JOURNAL MONITOR EDITION 4 : OIL PALM GLORIOUS, INDONESIAN BIODIVERSITY STILL FABOULOUS

Journal Details

Journal Pages Number

Journal Document Type

Available Language

6
PDF
Indonesian, English

Abstract

  • English
  • Indonesian
One of the negative issues used by NGO’s anti-oil palm is the development of oil palm plantations can impact on the decline in tropical biodiversity. This accusation is made purposefully to gain sympathy from the global community and with to achieve the global rejection of palm oil products. Indonesia also be accused dont have biodiversity’s management system so the NGO’s also sue Indonesia to adopt HCV and HCS concepts which is adopted by European and American country. Whereas since the ealy stages development, Indonesia has classified “deforestation” areas and “non-deforestation” areas as its own version of HCV and HCS, also known as protected forest and conservation forests.

 

The protected and conservation forests as a “home” for Indonesia’s biodiversity reached 41.26 million hectares. Indonesian government also allocated others area for cultivation zonesuch as farms, plantations, production forests, urban areas, residential areas and others. The expansion of oil palm plantations within the cultivation zone and does not interfere with Indonesia’s native biodiversity habitat.

The NGO accusations that accuse oil palm plantations as a cause of reducing the level of biodiversity in Indonesia also use the paradigm that is not quite right. The assessment of paradigm used by NGO anti-oil palm based on comparing the level of biodiversity in oil palm plantations with natural forests. Unequal comparisons can cause bias, this is due to differences in the characteristics of land cover types between forests or before they are made into oil palm plantations. In addition, in one landscape, the ecosystem of oil palm plantations has several habitat types that have so far escaped from the assessment so that the assessment of biodiversity level tends to underestimate.

Based on the results of research also showed that the biodiversity’s number of types in oil palm plantations is not always lower than the biodiversity in the ecosystem benchmark or HCV. Even the development of oil palm plantations in several areas of the study site increased the biodiversity’s number of types of herpetofauna and butterflies. In the use of the land use rights (HGU), the oil palm plantation company also does not use all the land for oil palm plantations and palm oil milling but still leaves the land forested (HCV area). This indicates that with a landscape approach that includes oil palm plantations and HCV areas, the biodiversity’s number of types will more higher.

Placing the blame on oil palm plantations in cultivation zones as a factor that threatens wildlife habitat so that these wildlife are involved in conflicts with humans, thus increasing the potential to reduce wildlife populations such as orangutans, elephants and tigers. The issue is not in accordance with the data and facts, because the decline in wildlife population is mainly due to illegal logging, illegal hunting and forest burning due to the opening of small-scale agricultural land. This factors showed of poor governance of wildlife habitats in protected/conservation forests. The problem must be improve by Indonesia’s government in order to protecting the biodiversity.

Isu yang banyak digunakan oleh banyak LSM anti sawit adalah terancamnya biodiversitas Indonesia akibat pengembangan perkebunan kelapa sawit. Tuduhan tersebut sengaja dibuat untuk membangun simpati masyarakat dunia agar membenci sawit. Indonesia juga dituduh tidak memiliki sistem pengelola biodiversitas sehingga LSM anti sawit menuntut Indonesia untuk mengadopsi konsep HCV dan HCS seperti yang diterapkan di negara barat. Padahal Indonesia sudah sejak awal pembangunannya sudah mengklasifikasi mana hutan yang dapat dikonversi (deforestable) mana hutan yang harus dipertahankan (non deforestable) sebagai HCV dan HCS atau yang dikenal dengan hutan lindung dan hutan konservasi.

Kawasan hutan lindung dan hutan konservasi tersebut  sebagai  “rumahnya” biodiversitas dengan luas mencapai 41.26 juta hektar. Untuk menjaga kelestarian dari biodiversitas yang ada di kawasan tersebut, pemerintah Indonesia mengalokasikan lahan lain untuk kawasan budidaya yang dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat baik pertanian, perkebunan, hutan produksi, perkotaan, pemukiman dan lain-lain. Ekspansi perkebunan kelapa sawit berada di dalam kawasan budidaya tersebut dan tidak mencampuri habitat biodiversitas asli Indonesia.

Tuduhan LSM yang menuding kebun sawit sebagai penyebab menurunkan tingkat biodiversitas di Indonesia juga menggunakan paradigma yang kurang tepat. Penilaian dampak tersebut didasarkan pada perbandingan tingkat biodiversitas pada kebun sawit dengan hutan alam, hal ini menyebabkan bias karena adanya perbedaan karakteristik jenis tutupan lahan. Selain itu, dalam satu lanskap ekosistem kebun sawit memiliki beberapa tipe habitat yang selama ini luput dari penilaian sehingga penilaiannya tingkat biodiversitas cenderung underestimate.

Berdasarkan hasil penelitian juga banyak menunjukkan bahwa jumlah jenis biodiversitas di kebun sawit tidak selalu lebih rendah dibandingkan dengan biodiversitas yang ada di Ecosystem Benchmark  atau HCV/NKT. Bahkan pengembangan kebun sawit di beberapa daerah lokasi penelitian, justru meningkatkan jumlah jenis biodiversitas seperti herpetofauna  dan kupu-kupu. Dalam pemanfaatan HGU-nya, perusahaan perkebunan sawit juga tidak menggunakan seluruh lahan untuk kebun sawit dan PKS namun tetap membiarkan lahan tetap berhutan (areal HCV/NKT). Hal ini mengindikasikan dengan pendekatan lanskap yang meliputi kebun sawit dan areal NKT/HCV akan memiliki jumlah jenis biodiversitas semakin kaya.

Kebun sawit juga selalu “dikambinghitamkan” sebagai ancaman bagi habitat satwa-satwa liar sehingga satwa liar tersebut terlibat konflik dengan manusia dan menurunkan populasi satwa liar asli seperti orangutan, gajah dan harimau. Isu tersebut tidak sesuai data dan fakta, karena penurunan populasi satwa liar lebih banyak disebabkan karena illegal logging, perburuan dan pembakaran hutan karena pembukaan lahan pertanian skala kecil. Faktor-faktor tersebut menunjukkan masih buruknya tata kelola hutan lindung dan konservasi sebagai habitat alami satwa liar. Tata kelola hutan konservasi dan hutan lindung yang buruk tersebut harus segera diperbaiki oleh pemerintah Indonesia agar biodiversitas Indonesia tetap terjaga.

Download Journal

English Version

Indonesian Version