JOURNAL MONITOR EDITION 3 : BIODIVERSITY CONSERVATION POLICY IN INDONESIA

Journal Details

Journal Pages Number

Journal Document Type

Available Language

6
PDF
Indonesian, English

Abstract

  • English
  • Indonesian
Indonesia as the largest palm oil producing country in the world which also has nearly 50 percent of the world’s oil palm plantations, is accused of being an actor of the declining level of biodiversity, especially in the tropical regions of Southeast Asia. According to Koh and Wilcove (2008), oil palm plantations that are widely developed in Southeast Asia especially Indonesia and Malaysia will cause the loss of 13-42 percent of species population in the global ecosystem in 2100.

 

Other allegations have arisen which stated that Indonesia does not have national policies in management biodiversity, so that the expansion of oil palm plantations in Indonesia threatens to loss biodiversity is a hoax. Unlike the North American and European countries that cleared virgin forests at the onset of industrial development, so they haven’t a sub-tropical biodiversity, but the Indonesia’s government has established policy on national development management with sustainable development paradigm. Thus development sectors and conservation sectors live side by side in harmony in their own habitats.

Indonesia’s government has Law No. 41/1999 on Forestry and Law No. 26/2007 on Spatial Planning, Indonesia has set a minimum of 30 percent land use as forests, and Law No. 5/1990 on Conservation of Natural Biodiversity and Ecosystems, land in Indonesia is divided into two zones namely Conservation Zone and Cultivation Zone.

Forestry Statistics (Ministry of Environment and Forestry, 2018), Indonesia’s total land divided into two namely forest and non-forest (other use areas). About 50 percent of total land or 93.9 million hectares of forest still categoried as a natural habitat for flora and fauna, which is consists of 46.1 million hectares of primary forests, 43.1 million hectares of secondary forest and 4.7 million hectares of plantation forests. Meanwhile, Indonesia’s land for non-forest (other use area) have 93.8 million hectares for urban and industry sector (residential area, business districts) and agricultural sector.

On the other side, the allegations of oil palm plantations in Indonesia threatens to loss biodiversity not have strong enough evidenced. The evidence by the extent of primary forest in Indonesia has caused FAO (2016) classified Indonesia as a Global Top-Ten Countries with Forest Area For Conservation of Biodiversity. In addition, several major conservation area in Indonesia have also been recognized as having important gloval value.

The facts showed that the expansion of oil palm plantations takes place within the Cultivation Zone can live side by side in harmony with other biodiversity in the Conservation Xones. The oil palm plantations also has double role, not only social and economic functions, but as a whole, also has function of biodiversity conservation through cross-generational plant.

Indonesia sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, dituduh menjadi aktor dari menurunnya tingkat biodiversitas khususnya di kawasan tropis Asia Tengara. Menurut Koh dan Wilcove (2008), perkebunan sawit yang banyak di kembangkan di Asia Tenggara khususnya Indonesia dan Malaysia akan menyebabkan kehilangan 13-42 persen populasi spesies dalam ekosistem global di tahun 2100. Tuduhan lain pun bermunculan yang menyebutkan Indonesia tidak memiliki kebijakan nasional dalam pengelolaan biodiversitas, sehingga ekspansi kebun sawit di Indonesia mengancam kehilangan biodiversitas.

Tuduhan yang menyebutkan Indonesia tidak memiliki kebijakan pembangunan yang memperhatikan pengelolaan biodiversitas adalah isu bohong atau hoax. Berbeda dengan yang terjadi di Amerika Utara dan Eropa dimana pengembangan ekonomi di kawasan tersebut mengorbankan hutan dan spesies endemik sub tropis, sejak awal pemerintah Indonesia telah memiliki kebijakan pembangunan nasional dengan menggunakan paradigma pembangunan berkelanjutan.  Sehingga pembangunan antar sektor baik sektor pengembangan maupun sektor konservasi di Indonesia dapat dilakukan berdampingan secara harmoni pada ruang yang berbeda.

Melalui UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang, Indonesia sudah menetapkan minimum 30 persen dari luas daratan telah ditetapkan sebagai hutan. Selain itu, terdapat juga UU No. 5/1990 juga mengamanatkan Indonesia untuk menjaga kelestarian biodiversitas, sehingga daratan Indonesia terbagi atas dua kawasan yakni Kawasan Lindung/Konservasi dan Kawasan Budidaya.

Statistik Kehutanan (KLHK, 2018) membagi daratan Indonesia menjadi dua yaitu hutan dan non hutan. Sekitar 50 persen dari total daratan atau 93.9 juta hektar masih dikategorikan hutan sebagai habitat alamiah satwa dan tumbuhan liar yang terdiri dari 46.1 juta hektar hutan primer, 43.1 juta hektar hutan sekunder dan 4.66 juta hektar hutan tanaman. Sementara sisanya yakni 93.8 juta hektar digunakan untuk sektor perkotaan dan industri (termasuk pemukiman, perkantoran, bisnis center, dan lain-lain) serta sektor pertanian.

Di sisi lain, argumen yang mengkaitkan pengembangan kebun sawit dengan penurunan biodiversitas juga tidak memiliki dasar yang cukup kuat. Terbukti dari masih luasnya hutan primer sebagai hutan konservasi di Indonesia menyebabkan FAO (2016) menggolongkan Indonesia termasuk negara Global Top-Ten Countries with Forest Area For Conservation of Biodiversity. Selain itu, beberapa Kawasan Konservasi utama Indonesia bahkan telah diakui eksistensinya di dunia internasional.

Fakta diatas menunjukkan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam Kawasan Budidaya dapat hidup secara harmoni berdampingan dengan biodiversitas yang dijaga kelestariannya di Kawasan Konservasi. Kebun sawit juga memiliki peran ganda selain memiliki fungsi sosial-ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian biodiversitas benih kelapa sawit melalui yang dilakukan secara lintas generasi.

Download Journal

English Version

Indonesian Version