Replanting (PSR) Programme Becomes Upgrade Moment for Smallholder Farmers

  • English
  • Bahasa Indonesia

The smallholder farmers with their oil palm plantations have succeeded in bringing Indonesia to become the largest palm oil-producer country in the world, as well as the largest vegetable oil-producer in the world. The world economists, before the 1980s, did not expect that the farmers would be able to participate in oil palm plantations, because they needed capital and speciality techniques, and the farmers did not have this. However, because of a partnership program initiated by Indonesia Government, smallholder farmers plantations have succeeded to grow until now the area of 5.82 million hectares or its share has reached 41 percent of the total national oil palm plantation area.

Smallholder farmers plantations have also played a role as a locomotive that drives the regional economy so it can increase regional district’s economic income and reduce poverty levels to create new economic centers as agropolitan (new agricultural cities) based on oil palm plantations in remote areas.

However, oil palm farmers especially around 2.1 million independent farmers, face various serious problems, one of which is low productivity. Based on the Palm Oil Statistics data, the level of smallholder palm oil productivity is the lowest when compared to state and private plantations. The use of ilegitim (less superior) oil palm seeds that can be accessed easily and cheaply by independent farmers and technical culture hasn’t optimal, could be a factors that causes low productivity in smallholder farmer’s plantation. If this problem isn’t resolved immediately, it will threaten the sustainability of Indonesia’s palm oil supply.

To encourage increasing productivity of smallholder oil palm plantations, the Indonesian government implements replanting programme namely Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Replanting referred replacing oil palm plants that are no longer productive/economical (> 25 years) or low productivity (<10 tons of FFB/ha/year) with superior seeds and the optimalize implementation of technical culture (Good Agriculture Practices/GAP).
replanting PSR
Source: BPDP Sawit

The government has replanting target on PSR programme around 2.49 million hectares of farmer’s oil palm plantations during the 2017-2022 period. Based on data from the Directorate General of Plantations at the Ministry of Agriculture, the realization of smallholder oil palm plantations that have received technical recommendations for the PSR program is relatively low, reaching only 136 thousand hectares during the 2017-2019, and the area of ​​farmer’s plantation that has received a transfer from BPDPKS only of 106 thousand hectares during the period.

Meanwhile, the realization of technical recommendations until October 19th this year was 60 thousand hectares. This shows that the realization of PSR is still far from the target, so the government has lowered the PSR target from 200 thousand hectares per year to 180 thousand hectares per year.

To accelerate the realization of the program, BPDPKS increased PSR grants from IDR 25 million per hectare to IDR 30 million/hectare for farmers with a maximum plantation area of ​​4 hectares. In addition, support from the Government for the success of the programme can also be seen from the simplifications of the PSR’s requirements, from 14 requirements to 8 requirements and now only 2 requirements, namely land legality and institutions.

Although there are still various obstacles in increasing the realization of PSR, such as the legality issue of smallholders plantations that have not been resolved, but this program must still be considered as a milestone in the development of the national palm oil industry. The targets and realization of the PSR program are not just numbers that show the success of the program. More than that, this programme is an important momentum for smallholder farmers to upgraded and transformed into a better one. Through the PSR programme, farmers can use superior seeds and apply technical culture cultivation according GAP, so that they can increase the productivity of their plantations to be equivalent to the productivity level of plantation companies.

The momentum of replantation is very important in an effort to maintain Indonesia’s strategic position as the largest palm oil producer in the world, and also responding to demands for the fulfillment of sustainability aspects. The PSR programme is also in line with the implementation of a moratorium of oil palm plantation areas as stipulated in Presidential Instruction No. 8/2018 as a form of the Indonesian government’s efforts in implementing the good governance of the national palm oil industry, which is expected can counter negative issues that have attacked the national palm oil industry, such as causes of deforestation and environmental damage.

Petani sawit rakyat melalui perkebunan sawitnya berhasil membawa Indonesia menjadi negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, sekaligus menjadi produsen minyak nabati terbesar di dunia. Para ekonom dunia sebelum tahun 1980-an tidak menduga bahwa rakyat mampu berpartisipasi dalam mengembangkan perkebunan sawit, karena dibutuhkan modal dan teknik tertentu dan rakyat tidak memiliki hal tersebut. Namun, berkat program kemitraan yang digagas oleh Pemerintah Indonesia, perkebunan sawit rakyat berhasil berkembang hingga kini luasnya mencapai 5.82 juta hektar atau pangsanya mencapai 41 persen dari total luas perkebunan sawit nasional.

Perkebunan sawit rakyat juga telah berperan sebagai lokomotif yang menggerakkan perekonomian daerah sehingga mampu meningkatkan pendapatan ekonomi regional daerah dan menurunkan tingkat kemiskinan hingga terciptanya pusat ekonomi baru sebagai suatu agropolitan (kota-kota baru pertanian) berbasis perkebunan sawit di daerah pelosok.

Namun dalam membudidayakan tanaman kelapa sawitnya, petani khususnya sekitar 2.1 juta petani sawit swadaya menghadapi berbagai masalah serius, salah satunya adalah rendahnya produktivitas. Berdasarkan data Statistik Kelapa Sawit, tingkat produktivitas sawit rakyat paling rendah jika dibandingkan perkebunan negara dan swasta. Penggunaan benih sawit ilegitim (kurang unggul) yang dapat diakses dengan mudah dan murah oleh petani sawit swadaya serta kultur teknis yang tidak optimal menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas sawit rakyat. Jika masalah produktivitas sawit rakyat yang rendah tidak segera diselesaikan, maka akan mengancam keberlanjutan supply minyak sawit Indonesia.

Untuk mendorong peningkatan produktivitas sawit rakyat, maka pemerintah Indonesia membuat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Replanting atau peremajaan yang dimaksud dalam PSR adalah mengganti tanaman sawit yang sudah tidak produktif/ekonomis lagi (>25 tahun) atau produktivitas yang rendah (<10 ton TBS/ha/tahun) dengan benih unggul dan pelaksanaan kultur teknis yang optimal (Good Agriculture Practices/GAP).

replanting PSR
Source: BPDP Sawit

Pemerintah menargetkan sekitar 2.49 juta hektar kebun sawit rakyat yang diremajakan melalui program PSR selama periode 2017-2022. Berdasarkan data Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, realisasi kebun sawit rakyat yang sudah mendapatkan rekomendasi teknis program PSR relatif rendah yakni hanya mencapai 136 ribu hektar selama periode tahun 2017-2019, dengan luas lahan kebun sawit yang telah mendapatkan transfer dari BPDPKS seluas 106 ribu hektar selama periode tersebut. Sementara itu, realisasi rekomendasi teknis hingga tanggal 19 Oktober 2020 sebesar 60 ribu hektar. Hal ini menunjukkan realisasi PSR masih jauh dari target, sehingga pemerintah menurunkan target PSR dari 200 ribu hektar per tahun menjadi 180 ribu hektar per tahun.

Untuk mempercepat realisasi program tersebut, BPDPKS meningkatkan bantuan hibah dana PSR dari Rp 25 juta per hektar menjadi Rp 30 juta/hektar yang diberikan kepada petani dengan maksimum kebun seluas 4 hektar. Selain itu, dukungan dari Pemerintah untuk menyukseskan program tersebut juga terlihat dari simplikasi persyaratan PSR dari semula 14 persyaratan kemudian menjadi 8 persyaratan dan kini hanya 2 persyaratan yaitu legalitas lahan dan kelembagaan.

Meskipun masih terdapat berbagai hambatan dalam peningkatan realisasi PSR seperti masalah legalitas kebun sawit rakyat yang belum terselesaikan, namun program ini tetap dianggap sebagai milestone dalam pengembangan industri sawit nasional. Target dan realisasi program PSR ini bukan hanya sekedar angka yang menunjukkan keberhasilan program. Lebih dari itu, program peremajaan sawit rakyat ini menjadi momentum penting bagi petani sawit rakyat untuk naik kelas dan  bertransformasi menjadi lebih baik lagi. Melalui program PSR, petani sawit bisa menggunakan benih unggul dan menerapkan budidaya kultur teknis yang sesuai dengan Good Agricultural Practices (GAP) sehingga dapat meningkatkan produktivitas kebunnya menjadi setara dengan tingkat produktivitas perkebunan milik perusahaan.

Momentum peremajaan sangat penting dalam upaya mempertahankan posisi strategis Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, sekaligus juga menjawab tuntutan terpenuhinya aspek keberlanjutan (sustainability). Program PSR juga sejalan dengan implementasi moratorium pembukaan areal kebun sawit yang tertuang dalam Inpres No. 8/2018 sebagai bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam menerapkan tata kelola industri sawit nasional yang diharapkan dapat meng-counter isu negatif yang selama ini menyerang industri sawit nasional seperti penyebab deforestasi dan kerusakkan lingkungan.

Share this article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on xing
Share on email

You may also like these articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *