Referendum Decision: Swiss Voters Have Given The “Green Light” To Trade Deal With Indonesia (IE-CEPA) And Palm Oil Imports

  • English
  • Bahasa Indonesia

As a country with an open economy, Indonesia tries to develop international trade (export-import) of goods and services, as well as optimize the flow of investment capital into the country so that can increasing economic welfare and growth. This is can be achieved through a comprehensive economic partnership agreement (CEPA) with a country or several countries (regional). One of the CEPA schemes that Indonesia has built together with Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland is within the framework of the Indonesia-European Free Trade Association CEPA (IE-CEPA).

After being signed in December 2018, only three countries (apart from Switzerland) have completed the ratification of the agreement and approved Indonesia as an important trading partner. Swiss Parliament was scheduled to ratify IE-CEPA in December 2019, but previously the parliament was given an opportunity to their community to share an opinion about this agreement. This opportunity was used by the NGO Unittere and farmer unions in Switzerland to propose a referendum rejecting imports of Indonesian palm oil, which is become a key point in the IE-CEPA. Background argument of rejection due to palm oil considered damaging to the environment.

Even though the sustainability requirements and other requirements for palm oil import have been regulated in this agreement, but NGOs and farmer groups that are submitted the referendum still reject palm oil imports into Switzerland and they don’t believe in the implementation of sustainability requirements. Ultimately, however, these community groups are honest about their concern for the impact of imported palm oil, where domestic vegetable oils such as sunflower oil and rapeseed oil won’t be able to compete in terms of price and productivity with palm oil.

Although it has been admitted that the rejection or boycott of palm oil in Switzerland due to trade competition, the referendum process or public voting to determine the sustainability of IE-CEPA and the fate of palm oil imports will still be carried out on March 7, 2021.

Referendum swiss of palm oil

The referendum result shows that 51.6% of voters who are Swiss citizens agree with the IE-CEPA economic cooperation. Guy Parmelin, President of Switzerland stated that the referendum decision to support IE-CEPA and palm oil trade is not an economic choice over human rights and environmental issues. The Swiss government also hinted that it would include clauses on sustainability and environmental and social protection in the cooperation agreement and support Indonesia in producing sustainable palm oil.

 

Something is interesting about the results of the referendum, as many as 48.3% of voters rejected the IE-CEPA and imports of palm oil to Switzerland. This slight difference shows the high level of negative public opinion towards palm oil, even though the Swiss government and representatives of the Indonesian government in Switzerland have been campaigning for palm oil and its sustainability for several months. Most of the opposing voters are residents who work as farmers.

The implication of “winning” palm oil in the Swiss referendum is an import tariffs reduction by around 20-40% and providing import quotas with a volume of 10 thousand to 12.5 thousand tons per year. The benefits of this trade will be obtained by Indonesia if the palm oil sustainability standards can be met. On the other hand, the Swiss industry that produces consumer goods such as margarine, biscuits, chocolate, cosmetics/makeup, toiletries, and other products containing palm oil, will also benefit from the IE-CEPA scheme, due to lower raw material prices and availability of guaranteed supply. This shows the large potential gain of palm oil trade that can be felt by the two countries.

Apart from market access to palm oil in Switzerland and the large potential gain of trade, a much bigger and important implication of the referendum result for Indonesia is that the IE-CEPA scheme is an entry point for international market acceptance for sustainable palm oil.

It is hoped that the “opening of the door” will become an incentive for national palm oil industry stakeholders consisting of farmers and plantation companies, downstream industries, and the government to collaborate in developing a sustainable national palm oil industry that can produce palm oil and palm oil-based derivative products with guaranteed sustainability standards. So that not only the “doors” of EFTA countries will be open, but the market “doors” of Europe, the United States, and other countries will be open to receive sustainable palm oil from Indonesia.

Sebagai negara yang menganut faham ekonomi terbuka, Indonesia berupaya untuk terus mengembangkan perdagangan internasional (ekspor-impor) barang jasa, maupun mengoptimalkan pergerakkan aliran modal investasi ke dalam negeri sehingga akan meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Upaya Indonesia dapat dicapai melalui kesepakatan kerjasama kemitraan ekonomi komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan suatu negara atau beberapa negara (regional). Salah satu skema CEPA yang telah dibangun Indonesia bersama Islandia, Liechtenstein, Norwegia dan Swiss dalam kerangka Indonesia-European Free Trade Association CEPA (IE-CEPA).

