Transjakarta Bus Stop Engulfed in Flames, The Issue of Palm Oil Causing Forest Fire is Now Trending Again

  • English
  • Bahasa Indonesia

In the Covid pandemic with an average addition cases of more than 4000 positive cases of Covid-19 every day,  but the crowd without social distancing like  demonstrations carried out by workers and students again occured in Indonesia. This action was a protest against the ratification of the Job Creation Law (Omnibus Law) which was authorized by the DPR on October 5, 2020. The demonstration occured in almost cities in Indonesia, one of them was in Jakarta.

The demonstration ended in chaos and destruction and burning of several public facilities, such as the Transjakarta bus stop. This incident received attention from the Indonesian people and became a trending topic on various social media such as Twitter. Many netizens on Twitter regreted this incident. However among the netizen,  there was a tweet stated that burning the busway stop didnt have a big impact compared than burning forest for oil palm plantation.


palm oil

The linking of the forest and land fires disaster in Indonesia with oil palm plantations has become again a trending topic discussed by netizens. Even though the framing of mass media and social media news that canalise the Indonesian forest and land fires disaster to corner and accuse the national palm oil industry as the main actor, without based on rational analysis and empirical evidence. Therefore, information that reveals facts is needed to counter that issue, so netizen are educated and not easily provoked by negatif news.

Forest and land fire is a global phenomenon that occurs every year. Not only in Indonesia, forest and land fires also occur in various countries, not the specific ecosystem nor specific industry/commodity. Developed countries like Australia, America, Russia also experience this. Even though in these countries have the technology and resources that can mitigate forest and land fires disasters and dont have oil palm plantation, but these disasters still occur.

The forest and land fires that occurred in Indonesia, especially in 2019, occurred throughout Indonesia, not only in areas that have oil palm plantations such as Sumatra and Kalimantan. However, these disasters also occur in provinces that do not have oil palm plantations, such as East Nusa Tenggara, West Nusa Tenggara, Lampung, Maluku, East Java, Central Java, and Yogyakarta. Even North Kalimantan and Bengkulu, which are the provinces with oil palm plantation, that have forest and land fires, but their area relatively small compared to East Nusa Tenggara and West Nusa Tenggara provinces which they dont have oil palm plantation.

The framing news that linking the palm oil industry, especially corporations that conduct land clearing by burning land and causing the forest and land fire disaster which occurs in Indonesia every year is considered quite successful. Even though the data states that forest and land fires occurring in palm oil concessions are relatively small, but the palm oil industry are still accused of being the main actor. Based on Global Forest Watch data regarding the distribution of hotspots in 2019, it shows that around 68 percent of the hotspots were outside concessions. Meanwhile, hotspots in the palm oil concession were relatively small at only 11 percent, or less than those in pulpwood industrial concessions (16 percent).

If it is true, the oil palm industry as the main actor behind the forest and land fires disaster in Indonesia, but in fact is the smallholders or corporations have also suffered losses. Apart from the risk of criminal law and large fines, palm oil producers will also suffered a lot of losses like decreasing productivity and consumer rejection especially in developed country markets because their preferences of high sustainablity aspects are not fulfilled.

With the potential losses received by the palm oil industry players due to forest and land fires and its smoke, it is difficult to accept logically that oil palm plantations player, both individually and collectively, do the burning or deliberately allowing fire in their surrounding, which will harm themself. On the contrary, oil palm industry players (smallholder farmers and large plantation companies) take mitigation to prevent the emergence of hotspots on their land or surrounding land so that the forest and land fires disaster does not occur.

The same thing has been done by GAPKI which issued Guidelines for the Prevention of Forest and Land Fire in Oil Palm Plantations for its members, as an effort to anticipate forest and land fire which usually occurs in the drought season. In these guidelines, plantation companies are asked to identify and map the fire-prone areas in their plantation so that areas can become the focus of monitoring and protection, without forgetting to do monitoring other areas.

In addition, member companies are also asked to build and activate Task Force which includes their companies and communities, and must also coordinate with the Fire Service, The Indonesian National Armed Forces,  The Indonesian National Police, The National Agency for Disaster Countermeasure, Fire Care Village (Desa Peduli Api) and Task Forces from other companies.

The palm oil industry, which is actually a victim of the forest and land fires disaster, but instead being scapegoated and considered as the main actor without based on rational analysis and empirical evidence. The land around the oil palm concession that was burned or the land that had been burned and then turned into oil palm plantations is considered as evidence of justifying the allegation. It seems that the conclusions about the causes of the fires have already been built “on the table”, so that they only collect data and information in fire area that justify predetermined conclusions.

Di tengah pandemi Covid dengan rata-rata penambahan kasus lebih dari 4000 kasus positif Covid-19 setiap hari, tapi kerumunan tanpa social distancing yaitu aksi demonstrasi yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa kembali terjadi di Indonesia. Aksi tersebut sebagai bentuk protes atas pengesahan UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020. Demonstrasi tersebut terjadi hampir di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya di Jakarta.


Aksi demonstrasi tersebut berakhir ricuh dan diakhiri dengan pengrusakkan dan pembakaran beberapa fasilitas publik seperti halte Transjakarta. Kejadian tersebut mendapatkan perhatian masyarakat Indonesia bahkan menjadi trending topic di berbagai platform sosial media seperti Twitter. Banyak netizen di Twitter yang menyayangkan kejadian pembakaran halte busway. Namun diantara respon para pengguna Twitter, ada tweet yang menyebutkan bahwa pembakaran halte busway tersebut tidak memiliki dampak yang besar dibandingkan dengan pembakaran hutan untuk perkebunan sawit.

palm oil

Pengkaitan bencana karhutla di Indonesia dengan perkebunan sawit kembali menjadi trending topic yang ramai dibicarakan oleh netizen. Padahal framing berita media massa maupun sosial media yang mengkanalisasi bencana karhutla Indonesia untuk memojokkan dan menuduh industri sawit nasional sebagai aktor utama, tanpa didasari analisis rasional dan bukti empiris. Oleh karena itu, dibutuhkan kembali informasi yang mengungkap fakta untuk meng-counter isu tersebut, agar netizen teredukasi dan tidak mudah terpancing dengan framing berita negatif.

Karhutla merupakan fenomena global yang terjadi setiap tahun. Tidak hanya di Indonesia, karhutla juga terjadi di berbagai negara, bukan spesifik ekosistem dan bukan pula spesifik industri/komoditas. Negara maju seperti Australia, Amerika, Rusia pun mengalami hal tersebut. Padahal di negara-negara tersebut tidak ada kebun sawit dan negara tersebut memiliki teknologi dan sumberdaya yang dapat memitigasi bencana karhutla, namun bencana tersebut tetap terjadi.

Karhutla yang terjadi di Indonesia khususnya pada tahun 2019 terjadi di seluruh Indonesia, tidak hanya terjadi di daerah yang memiliki perkebunan sawit seperti Sumatera dan Kalimantan. Namun karhutla juga terjadi di provinsi yang tidak memiliki perkebunan sawit, seperti NTT, NTB, Lampung, Maluku, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bahkan Kalimantan Utara dan Bengkulu yang merupakan daerah provinsi ekspansi sawit yang mengalami karhutla, namun luas karhutla di wilayah tersebut relatif kecil dibandingkan dengan provinsi NTT dan NTB yang tidak ada pengembangan kebun sawit.

Framing berita yang mengkaitkan industri sawit khususnya korporasi besar yang melakukan land clearing dengan cara membakar lahan sehingga menyebabkan bencana karhutla yang setiap tahun terjadi di Indonesia, dinilai cukup berhasil. Padahal data yang menyebutkan bahwa karhutla yang terjadi di konsesi sawit relatif kecil, namun industri sawit khususnya korporasi besar tetap dituduh sebagai aktor utama. Berdasarkan data Global Forest Watch terkait sebaran titik api tahun 2019, menunjukkan bahwa sekitar 68 persen titik api ternyata berada di luar konsesi. Sementara itu, titik api di konsesi industri sawit relatif sedikit hanya sebesar 11 persen, atau lebih sedikit dibandingkan dengan titik api di konsesi industri pulpwood (16 persen).

Jika benar, industri sawit sebagai aktor utama dibalik bencana karhutla di Indonesia, tetapi sesungguhnya petani atau koorporasi perkebunan sawit tersebut juga menjadi korban yang menderita kerugian. Selain resiko hukuman pidana dan denda yang besar, produsen minyak sawit juga menderita banyak kerugian seperti penurunan produktivitas dan penolakkan konsumen di pasar negara maju karena preferensi konsumen terhadap aspek sustainable tidak terpenuhi.

Dengan potensi kerugian yang diterima oleh pelaku industri sawit nasional akibat karhutla dan kabut asap tersebut, sulit diterima akal sehat bahwa perkebunan kelapa sawit baik secara individu maupun secara kolektif melakukan pembakaran atau secara sengaja membiarkan kebakaran lahan di sekitarnya yang justru akan merugikan dirinya sendiri. Justru sebaliknya, pelaku industri sawit (petani dan perusahaan perkebunan besar) melakukan mitigasi dan upaya preventif lainnya untuk mencegah timbulnya titik api pada lahannya atau lahan sekitarnya sehingga bencana karhutla tidak terjadi dan membawa kerugian bagi industri sawit.

Hal serupa telah dilakukan oleh GAPKI yang mengeluarkan Pedoman Pencegahan Karhutla di Perkebunan Sawit bagi anggotanya, sebagai upaya antisipasi kathula yang biasanya selalu terjadi di musim kemarau. Dalam pedoman tersebut, perusahaan perkebunan diminta untuk melakukan identifikasi dan pemetaan area rawan kebakaran di wilayah perkebunannya sehingga dapat menjadi fokus pemantauan dan penjagaan, tanpa meninggalkan pemantauan di area lain. Selain itu, perusahaan anggota juga diminta untuk membentuk dan mengaktifkan SATGAS yang mencakup perusahaan perkebunan sawit dan masyarakat, dimana SATGAS tersebut juga harus berkoordinasi dengan Dinas Kebakaran, TNI-POLRI, BNPB/BPBD, Desa Peduli Api dan SATGAS perusahaan lain.

Industri sawit yang sebenarnya juga menjadi korban dari bencana karhutla, namun malah dikambinghitamkan dan dianggap sebagai aktor utama dibalik karhutla tanpa didasari analisis rasional dan bukti empiris. Lahan disekitar konsesi perkebunan sawit yang terbakar atau lahan yang sudah terbakar yang kemudian dijadikan sebagai perkebunan sawit, dianggap sebagai bukti atas pembenaran tuduhan tesebut. Hal tersebut terkesan bahwa kesimpulan penyebab kebakaran sudah terlebih dahulu dibangun “di atas meja”, sehingga di lapangan hanya menghimpun data dan informasi yang membenarkan kesimpulan yang telah ditentukan sebelumnya.

Share this article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on xing
Share on email

You may also like these articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *