LOGO PASPI WEB

Tuntutan Petani Sawit Dan Rekomendasi Alternatif Kebijakan Mengatasi Kekisruhan Minyak Goreng

Daftar Isi

Petani sawit dibawah komando Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) melakukan Aksi Keprihatinan Petani Kelapa Sawit Indonesia pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022. Aksi ini diikuti oleh lebih dari 250 peserta yang terdiri dari perwakilan petani sawit dari 22 provinsi Indonesia dan anak petani sawit yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sawit Indonesia (FORMASI). Peserta Aksi melakukan protes di Kantor Kemenko Perekonomian RI. Tidak hanya di Jakarta, aksi ini juga dilakukan serentak di 146 kabupaten/kota perwakilan DPP APKASINDO.

petani sawit

Foto Demo Petani Sawit di Kantor Kemenko Perekonomian pada Selasa (17/5) (Dok: CNN Indonesia)

Aksi Keprihatinan Petani Kelapa Sawit Indonesia merupakan buntut dari anjloknya harga TBS petani akibat implementasi kebijakan larangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng (Permendag 22/2022). Dalam aksi yang berlangsung kondusif, petani sawit juga membawa Tandan Buah Segar (TBS) yang tidak laku/tidak diterima oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) akibat implementasi larangan ekspor tersebut.

Sejak diumumkannya rencana larangan ekspor bahan baku minyak goreng oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 April 2022, harga TBS petani mengalami penurunan padahal ekspor tetap berjalan. Disahkannya Permendag Nomor 22 Tahun 2022 yang memberlakukan larangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng efektif per tanggal 28 April 2022 hingga saat ini semakin membuat harga TBS petani semakin menurun hingga mencapai 70 persen.

Berdasarkan hasil pengolahan Tim Penetapan Harga TBS Ditjenbun menunjukkan telah terjadi penurunan harga TBS petani di beberapa sentra sawit pasca implementasi kebijakan larangan ekspor minyak sawit dan bahan baku minyak goreng (Permendag 22/2022). Besar proporsi penurunan harga TBS petani tersebut sebesar 55 persen. Data tersebut juga menunjukkan harga rata-rata TBS nasional bulan April sebesar Rp 3,583 per kilogram mengalami penurunan menjadi Rp. 1,639 per kilogram pada Minggu ke-1 dan ke-2 bulan Mei.

Dalam wawancara dengan Metro TV, Wayan Supadno (Dewan Pakar APKASINDO) mengungkapkan bahwa kerugian yang diderita petani sawit akibat kebijakan larangan ekspor tersebut selama 17 hari mencapai Rp. 13.6 Triliun. Estimasi kerugian tersebut berdasarkan harga TBS sebelum implementasi kebijakan tersebut (satu bulan lalu) sebesar Rp. 3,600 per kilogram. Namun, harga TBS petani sawit saat ini berkisar Rp. 500 – 2,000 per kilogram. Anjloknya harga TBS tersebut sangat merugikan petani sawit di Indonesia.

Sudah jatuh tertimpa tangga, merupakan peribahasa yang cocok untuk menggambarkan nasib petani sawit Indonesia saat ini. Akibat kebijakan larangan ekspor tersebut, petani sawit harus menerima harga TBS yang sangat rendah di saat seluruh harga input produksi (pupuk, herbisida) mengalami peningkatan. Petani sawit Indonesia juga tidak bisa menikmati harga TBS yang tinggi di tengah meroketnya harga CPO dunia. Hal ini berbanding terbalik dengan petani sawit Malaysia yang sedang menikmati tingginya harga TBS yang mencapai Rp. 5,600 per kilogram.

Gulat Manurung, Ketua DPP APKASINDO, dalam talkshow dengan media CNN Indonesia mengungkapkan bahwa penerapan Permendag 22/2022 langsung berdampak langsung kepada petani sawit Indonesia. Oleh karena itu, dua tuntutan utama dalam Aksi Petani Sawit Indonesia adalah meminta Presiden Jokowi untuk melindungi 16 juta petani sawit yang terdampak anjloknya harga TBS sawit dan meminta presiden untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor tersebut.

APKASINDO juga meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian agar  merevisi Permentan 01/2018 tentang Tata Niaga TBS (Penetapan Harga TBS). Hal ini dikarenakan Permentan tersebut hanya mengatur harga TBS petani sawit yang bermitra dengan perusahaan. Padahal proporsi petani plasma di Indonesia sangat kecil yakni hanya sekitar 7 persen dari total luas perkebunan sawit rakyat. Sementara petani sawit swadaya yang jumlahnya lebih besar tidak dilindungi oleh Permentan tersebut sehingga menerima harga TBS yang lebih rendah atau diputuskan sepihak oleh PKS.

Tuntutan lainnya yang termasuk kedalam lima tuntutan dalam Aksi Petani Sawit Indonesia adalah meminta Presiden Jokowi tidak hanya mensubsidi minyak goreng sawit curah, tapi juga subsidi dapat diberikan ke minyak goreng sawit yang dikemas dengan kemasan sederhana yang dijual di toko retail modern. Untuk menjaga distribusi minyak goreng subsidi tersebut, APKASINDO juga meminta keterlibatan aparat TNI-POLRI.

APKASINDO juga meminta pemerintah untuk membuat regulasi yang mempertegas PKS dan pabrik minyak goreng sawit harus 30 persen dikelola oleh koperasi untuk kebutuhan domestik sementara itu untuk kebutuhan ekspor akan ditangani oleh perusahaan besar.

URGENSI EVALUASI KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR (PERMENDAG 22/2022)

Indonesia memiliki posisi strategis dalam pasar minyak sawit dunia yakni sebagai konsumen terbesar sekaligus eksportir terbesar. Fenomena kenaikan harga minyak goreng sawit di tengah peningkatan harga minyak sawit dunia menjadi dilema yang harus dihadapi oleh Indonesia. Fenomena ini juga menjadi ujian bagi Indonesia dalam manajemen tata kelola minyak sawit sebagai komoditas strategis.

Kebijakan larangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng menjadi salah satu bagian dari serial kebijakan manajemen tata kelola minyak sawit dan produk turunannya (minyak goreng). Kebijakan ini juga dinilai sebagai jurus pamungkas pemerintah untuk mengatasi mahal dan langkanya minyak goreng di Indonesia setelah berbagai kebijakan belum mampu untuk mengatasi dinamika tersebut.

Dari sudut pandang ekonomi, dampak implementasi kebijakan larangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng menimbulkan trade-off. Kebijakan ini akan berdampak pada pelaku usaha industri sawit pelaku industri (petani sawit, korporasi perkebunan dan industri minyak goreng) serta pemerintah. Pemerintah juga sudah menyadari bahwa implementasi kebijakan tersebut akan menimbulkan social cost yang besar seperti penurunan harga TBS petani hingga hilangnya devisa ekspor. Namun langkah berani ini tetap diambil oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan nasional dengan menyediakan minyak goreng murah dengan kuantitas yang memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Merujuk pada Permendag 22/2022, kebijakan larangan ekspor tersebut bersifat sementara yang mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022 hingga ketersediaan minyak goreng curah melimpah dengan harga Rp 14,000 per liter terutama di pasar-pasar tradisional dan untuk UMK. Namun berdasarkan pantauan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan RI menunjukkan harga minyak goreng curah masih berkisar Rp. 17,000 per liter. Artinya setelah diimplementasikan selama tiga minggu, kebijakan larangan ekspor tersebut belum juga efektif menurunkan harga minyak goreng curah.

Di sisi lain pada sektor hulu, kebijakan larangan ekspor membuat PKS mengurangi pembelian TBS sehingga menurunkan harga pembelian TBS petani sawit. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut langsung berdampak pada petani sawit.

Kondisi ini perlu segera disikapi oleh pemerintah Indonesia dan jangan dibiarkan berlarut-larut. Merujuk pada pernyataan Eddy Martono, Sekjen GAPKI, mengungkapkan bahwa diperkirakan lebih dari 50 persen tanki-tanki PKS sudah penuh pada akhir Mei sehingga tidak mampu lagi menampung TBS petani. Hal ini akan mengakibatkan harga TBS petani sawit semakin merosot tajam. 

kebijakan larangan ekspor

Antrean Mobil Angkutan TBS Memasuki PKS di Kab. Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah pasca Kebijakan Larangan Ekspor (Dok: Radar Sampit)

Selain akibat rendahnya harga TBS, kerugian yang harus ditanggung petani sawit juga semakin besar karena harus mengeluarkan biaya tambahan akibat panen TBS yang tidak terserap oleh pasar. Panen TBS harus tetap dilakukan setiap 15 hari sekali meskipun tidak laku dijual. Hal ini dikarenakan jika dibiarkan membusuk di pohon maka akan menjadi tempat berkembangbiaknya jamur yang akan merusak pohon sawit itu sendiri.

Penurunan harga TBS juga dianggap menjadi disinsentif bagi petani dalam budidaya kelapa sawit. Harga TBS yang rendah ditambah dengan biaya pupuk yang mahal membuat petani sawit enggan untuk melakukan pemupukkan. Kondisi ini akan berdampak pada penurunan produktivitas tanaman sehingga berpotensi menurunkan produksi minyak sawit nasional hingga dua tahun kedepan. Hal ini dikhawatirkan akan mengancam eksistensi industri sawit nasional, mengingat perkebunan sawit rakyat berkontribusi sekitar 32-34 persen dari total produksi nasional.

Melihat kerugian yang ditanggung oleh petani sawit dan belum tercapainya harga minyak goreng curah sesuai dengan HET Rp. 14,000 per liter, maka evaluasi kebijakan larangan ekspor CPO dan bahan baku menjadi sebuah urgensi. Dalam Permendag 22/2022, khususnya Pasal 5, juga telah terakomodir kepentingan untuk melakukan evaluasi baik secara periodik atau sewaktu-waktu dalam hal yang diperlukan.

REKOMENDASI ALTERNATIF KEBIJAKAN

Desakan untuk mengevaluasi kebijakan larangan ekspor minyak sawit yang tertuang dalam Permendag 22/2022 tidak hanya disuarakan oleh petani sawit. Para pemangku kepentingan juga turut mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut.

Melansir wawancara dengan CNBC TV (19/5), Dr. Tungkot Sipayung yang merupakan Direktur Eksekutif PASPI, juga mengungkapkan hal serupa yakni meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan larangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng tersebut. Sebenarnya melalui penerapan kebijakan tersebut, pemerintah memiliki tujuan mulia yakni menyediakan bahan baku sehingga harga minyak goreng lebih terjangkau dan ketersediaannya banyak untuk memenuhi kebutuhan domestik. Namun pasca kebijakan tersebut diimplementasikan selama 3 minggu, justru yang terjadi anomali.

Berdasarkan data menunjukkan kebutuhan minyak goreng domestik hanya sekitar 500 ribu ton per bulan, sedangkan volume ekspor bahan baku yang dilarang sekitar 1.8 juta ton per bulan. Artinya secara teoritis, harga minyak goreng curah domestik sudah mengalami penurunan mencapai target pemerintah yakni sebesar Rp. 14,000 per liter. Namun data pantauan harga menunjukkan harga minyak goreng curah masih berkisar Rp. 17,000 per liter atau tidak mengalami penurunan yang signifikan. Mengapa hal tersebut terjadi?

Dosen sekaligus pengamat agribisnis kelapa sawit ini juga mengungkapkan terdapat dua faktor yang menyebabkan anomali tersebut. Faktor yang pertama adalah besarnya disparitas harga minyak sawit antara pasar domestik dan pasar dunia menyebabkan terjadinya penyelundupan. Panjangnya garis pantai Indonesia dan kelemahan dalam pengawasan pemerintah membuat penyelundupan minyak sawit dan bahan baku minyak goreng terjadi. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penangkapan penyelundupan minyak goreng oleh TNI AL pasca implementasi kebijakan larangan ekspor. Sementara itu, faktor yang kedua adalah produsen minyak goreng tidak memiliki insentif untuk menyalurkan produk hingga konsumen pada level harga sesuai HET.

Kedua faktor tersebut menyebabkan harga minyak goreng tidak mengalami penurunan. Di sisi lain, kebijakan larangan ekspor tersebut langsung berdampak pada petani sawit. Harga TBS yang anjlok bahkan sebagian mampu ditampung oleh PKS. Kondisi ini membuat pendapatan 2.3 juta keluarga petani sawit menurun secara drastis. Tidak hanya pendapatan petani yang merosot, penerimaan negara (pemerintah) dari bea keluar dan pungutan ekspor juga mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan implementasi kebijakan tersebut membuat konsumen, produsen minyak goreng, petani sawit dan pemerintah tidak happy.

Dr. Tungkot Sipayung juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk mencabut kebijakan larangan ekspor karena jika tetap diterapkan dapat menciptakan kerugian yang ditanggung oleh petani, konsumen, industri dan pemerintah semakin besar. Solusi terbaiknya untuk kondisi saat ini adalah mengkonversi kebijakan larangan ekspor tersebut menjadi dua kebijakan yakni pungutan ekspor dan penugasan BULOG.

Instrumen pungutan ekspor merupakan backbone policy industri sawit yang dapat digunakan untuk menghadapi dinamika pasar dunia dan dalam rangka stabilisasi minyak goreng domestik. Jika menurut pemerintah ketersediaan minyak goreng domestik perlu ditingkatkan dan harganya perlu diturunkan, maka strategi yang dilakukan adalah dengan mengatur naik turunnya tarif pungutan ekspor. Penerimaan dari pungutan ekspor (dana sawit) tersebut dapat digunakan untuk subsidi minyak goreng.

Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan kebijakan baru terkait besaran pungutan ekspor, dimana kebijakan tersebut termasuk dalam serial kebijakan stabilisasi minyak goreng domestik. Perubahan tarif pungutan ekspor tersebut tertuang dalam PMK 23/2022, dimana untuk setiap harga CPO di atas USD 1,500 per ton maka akan tarif pungutan ekspor sebesar USD 375 per ton. Tambahan penerimaan dari pungutan tersebut digunakan sebagai sumber dana subsidi minyak goreng curah dalam skema kebijakan berbasis industri (Permenperin 8/2022).

Kebijakan strategis lainnya yang diimplementasikan secara paralel dengan pungutan ekspor adalah penugasan BULOG (dibantu dengan BUMN pangan lainnya) untuk melakukan pembelian minyak goreng dan mendistribusikannya ke konsumen pada level harga Rp 14,000 per liter atau lebih rendah karena telah disubsidi oleh dana sawit. Dengan cara seperti ini, minyak goreng domestik (produk subsidi) akan dikontrol oleh pemerintah melalui BUMN sehingga lebih tepat sasaran dan mencegah terjadinya penyelundupan.

Alternatif kebijakan yang sama juga disampaikan oleh Dr. Purwadi, Direktur Pusat Sains Kelapa Sawit INSTIPER. Dalam rubrik tulisan di Majalah Sawit Indonesia, Dr. Purwadi menawarkan solusi mengatasi kekisruhan minyak goreng ini dengan skema subsidi dana sawit. Sama seperti mekanisme dukungan pembiayaan biodiesel, BPDPKS dapat memanfaatkan dana sawit untuk mensubsidi selisih harga keekonomian pasar dengan harga keekonomian masyarakat tertentu. Produk minyak goreng yang disubsidi juga harus dikemas dengan kemasan sederhana dan ditambahkan label “produk subsidi untuk konsumen tertentu” atau seperti label pada gas melon 3 kilogram.

alternatif kebijakan

Ilustrasi Minyak Goreng Subsidi (Dok: Lombokpost)

Pemerintah juga dapat menugaskan salah satu BUMN, misal Bulog, untuk mendistribusikan dan dapat bekerjasama dengan jasa perdagangan retail. Pemerintah dapat mengatur berapa harga produksi, berapa jasa distribusi Bulog, dan berapa margin retail. Untuk kelancaran dan pertanggungjawaban bisa dibangun sistem berbasis digital khusus yang dapat memastikan bahwa produk dapat dinikmati oleh yang berhak.

Dalam sebuah Talkshow di Metrotv, Andre Rosiade, Anggota Komisi VI DPR-RI, mengungkapkan solusi dalam jangka pendek untuk mengatasi dinamika minyak goreng domestik. Selama implementasi kebijakan larangan ekspor, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk meminta perusahaan swasta membeli TBS petani yang digunakan untuk memproduksi minyak goreng curah yang dijual di pasar tradisional. Distribusi minyak goreng curah tersebut juga diperankan oleh BUMN Bulog atau ID Food dan diawasi oleh aparat TNI-POLRI. Kemudian setelah pasar “dibanjiri” dengan minyak goreng curah dengan harga sesuai HET, kebijakan larangan ekspor tersebut dapat dicabut dan kemudian dapat digantikan dengan diimplementasikan kebijakan DMO-DPO serta peningkatan pajak ekspor.

Berbagai rekomendasi alternatif kebijakan yang telah diuraikan diatas dinilai menjadi kebijakan yang sifatnya short-term untuk mengatasi kekisruhan minyak goreng domestik. Namun, dibutuhkan strategi kebijakan yang sifatnya jangka panjang (long term) agar dinamika minyak goreng domestik tidak lagi terjadi di negara produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Strategi jangka panjang yang dimaksud adalah dengan menguatkan peran BUMN dalam rantai pasok minyak sawit dan produk turunannya. Minyak sawit adalah komoditas strategis bagi perekonomian Indonesia, sementara minyak goreng adalah bahan pangan (sembako) yang penting bagi masyarakat Indonesia. Penguatan BUMN dalam industri sawit baik dari sektor perkebunan (on-farm) hingga sektor industri hilir beserta jaringan distribusinya diharapkan menjadi strategi jangka panjang dalam mengamankan komoditas penting bagi hajat masyarakat Indonesia di masa depan.

BAGIKAN ARTIKEL INI

0 0 votes
Berikan Rating Untuk Artikel Ini
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ARTIKEL LAINNYA

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
MARI BERLANGGANAN PASPI NEWSLETTER