Dalam perkembangannya setelah ditandatangani IE-CEPA pada Desember 2018, baru tiga negara (selain Swiss) yang telah menyelesaikan ratifikasi perjanjian dan menyetujui Indonesia sebagai mitra dagang penting. Parlemen Swiss dijadwalkan akan meratifikasi IE-CEPA pada bulan Desember 2019, namun sebelumnya pemerintah kesempatan kepada rakyat untuk berpendapat atas kerjasama tersebut. Kesempatan tersebut dimanfaatkan LSM Unittere dan serikat petani di Swiss untuk mengajukan referendum menolak impor minyak sawit Indonesia yang dimasukkan menjadi salah satu point penting dalam skema IE-CEPA. Argumen penolakkan tersebut dilatarbelakangi oleh isu sawit yang dianggap merusak lingkungan.

Padahal dalam perjanjian kerjasama IE-CEPA tersebut juga telah mengatur persyaratan sustainability dan syarat lain bagi impor minyak sawit. LSM dan kelompok tani yang mengajukan referendum tetap menolak impor minyak sawit ke Swiss dan tidak percaya dengan operasional regulasi keberlanjutan dalam skema kerjasama perdagangan tersebut. Namun, pada akhirnya kelompok masyarakat penentang jujur bahwa dengan dibuka kran impor minyak sawit maka minyak nabati produksi dalam negeri seperti minyak bunga matahari, minyak rapeseed tidak akan dapat bersaing dari segi harga dan produktivitas minyak sawit.

Meskipun telah diakuinya penolakkan atau boikot minyak sawit di Swiss yang menggunakan isu lingkungan sebenarnya merupakan bentuk persaingan dagang, namun proses referendum atau pemungutan suara publik untuk menentukan keberlanjutan IE-CEPA dan nasib impor minyak sawit tetap dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2021.

Referendum swiss of palm oil

Hasil referendum tersebut menunjukkan sebanyak 51.6% pemilih yang merupakan masyarakat Swiss setuju dengan kerjasama ekonomi IE-CEPA. Guy Parmelin, Presiden Swiss menyatakan bahwa keputusan referendum untuk mendukung IE-CEPA dan perdagangan minyak sawit bukan merupakan pilihan ekonomi diatas isu HAM dan lingkungan. Pemerintah Swiss juga mengisyaratkan akan memasukkan klausal keberlanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan dan sosial dalam perjanjian kerjasama dan mendukung Indonesia dalam memproduksi minyak sawit berkelanjutan.

Terdapat hal yang menarik dari hasil referendum tersebut yaitu sebanyak 48.3% pemilih yang menolak IE-CEPA dan impor minyak sawit ke Swiss. Selisih yang tipis ini menunjukkan tingginya opini negatif publik terhadap minyak sawit, padahal pemerintah Swiss dan perwakilan pemerintah Indonesia di Swiss telah melakukan kampanye mengenai minyak sawit dan sustainability-nya selama berbulan-bulan. Sebagian besar pemilih yang menentang IE-CEPA adalah penduduk yang bekerja sebagai petani.

Implikasi “kemenangan” sawit dalam referendum Swiss adalah pengurangan tarif impor sekitar 20-40% dan memberikan kuota impor dengan volume 10 ribu hingga 12.5 ribu ton per tahun. Manfaat perdagangan tersebut akan didapatkan oleh Indonesia, asal standar keberlanjutan minyak sawit dapat terpenuhi. Di sisi lain, industri Swiss yang menghasilkan consumer goods seperti margarin, biskuit,, cokelat, kosmetik/make up, toiletteries dan produk lainnya yang mengandung minyak sawit, juga akan diuntungkan dengan skema IE-CEPA, karena harga bahan baku menjadi lebih rendah dan ketersediaan supply yang terjamin. Hal ini menunjukkan besarnya potensi manfaat perdagangan minyak sawit (gain of trade) yang dapat dirasakan oleh kedua negara.

Selain terbukanya akses pasar minyak sawit di Swiss dan besarnya gain of trade, implikasi yang jauh lebih besar dan lebih penting dari hasil referendum bagi Indonesia adalah skema IE-CEPA menjadi pintu masuk bagi keberterimaan pasar internasional untuk minyak sawit yang berkelanjutan.

Diharapkan dengan “terbukanya pintu” tersebut menjadi insentif bagi stakeholder industri sawit nasional yang terdiri dari petani dan perusahaan perkebunan, industri hilir dan pemerintah untuk berkolaborasi dalam membangun industri sawit nasional yang berkelanjutan yang dapat menghasilkan minyak sawit dan produk turunan berbasis sawit yang telah terjamin standar keberlanjutannya. Sehingga tidak hanya “pintu” negara EFTA saja yang akan terbuka, tetapi “pintu” pasar Eropa, Amerika Serikat, dan negara lainnya akan terbuka untuk menerima minyak sawit berkelanjutan asal Indonesia.

Share this article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on xing
Share on email

You may also like these articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *