, Riau Province, explained the urgency of partnerships between farmers and plantation companies in implementing the PSR.

Some points of the urgency of the partnership using point of view of oil palm farmers, they are plantation company can provide financial support (loans) in the initial preparation of the PSR program such as the fee for changing names in land certificate and other costs that are quite burdensome for farmers; (2) the company can provide knowledge to farmers regarding how to cultivate plantation based on Good Agricultural Practices (GAP), including the use of superior seeds and using of mechanization which implies more efficient production costs; (3) companies can also represent as guarantor trusted by lending banks; and (4) companies can facilitate farmers for budgeting or cash flow projections.

Besides that, oil palm farmers will also get a benefit from this partnership related of guaranteed market access because the plantation company has ISPO/RSPO certification and guarantees price that follows the price formulation of the Provincial Plantation Agency. This speakers also emphasized that oil palm farmers have nothing to loss by partenering with transparent and accountable plantation companies.

 

The implementation of the partnership with the aim to accelerating the realization of the PSR requires collaboration and coordination between relevant stakeholders such as GAPKI as an association of oil palm plantation companies in Indonesia, the Directorate General of Plantations and the Regional Plantation Agency, oil palm farmers (farmer groups), and BPDPKS.

One of the real actions in developing partnerships between companies and farmers in the PSR scheme was carried out by GAPKI North Sumatra, which succeeded in becoming a “matchmaker” for Sehati Farmer Group with the Sumber Tani Agung (STA) Company.

It is hoped that more partnerships will be formed because this pattern is considered beneficial for oil palm farmers who can join the PSR program and also profitable for oil palm plantation companies that can complete their obligations to build plasma plantations and optimize utilization of palm oil mill by accommodating farmer’s FFB yields. Not only that, the implementation of this partnership pattern is also a new hope for maintaining the existence and sustainability of the national palm oil industry in the future.

Prestasi industri sawit Indonesia yang cukup revolusioner tidak terlepas dari kebijakan kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak akhir tahun 1970-an. Perusahaan perkebunan baik milik negara (PTPN) maupun swasta berkolaborasi bersama petani sawit berhasil membawa Indonesia menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia. Hal tersebut terkonfirmasi dari USDA yang menyebutkan pangsa produksi minyak sawit Indonesia tahun 2020 mencapai 57.7 persen dari total produksi minyak sawit dunia.

Dengan prestasi tersebut, Pemerintah Indonesia berinisiatif untuk melanjutkan kebijakan kemitraan dalam rangka menjaga dan meningkatkan eksistensi industri sawit di pasar global. Inisiatif tersebut tertuang dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, pasal 58 dimana perusahaan dituntut untuk menyejahterakan masyarakat sekitar dengan memfasilitasi pembangunan 20 persen dari Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk kebun sawit masyarakat (plasma).

Namun, implementasi UU tersebut menghadapi berbagai hambatan seperti terbatasnya luas areal kebun baru, diberlakukannya Inpres Moratorium (Inpres 8/2018) dan perwujudan prinsip sustainable (ISPO/RSPO) dalam produksi minyak sawit yang tidak boleh menimbulkan konversi lahan hutan maupun lahan pangan, biodiversity loss hingga konflik sosial. Hambatan tersebut yang mempengaruhi perusahaan perkebunan sawit tidak bisa melaksanakan kewajiban kemitraan dengan pola pembangunan kebun masyarakat.

Melihat tantangan yang dihadapi oleh perusahaan perkebunan dalam pengembangan kemitraan, perlu adanya alternatif pola baru kemitraan perusahaan perkebunan dan petani. Selain itu, pola kemitraan juga seharusnya dapat menjadi solusi dari masalah yang dihadapi oleh petani sawit khususnya swadaya yang jumlahnya sangat besar dan berada disekita kebun perusahaan. Salah satu alternatif pola kemitraan yang dapat dikembangkan adalah peran perusahaan perkebunan dalam memfasilitasi percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

partnership
Source: BPDP Sawit

PSR merupakan program nasional dalam rangka peningkatan produktivitas sawit rakyat dan juga sebagai momentum petani sawit untuk naik kelas dan setara dengan pelaku perkebunan sawit lainnya. Namun, realisasi PSR masih belum mencapai target meskipun telah dilakukan simplifikasi persyaratan dan penambahan dana hibah sebagai insentif. Tercatat realisasi PSR tahun 2020 baru mencapai 94,033 hektar atau hanya sekitar 52 persen dari target sebesar 180 ribu hektar.

Pengembangan kemitraan dinilai menjadi “jalan tol” untuk mempercepat realisasi PSR. Melansir Warta Ekonomi, Wakil Ketua Gapki Bidang Urusan Organisasi, Kacuk Sumarta, menjelaskan proses kemitraan yang dimaksud antara perusahaan perkebunan dan petani sawit dalam skema PSR dari mulai pembentukkan kelembagaannya, verifikasi CP-CL (Calon Penerima, Calon Lokasi) sampai dengan rekomtek dan perjanjian tiga pihak (bekerja sama, berkoordinasi dengan Disbun setempat), dan kemudian dilanjutkan dengan proses tumbang, olah tanah, penanaman, pemeliharaan sampai panen, dan pembelian buah. Kemitraan yang dimaksud bisa seluruh atau sebagian proses tersebut.

Dalam webinar yang diadakan oleh GAPKI (23/2) dengan mengangkat topik kemitraan tersebut, salah satu narasumber yaitu Hidro Ariantes, Sekretaris Koperasi Swadaya Mas Bersama Kab. Siak Provinsi Riau, memaparkan urgensi kemitraan antara petani sawit dan perusahaan perkebunan dalam pelaksanaan PSR.

Beberapa poin urgensi kemitraan dari sudut pandang petani sawit diantaranya adalah: (1) perusahaan perkebunan dapat memberikan dukungan dana berupa pinjaman dalam persiapan awal program PSR seperti biaya balik nama surat tanah dan biaya lainnya yang cukup membebani petani sawit; (2) perusahaan dapat memberikan pengetahuan kepada petani terkait cara budidaya perkebunan yang sesuai dengan Good Agricultural Practices (GAP) termasuk penggunaan bibit unggul hingga penggunaan mekanisasi yang berimplikasi pada biaya produksi yang lebih efisien; (3) perusahaan juga dapat sebagai penjamin yang dipercaya oleh bank pemberi pinjaman; dan (4) perusahaan juga dapat memfasilitasi pembuatan anggaran atau proyeksi cashflow.

Selain itu, petani sawit juga akan mendapatkan manfaat dari kemitraan tersebut berupa jaminan akses pasar karena perusahaan perkebunan telah memiliki sertifikasi ISPO/RSPO dan juga jaminan harga yang mengikuti formulasi harga Dinas Perkebunan Provinsi. Narasumber juga kembali menekankan bahwa petani sawit tidak akan rugi jika bermitra dengan perusahaan perkebunan, jika perusahaan mitra tersebut dapat transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan kemitraan dengan tujuan untuk mempercepat realisasi PSR membutuhkan kolaborasi dan koordinasi antara stakeholder terkait seperti GAPKI sebagai asosiasi yang mewadahi perusahaan perkebunan sawit di Indonesia, Ditjen Perkebunan dan Dinas Perkebunan di daerah, petani sawit (kelompok tani) dan BPDPKS.

Salah satu aksi nyata dalam pengembangan kemitraan antara perusahaan dan petani dalam skema PSR dilakukan oleh GAPKI Sumatera Utara yang berhasil menjadi “mak comblang” atau menjodohkan Kelompok Tani Sehati dengan Perusahaan Sumber Tani Agung (STA) yang berlokasi dekat dengan kebun-kebun petani sawit kelompok tani tersebut.

Diharapkan semakin banyak kemitraan yang terbentuk, karena pola kemitraan tersebut dinilai menguntungkan baik untuk petani sawit yang dapat mengikuti program PSR sehingga kebunnya dapat diremajakan dan juga menguntungkan bagi perusahaan perkebunan sawit yang dapat menyelesaikan kewajibannya untuk membangun kebun plasma dan mengoptimalkan utilasi PKS dengan menampung hasil TBS petani plasma.Tidak hanya itu, pelaksanaan pola kemitraan yang demikian juga menjadi harapan baru untuk menjaga eksistensi dan sustainability industri sawit nasional di masa depan.

Share this article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on xing
Share on email

You may also like these articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *