JOURNAL MONITOR EDITION 15 : ALTERNATIVE IMPLEMENTATION OF NEW PARTNERSHIP PATTERNS FOR A MORE INCLUSIVE PALM OIL INDUSTRY

Journal Details

Journal Pages Number

Journal Document Type

Available Language

8
PDF
Indonesian, English

Abstract

  • English
  • Indonesian
The pattern of oil palm partnership in Indonesia begins with the initiation phase of the partnership pattern and then develop and is adjusted to the current development and government policies. There are at least four development patterns of oil palm plantation partnerships, namely (1) the pattern of partnership with the Indonesian abbreviation for Nucleus Estate Smallholders (named: Perkebunan Inti Rakyat/PIR) namely the Special PIR and the Local PIR (2) the PIR Transmigration partnership pattern (3) the partnership pattern of PIR for Credit cooperative for members (named: PIR Kredit Koperasi Primer untuk para Anggotanya/PIR KKPA) and (4) the partnership pattern of PIR Plantation Revitalization (named: PIR Revitalisasi Perkebunan/Revitbun). The PIR Plantation Revitalization partnership policy ended in 2014, because the program was considered to be less successful (InfoSawit, 2018).

 

To continue contributing to the partenership programe in order to create greater and more inclusive economic benefit, Indonesian Governemt through Law No. 39/2014 concerning Plantations Article 58, that require plantation companies to facilitate the development of people’s plantations covering an area of ​​20 percent of the total area cultivated in a Plantation Business License (IUP).

This obligation cannot yet be carried out by oil palm plantation companies given the enactment of Presidential Instruction 5/2019 concerning a moratorium on the opening of new oil palm plantations, limited land and hampered sustainable principles where the development of new plantations has the potential to cause environmental problems such as the conversion of forests, peatlands and other food/agriculture lands, biodiversity loss and social problems such as agrarian conflicts and human rights violations. This condition creates a dilemma for plantation companies and creates potential legal risks and social tensions faced by the company.

The great role of partnerships in the development of the national oil industry must continue, but alternative implementation of partnership policies are needed to solve the plantation company dilemma but still create inclusive growth and create more multiplier effect. The partnership pattern is made more varied by not only related to plasma-core replicas and involving wider community groups (not only communities with the profession of farmers).

The alternatif of partenership programe such as realization of replanting (PSR) programme, optimalization GAP, development of independent oil palm smallholders organization with its greenfuel milling, integrating the with local food/agriculture products cultivated by the surrounding community to fulfill the employee plantation’s needs and the development of local community businesses both in the creative field based on palm oil and supplying POME baed bioelectricity for rural communities.has the potential to cause forest and food land conversion, biodiversity loss to social conflicts.

Revolusi industri sawit nasional yang berhasil membawa Indonesia menjadi negara produsen minyak sawit terbesar di dunia sekaligus menjadi produsen minyak nabati terbesar di dunia, tidak terlepas dari peran program kemitraan. Kebijakan kemitraan antara perusahaan perkebunan sawit dan rakyat merupakan bagian kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia sejak akhir tahun 1970-an. Setidaknya ada empat pola perkembangan kemitraan perkebunan kelapa sawit yakni (1) pola kemitraan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yakni PIR Khusus dan PIR Lokal (2) pola kemitraan PIR Transmigrasi (3) pola kemitraan PIR Kredit Koperasi Primer untuk para Anggotanya (PIR KKPA) dan (4) pola kemitraan PIR Revitalisasi Perkebunan (Revitbun). Kebijakan kemitraan Revitbun berakhir pada tahun 2014, karena program tersebut dianggap kurang berhasil (InfoSawit, 2018).

Untuk melanjutkan kontribusi progam kemitraan dalam rangka menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar dan semakin inlusif, Pemerintah Indonesia melalui UU No. 39/2014 tentang Perkebunan pasal 58 mengamanatkan kewajiban perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20 persen dari total luas yang diusahakan pada Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Kewajiban tersebut belum bisa dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit mengingat diberlakukannya Inpres 5/2019 tentang moratorium pembukaan areal kebun sawit baru, keterbatasan lahan dan terganjal prinsip sustainable dimana pembangunan kebun baru berpotensi menimbulkan masalah lingkungan seperti konversi hutan, lahan gambut dan lahan pangan/pertanian lainnya, biodiversity loss serta masalah sosial seperti konflik agraria dan pelanggaran HAM. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi perusahaan perkebunan hingga menimbulkan potensi resiko hukum dan ketegangan sosial yang dihadapi oleh perusahaan.

Besarnya peran kemitraan terhadap perkembangan industri sawit nasional harus terus diteruskan, namun dibutuhkan alternatif implementasi kebijakan kemitraan yang menjadi solusi dilema perusahaan perkebunan namun tetap menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan menghasilkan multiplier effect lebih besar. Pola kemitraan dibuat lebih bervariatif dengan tidak hanya terkait replika inti-plasma dan melibatkan kelompok masyarakat yang lebih luas (tidak hanya masyarakat dengan profesi pekebun).

Alternatif kemitraan yang dimaksud seperti realisasi program PSR, optimalisasi kultur teknis/GAP, pembinaan kelembagaan pekebun sawit swadaya sekawasan dengan PKS greenfuel, mengintegrasikan hasil produk pangan/pertanian lokal yang diusahakan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan pekerja perkebunan serta pengembangan usaha masyarakat lokal baik pada bidang kreatif berbasis biomassa sawit dan pengadaan listrik berbasis POME bagi masyarakat pedesaan.

Download Journal

English Version

Indonesian Version