JOURNAL MONITOR EDITION 19 : THE NEW CONCEPT OF SUSTAINABILITY IN ISPO FOR THE PALM OIL INDUSTRY MORE SUSTAINABLE AND COMPETITIVE

Journal Details

Journal Pages Number

Journal Document Type

Available Language

8
PDF
Indonesian, English

Abstract

  • English
  • Indonesian

To respond to the negative campaign and global consumer demands related to sustainable issues, the Indonesian government arrange a national standard in order to realize sustainable palm oil plantations, namely the ISPO. In 2020, the Government of Indonesia issued the ISPO Presidential Regulation as a complement to Ministry of Agriculture Regulation 11/2015 in the context of strengthening ISPO by accommodating the dynamics of the global market and increasing the adoption of SDGs values.

Various regulations as national guidelines or standards related to Indonesia’s sustainable palm oil system are quite comprehensive, but there are points that can be criticized from the concept of sustainability adopted in ISPO (and other sustainable certification systems) such as the concept of absolute and segregated sustainability, have not yet covered palm-based processed products and supply chain mechanism until the obstacles in realization faced, both by farmers and oil palm plantation companies. Therefore, policy recommendations are needed as a solution to critics of the sustainability concept adopted in ISPO or other sustainable certification systems.

To increase the realization of ISPO in order to realize the vision of a sustainable and competitive national oil industry in both the national and international markets, the following are a number of recommendations as a solution to the criticism of the concept and implementation of the sustainability certification system.

Policy recommendations that can be adopted by ISPO by using the concept of relative sustainability by accomodating the principle of degree of sustainable which shows differences in the quality of sustainability and adjusted to the capabilities of the plantation business actors, both of companies and farmers. This relative concept is also a solution for variations in market segments that have different willingness to pay for the sustainability attributes of the product.

ISPO must also using an ecosystem approach that not only evaluates one oil palm plantation plot, but all components in the ecosystem including biodiversity therein. In addition, the sustainability assessment must also cover the entire supply chain mechanism and palm oil-based products produced from the supply chain, so the products that can be labeled with ISPO Certified Product.

It is expected that coordination in formulation to the implementation of policies related to land legality and plantation business mandated by Presidential Instruction 6/2019 can immediately resolve the main problems that are the cause of the lower realization of ISPO. Settlement of the legality of smallholder oil palm plantations can be done through Tenure Policies such as amnesty, Social Forestry and Land for Agrarian Reform Objects.

In addition to the legality of land and oil palm cultivation businesses, oil palm farmers must also be incorporated in a legal legal group or institution, such as the area of ​​oil palm smallholders, so they can facilitate access of smallholders palm oil farmers to various assistance such as ISPO or PSR funds, at once too aims to strengthen them.

Policy recommendations as a solution related to obstacles in implementing partnerships for plantation companies are reformulating partnership patterns that are made more varied or not limited to the nucleus-plasma pattern. Although the partnership pattern does not have to be in the field of oil palm plantations, through the partnership of plantation companies and local communities can meet the ISPO principles in the context of community economic empowerment.

Untuk menjawab kampanye negatif dan tuntutan konsumen global terkait isu berkelanjutan, maka pemerintah Indonesia menyusun standar nasional dalam rangka mewujudkan perkebunan sawit yang berkelanjutan yaitu ISPO. Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Perpres ISPO sebagai penyempurna Permentan 11/2015 dalam rangka penguatan ISPO dengan mengakomodir dinamika pasar global dan meningkatkan adopsi nilai-nilai SDGs.

Berbagai regulasi sebagai pedoman atau standar nasional terkait sistem berkelanjutan minyak sawit Indonesia sudah cukup komprehensif, namun terdapat poin-poin yang dapat dikritisi dari konsep sustainability yang diadopsi dalam ISPO (maupun sistem sertifikasi berkelanjutan lainnya) seperti konsep sustainability yang absolut dan tersekat-sekat, belum meng-cover produk olahan berbasis sawit dan supply chain mechanism, hingga hambatan dalam realisasi yang dihadapi baik oleh pekebun maupun perusahaan perkebunan sawit. Oleh karena itu, dibutuhkan rekomendasi kebijakan sebagai solusi atas kritik konsep sustainability yang diadopsi dalam ISPO atau sistem sertifikasi berkelanjutan lainnya.

Untuk meningkatkan realisasi ISPO dalam rangka mewujudkan visi industri sawit nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing baik di pasar nasional maupun internasional, berikut beberapa hal yang direkomendasikan sebagai solusi atas kritik mengenai konsep dan penyelenggaraan sistem sertifikasi keberlanjutan.

Rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh ISPO dengan menggunakan konsep relative sustainable dengan memasukkan prinsip degree of sustainable yang menunjukkan perbedaan kualitas keberlanjutan serta disesuaikan dengan kapabilitas dari pelaku usaha perkebunan baik perusahaan perkebunan maupun petani. Konsep relatif ini juga merupakan solusi untuk variasi segmen pasar yang memiliki willingness to pay yang berbeda terhadap atribut keberlanjutan pada produk.

ISPO juga harus menggunakan pendekatan ekosistem yang tidak hanya menilai satu plot kebun sawit, tetapi seluruh komponen dalam ekosistem tersebut termasuk biodiversitas didalamnya. Selain itu, penilaian keberlanjutan juga harus meng-cover seluruh supply chain mechanism dan produk berbasis kelapa sawit yang dihasilkan dari rantai pasok tersebut yang dapat dilabeli dengan ISPO Certified Product.

Diharapkan koordinasi dalam formulasi hingga implementasi kebijakan terkait legalitas lahan dan usaha perkebunan yang diamanatkan oleh Inpres 6/2019 dapat segera menyelesaikan permasalahan utama yang menjadi penyebab dari rendahnya realisasi ISPO. Penyelesaian legalitas perkebunan sawit rakyat dapat dilakukan melalui Kebijakan Tenurial seperti amnesti, Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Selain legalitas lahan dan usaha budidaya kelapa sawit, pekebun sawit juga harus tergabung dalam suatu kelompok atau kelembagaan yang legal secara hukum, misalnya kelembagaan pekebun sawit sekawasan, sehingga dapat memudahkan akses pekebun sawit terhadap berbagai bantuan seperti dana ISPO atau PSR, sekaligus juga untuk penguatan sawit rakyat.

Rekomendasi kebijakan sebagai solusi terkait hambatan dalam implementasi kemitraan bagi perusahaan perkebunan adalah reformulasi pola kemitraan yang dibuat lebih bervariatif atau tidak terbatas pada pola inti-plasma. Meskipun pola kemitraan tidak harus di bidang perkebunan sawit, namun melalui kemitraan perusahaan perkebunan dan masyarakat lokal dapat memenuhi prinsip ISPO dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Download Journal

English Version

Indonesian Version