Smallholders Replanting Program (PSR): Beneficial and Pro-Oil Palm Farmers Programs

  • English
  • Bahasa Indonesia

Smallholder oil palm plantations are recognized as having an important role in making Indonesia the largest palm oil producer and exporter in the world. However, Oil Palm Statistics show that the productivity of smallholder plantations is the lowest when compared to state and private plantations. If this condition is allowed to continue, the smallholder plantations will be left behind, less competitive, and their existence could be threatened.

Therefore, the Indonesian Government issued a program of Smallholder Oil Palm Plantation Replanting (Peremajaan Sawit Rakyat/PSR) to increase the productivity of smallholder plantations. This program is one of the shortcuts to boost the productivity of smallholder oil palm plantations, amidst the implementation of a moratorium, and a massive black campaign related to the issue of linking deforestation and oil palm plantations.

psr
Source: BPDP Sawit
The PSR program turned out to be not just replanting old or low productivity of oil palm trees. Behind the goal of increasing the productivity of smallholder oil palm plantations, PSR also creates economic benefits that can be felt by farmers. Through an expert talk webinar organized by the Indonesian Oil Palm Research Institute/IOPRI (Pusat Penelitian Kelapa Sawit/PPKS), Rizki Amelia S.E., M.Si, one of IOPRI researchers, describes the economic benefits of PSR program.

 

First, the existence of PSR being one of the strategies in reducing the availability of palm oil stocks so that the price will tend to be stable and can even encourage an increase in prices at the smallholder level. Second, as discussed above, the existence of PSR can increase the productivity of oil palm plantations along with the increase in the composition of productive crops.

Third, implementing PSR can reduce FFB production costs. This happens because when the age of the oil palm trees is more than 25 years old, so the height of the plant will increase so that it cause high risk during harvesting activities and higher harvest costs. The impact of the high harvesting cost without being followed by an increase in production will reduce the smallholder’s profit.

Fourth, PSR can generate biomass potential. As we know, many smallholder farmers are reluctant to replanting their plants because during that period there is no income for them. However, oil palm smallholders can get revenue from biomass in the replanting process and polyculture in plantation during replanting period. Utilization of this biomass can be used as handicrafts from palm sticks, furniture, red palm sugar and others, which have high economic value that can be enjoyed by oil palm farmer.

Fifth, PSR can increase the farmer’s income. By carrying out and implementation of best management practices (BMP) will encourage increased productivity so that it will increase the income of smallholders.

Sixth, by implementing PSR, it will reduce the use of illegitimate palm oil seeds, because in the implementation of PSR, plants that are no longer productive will be replaced with superior seeds. It should be noted that the use of illegitimate seeds can reduce the potential for FFB production by up to 50%.

Seventh, it can support food security through the intercropping of oil palm plants with food crops such as upland rice, maize. Apart from cultivating food crop products, oil palm farmers can also intercept with horticultural crops such as shallots, watermelons, and others. By polyculture crops, it can be a source of income for oil palm farmers during the Immature Plants period.

Seeing the huge economic benefits obtained during the PSR compared that the realization of the PSR program, it is still far from the target that has been set. In 2020, for example, the realization of the PSR program only reached 94,033 hectares. This figure is still far from the target set by the government, which is 180 thousand hectares/year.

To accelerate the realization of the PSR, the government continues to issue innovations by provide facilities such as simplifying requirements from 8 conditions to 2 conditions, namely land legality and institution, increasing grant funds from IDR 25 million/hectare to IDR 30 million/hectare, as well as KUR Loan facilities that can be accessed by smallholder who take part in the PSR program to increase funds for plantation management after replanting.

However, behind the commitment of the Indonesian Government to encourage the realization of the PSR, there is still a very urgent problem to be resolved, namely land legality. The polemic of smallholder oil palm plantations is accused of being in a forest area so as today there has not been a solution and a way out, even though this land legality is the key to problems in the development of smallholder oil palm plantations both through the PSR program and ISPO certification. Therefore, resolving the problem of the legality of smallholder oil palm plantations is a big homework for the Indonesian government that must be resolved.

With the easier requirements given by the government to participate in the PSR program, the amount of economic benefits obtained and the solution of land legality problem faced by smallholder farmers, it is hoped that it will motivate them to increase the realization of this program. This means that smallholder oil palm plantations can continue to exist and participate in making the national palm oil industry stronger and more competitive in the global market.

Perkebunan Sawit Rakyat diakui telah berperan penting dalam menjadikan Indonesia sebagai produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Namun Statistik Kelapa Sawit menunjukkan bahwa tingkat produktivitas kebun sawit rakyat merupakan yang paling rendah jika dibandingkan dengan perkebunan negara dan swasta. Jika hal ini terus dibiarkan, maka perkebunan sawit rakyat akan terus tertinggal, kalah saing hingga eksistensinya bisa terancam.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dalam rangka meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat. Program ini menjadi salah satu jalan pintas untuk menggenjot produktivitas kebun sawit rakyat, ditengah implementasi moratorium dan masifnya black campaign terkait isu deforestasi dalam pembukaan lahan perkebunan sawit.

psr
Source: BPDP Sawit

Program PSR ternyata bukan sekedar meremajakan pohon kelapa sawit yang sudah tua atau produktivitasnya rendah dengan melakukan penanaman ulang. Dibalik tujuannya untuk menggenjot angka produktivitas kebun sawit rakyat, PSR juga menciptakan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan oleh petani. Melalui webinar bincang pakar yang diselenggarakan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Rizki Amelia S.E., M.Si salah satu peneliti PPKS menjabarkan secara rinci terkait apa saja manfaat ekonomi peremajaan sawit rakyat.

Pertama, dengan adanya PSR menjadi salah satu strategi dalam mengurangi ketersediaan stok minyak sawit sehingga dengan begitu harga akan cenderung stabil bahkan dapat mendorong adanya peningkatan harga di kelas petani. Kedua, PSR dapat meningkatkan produktivitas sawit nasional seiring dengan peningkatan komposisi tanaman produktif.

Ketiga, dengan dilakukan PSR maka dapat mengurangi biaya produksi TBS. Hal tersebut terjadi karena ketika usia tanaman sawit >25 tahun maka ketinggian tanaman pun akan meningkat sehingga beresiko tinggi pada saat kegiatan panen, dengan begitu maka biaya panen yang dibutuhkan juga akan semakin tinggi. Impikasi dari tingginya biaya panen tersebut tanpa diiringi dengan peningkatan produksinya maka akan menurunkan profit yang didapatkan petani.

Keempat, PSR dapat menghasilkan potensi biomassa. Seperti yang kita ketahui banyak petani yang enggan meremajakan tanamannya karena selama masa tersebut dinilai tidak ada penerimaan untuk petani. Namun, petani sawit dapat mendapatkan penerimaan baik dari hasil pengelolaan limbah kebun sawit yang dihasilkan dalam proses penebangan dan land clearing maupun polikultur pada lahan sawit yang diremajakan. Pemanfaatan biomassa tersebut dapat dijadikan kerajinan lidi sawit, furniture hingga gula sawit yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang dapat dinikmati oleh petani sawit.

Kelima, PSR dapat meningkatkan pendapatan pekebun. Dengan melakukan peremajaan dan diiringi oleh pelaksanaan best management practice akan mendorong peningkatan produktivitas sehingga akan meningkatkan pendapatan pekebun.

Keenam, dengan melakukan PSR maka akan mengurangi penggunaan benih legitim karena dalam pelaksanaan PSR tanaman yang sudah tidak produktif akan digantikan dengan bahan tanaman/benih yang unggul. Perlu diketahui bahwa penggunaan benih ilegitim dapat menurunkan potensi produksi TBS hingga 50%.

Ketujuh, dapat mendukung ketahanan pangan melalui intercropping tanaman sawit dengan tanaman pangan seperti padi gogo, jagung. Selain budidaya produk tanaman pangan, petani sawit juga dapat melakukan tumpang sari dengan tanaman hortikultura seperti bawang merah, semangka dan lainnya. Dengan budidaya tanaman polikultur yang demikian dapat menjadi sumber pendapatan petani sawit di masa TBM.

Melihat manfaat ekonomi yang didapatkan pada saat PSR yang begitu besar, dibandingkan dengan realisasi dari program PSR sendiri masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Tahun 2020 misalnya, realisasi program PSR hanya mencapai 94.033 ha. Angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 180 ribu hektar/tahun.

Untuk mempercepat realiasi PSR, pemerintah terus berinovasi untuk memberikan kemudahan seperti simplifikasi persyaratan dari 8 syarat menjadi 2 syarat yaitu legalitas lahan dan kelembangaan, menaikkan dana hibah dari Rp 25 juta/hektar menjadi Rp 30 juta/hektar, serta fasilitas KUR Khusus yang dapat diakses oleh petani sawit yang mengikuti program PSR untuk menambah dana dalam pengelolaan kebun pasca replanting.

Namun dibalik komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendorong realisasi PSR, masih terdapat masalah yang sangat urgensi untuk diselesaikan yaitu legalitas lahan. Polemik perkebunan sawit rakyat dituding berada dikawasan hutan sampai saat ini belum juga ada solusi dan jalan keluarnya, padahal masalah legalitas lahan ini menjadi kunci permasalahan dalam pengembangan perkebunan sawit rakyat baik melalui program PSR maupun sertifikasi ISPO. Oleh karena itu penyelesaian masalah legalitas lahan perkebunan sawit rakyat ini menjadi PR besar bagi Pemerintah Indonesia yang harus diselesaikan.

Dengan semakin dipermudahnya persyaratan yang diberikan pemerintah untuk mengikuti program PSR tersebut, besarnya manfaat ekonomi yang didapatkan dan terselesaikannya masalah legalitas lahan yang dihadapi oleh petani sawit, diharapkan menjadi motivasi bagi petani sawit sehingga realisasi program tersebut dapat memenuhi target. Artinya perkebunan sawit rakyat dapat terus eksis dan turut berpartisipasi untuk menjadikan industri sawit nasional semakin kuat, dan berdaya saing di pasar global.

Share this article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on xing
Share on email

You may also like these articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *