Who is More Exploit Peatland, Indonesia or Europe?

  • English
  • Bahasa Indonesia

Peatland is land that is formed from the accumulation of organic material from plants. The characteristics of peatland make its a special natural resource. This is because peatland have a unique biodiversity, a hydrological function so they are able to store very large amounts of ground water and high carbon stock due to the large content of organic components in the land.

Based on data of Wetland International in 2008, Indonesia was the third largest peatland in the world after Russia and Canada. Research by Ritung et al., (2011) revealed that the area of ​​Indonesia’s peatlands reached 14.9 million hectares. Just like other countries that convert peatlands for the development sector and the economy, the Government of Indonesia also issued regulations related to peatland ecosystem management in PP No. 57 of 2016. In the PP, the management of peat ecosystem is divided into two functions, namely the protection function and the cultivation function. One of their implementation of the cultivation function on peatlands is the development of oil palm plantations.

The development of oil palm plantations on peatlands has received criticism from anti-palm NGOs. They has argument about oil palm cultivitation has cause of degraded environment and increasing greenhouse gas emissions, considering that peatlands are high carbon stock (HCS) land. Another accusation widely broadcast in the media is that oil palm plantations cause forest fires due to drained peatlands.

The Roundtable Sustainability of Palm Oil (RSPO) as a palm oil sustainability certification body has also begun to ban the use of peatlands for oil palm cultivation. RSPO also has approved the application of the latest principles and criteria for oil palm sustainability, one of which is a ban on opening peatland for cultivation of new oil palm plantation since November 2018. With the approval of the new RSPO standard, it is as if the RSPO is considering how to manage land for oil palm cultivation is a mistake.

During this time, oil palm cultivation on peatlands has always been a polemic. In fact, the development of oil palm plantations is an implementation of the cultivation function on peatlands. This is also supported by Permentan No. 14/2009 and guidelines from PPKS in the context of developing sustainable palm oil plantations on peatlands.

Long before the development of the negative campaign, the development of oil palm plantations on peatland is not really new in Indonesia. Even some of the oldest oil palm plantations (75-100 years old) on the east coast of North Sumatra and Aceh are oil palm plantations on peatland. The facts revealed that oil palm plantations in Negeri Lama as one of the initiators of oil palm plantations on peatlands, have been operating for 4 generations of economic life and have proven to be environmentally damaging.

The success of the use of peatland in Negeri Lama is certainly inseparable from the management of land that is in accordance with standards and is sustainable by keeping the rate of subsidence and irreversible drying of peatland. By implementing sustainable cultivation, oil palm on peatland in Negeri Lama that are able to fulfill the needs of previous generations without threaten the ability (profit decreasing) of current and future generations.

Abdul Hamed Sepawi, Chairperson of the Sarawak Palm Oil Plantation Owners Association also emphasized that oil palm plantations on peatlands can be managed sustainably so that they can provide enormous benefits, one of which is economic benefits. This is proven by one of the oil palm plantations in Malaysia that successfully changed the condition of peatlands that are not conducive to becoming an area for oil palm development with scientific innovation.

On the other hand, peatland utilization in Europe tends to be more expansive and can cause environmental damage compared to Indonesia with its oil palm plantations. European communitiries burn peat to be used as a source of energy, so that area of peatland lost in Europe is very large reached about 10.73 million hectares. Based on the report on Fuel Peat Industry in EU (VTT, 2005) At present there are at least 117 power plants that use peat as fuel and 651 peat producing companies spread in Finland, Ireland, Sweden, Estonia, Latvia, Lithunia, and others.

Even according to Supiandi Sabiham who is a Professor of Soil Science of IPB said that countries in Europe are extracting their peatlands for raw materials for various industrial products. The peatland destruction activities carried out by the European countries were not highlighted or even protested by NGOs in the international world. They in Europe close their eyes to the destruction of European peat but attack Indonesia’s environmental problems.

When compared with Indonesia, oil palm plantations on peatland in Indonesia is lower than the loss of European peatlands. The presence of oil palm as a crop on peatlands is a natural feature of peatlands and part of preserving the peat itself. The development of oil palm plantations on peatlands has also proven to be more sustainable and environmentally beneficial compared to peat burning activities in Europe which actually damage the environment.

This showed that the allegations of anti-palm oil NGOs and the RSPO for banning the cultivation of oil palm plantations on peatlands because of concern that it could damage the environment, are false accusations. Peat burning activities in Europe should have received more attention from international NGOs, if the aim was purely to preserve the environment.

Lahan gambut merupakan lahan yang terbentuk dari akumulasi bahan organik dari tanaman. Karakteristik lahan gambut yang demikian menjadikan gambut sebagai sumberdaya alam yang istimewa. Hal ini dikarenakan lahan gambut memiliki keanekaragaman hayati yang khas, memiliki fungsi hidrologis karena mampu menyimpan air tanah dalam jumlah yang sangat besar dan tingginya karbon stok tinggi  akibat dari besarnya kandungan komponen organik dalam lahan tersebut.

Berdasarkan data Wetland International tahun 2008 menyebutkan Indonesia menjadi negara ketiga yang memiliki lahan gambut terbesar, setelah Rusia dan Kanada. Penelitian Ritung et al., (2011) mengungkapkan bahwa luas lahan gambut Indonesia mencapai 14.9 juta hektar. Sama seperti negara lain yang melakukan konversi pada lahan gambutnya untuk sektor pembangunan dan perekonomian, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan regulasi terkait pengelolaan ekosistem lahan gambut dalam PP No. 57 Tahun 2016. Dalam PP tersebut, pengelolaan ekosistem gambut terbagi menjadi dua fungsi yaitu fungsi lindung dan fungsi budidaya. Salah satu implementasi fungsi budidaya pada lahan gambut adalah dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Pengembangan perkebunan sawit yang berada di lahan gambut mendapatkan kritika dari LSM anti sawit. Mereka beranggapan bahwa pengembangan sawit di atas lahan gambut akan merusak lingkungan dan juga meningkatkan emisi gas rumah kaca, mengingat lahan gambut merupakan lahan high carbon stock (HCS). Tuduhan lainnya yang banyak disiarkan di media adalah perkebunan sawit menyebabkan kebakaran hutan karena lahan gambut yang dikeringkan.

Roundtable Sustainablity Palm Oil (RSPO) sebagai lembaga sertifikasi keberlanjutan kelapa sawit juga mulai melarang penggunaan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit. RSPO telah menyetujui penerapan prinsip dan kriteria keberlanjutan kelapa sawit terbaru yang salah satu isinya adalah larangan membuka lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit baru sejak November 2018. Dengan disepakatinya standar baru RSPO ini, seolah – olah RSPO menganggap bahwa pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit adalah kesalahan.

Selama ini, budidaya kelapa sawit di lahan gambut selalu menjadi polemik. Padahal, pembangunan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu implementasi fungsi budidaya pada lahan gambut. Hal ini juga didukung oleh Permentan No. 14/2009 dan pedoman dari PPKS dalam rangka pembangunan kebun sawit yang berkelanjutan di lahan gambut.

Jauh sebelum berkembangnya kampanye negatif tersebut, pengembangan kebun sawit di lahan gambut sesungguhnya bukan hal yang baru di Indonesia. Bahkan sebagian kebun sawit tertua (berumur 75-100 tahun) yang ada di pesisir timur Sumatera Utara dan Aceh merupakan kebun sawit di lahan gambut. Fakta mengungkapkan bahwa perkebunan sawit di Negeri Lama sebagai salah satu inisiator kebun sawit di lahan gambut, telah beroperasi selama 4 generasi umur ekonomis dan terbukti tidak merusak lingkungan.

Keberhasilan pemanfaatan lahan gambut di Negeri Lama ini tentu tidak terlepas dari pengelolaan lahan yang sesuai standar dan berkelanjutan yakni dengan dengan menjaga laju subsiden dan irreversible drying lahan gambut. Dengan menerapkan budidaya sawit yang berkelanjutan, kebun sawit di Negeri Lima  mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan keuntungan bagi generasi sebelumnya tanpa membahayakan kemampuan (menurunkan keuntungan) generasi saat ini dan mendatang.

Abdul Hamed Sepawi, Ketua Sarawak Oil Palm Plantation Owners Association juga menegaskan bahwa perkebunan kelapa sawit di lahan gambut dapat dikelola secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat yang sangat besar salah satunya manfaat ekonomi. Hal ini dibuktikan oleh salah satu perkebunan sawit di Malaysia yang sukses mengubah kondisi lahan gambut yang tidak kondusif menjadi areal untuk pengembangan kelapa sawit dengan inovasi ilmiahnya.

Di sisi lain, pemanfaatan lahan gambut di Eropa cenderung lebih ekspansif dan dapat menimbulkan kerusakkan lingkungan dibandingkan di Indonesia dengan kebun sawitnya. Masyarakat Eropa membakar gambut untuk dijadikan sebagai sumber energinya sehingga luas lahan gambut yang hilang di Eropa sangat besar hampir mencapai 10.73 juta hektar. Berdasarkan laporan Fuel Peat Industry in EU (VTT, 2005),  setidaknya ada 117 pembangkit listrik yang menggunakan gambut sebagai bahan bakar dan 651 perusahaan produsen gambut yang tersebar di Finlandia, Irlandia, Swedia, Estonia, Latvia, Lithunia dan lainnya.

Bahkan menurut Supiandi Sabiham yang merupakan Guru Besar Ilmu Tanah IPB mengatakan bahwa negara-negara di Eropa megeruk tanah gambut mereka untuk bahan baku berbagai produk industri. Aktivitas perusakan lahan gambut yang dilakukan oleh negara-negara Eropa tersebut pun tidak disorot bahkan tidak diprotes oleh LSM di dunia Internasional. Mereka di Eropa tutup mata terhadap kerusakan gambut Eropa tetapi menyerang masalah lingkungan hidup Indonesia.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, pemanfaatan lahan gambut untuk kebun sawit di Indonesia lebih rendah dibandingkan kehilangan lahan gambut Eropa. Kehadiran kelapa sawit sebagai tanaman di lahan gambut merupakan alamiahnya lahan gambut dan bagian dari melestarikan gambut itu sendiri. Pengembangan kebun sawit di lahan gambut juga terbukti lebih berkelanjutan dan bermanfaat secara lingkungan dibandingkan aktivitas pembakaran gambut di Eropa yang justru merusak lingkungan.

Hal ini menunjukkan bahwa tuduhan LSM anti sawit dan RSPO yang melarang budidaya kebun sawit di lahan gambut karena dikhawatirkan dapat merusak lingkungan, adalah tuduhan yang salah. Seharusnya aktivitas pembakaran lahan gambut di Eropa lebih mendapatkan perhatian dari LSM-LSM internasional, jika tujuannya murni untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Share this article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on xing
Share on email

You may also like these articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *