JOURNAL MONITOR EDITION 16 : PROGNOSIS OF NEW CPO EXPORT LEVY AND ALTERNATIVE IMPLEMENTATION TO MINIMIZE THE WORSE-OFF

Journal Details

Journal Pages Number

Journal Document Type

Available Language

8
PDF
Indonesian, English

Abstract

  • English
  • Indonesian

The Indonesian government has issued PMK No. 57/2020 related to changes in BLU BPDPKS rates. The Ministry of Finance (PMK) mentioned the amount of export levies for CPO of USD 55 per ton. The export levy policy has resumed after the last 1.5 years not being implemented due to the declining trend in world CPO prices. When compared with PMK No. 152/2018, CPO export levy rates increased by USD 5 per ton ie from USD 50 per ton (at a reference price of CPO above USD 619 per ton) or an increase of USD 30 per ton ie from USD 25 per ton (at reference prices of CPO is USD 570 per ton – USD 619 per ton).

Theoretically, the export levy policy as one of the instruments of the export tax will have an impact on the decline in the welfare of producers (oil palm planters and plantation companies) which is greater than the increase in the welfare of the downstream palm-based industry and additional government revenue as well as reducing the competitiveness of Indonesia’s CPO exports in the market international.

 

However, by using a comprehensive perspective to see cases faced by the national oil industry during the Covid-19 pandemic, where there was oversupply of CPO on the domestic market, causing a decrease in CPO and FFB prices, the policy of increasing CPO export tariffs was considered to be a relevant policy to be implemented. This is because the policy will stabilize the supply of CPO in the international market because of the increase in domestic absorption by the downstream industry, particularly the biodiesel industry through the B30 mandatory program.

The increase in the amount of export levy is also a solution to the problem that has the potential to hamper the operation of the B30 mandatory program in Indonesia, namely the difference in the biodiesel Market Price Index (HIP) and the widening diesel prices due to the downward trend in world diesel prices.

The large difference causes the burden of incentives (subsidies) given by the government to biodiesel producers to be even greater. With the increased export levy tariffs, it is expected to be able to optimize the implementation of the B30 mandatory program. So that the program is expected to be able to improve the price of CPO and FFB, save on foreign exchange imports that can nourish Indonesia’s trade balance to produce a larger multiplier effect that can contribute to the country’s economy.

The prognosis described above shows that the policy to increase CPO export tariffs is a policy that is quite relevant to be implemented at this time. However, the implementation requires timing and schedule to minimize the negative impact of falling CPO and FFB prices at the producer level. Optimization of palm oil downstreaming through the mandatory B30 must first be ensured to run optimally before enacting a new export levy policy.

This is because oil palm farmers and companies as producers of CPO and FFB must still be profitable because of the high prices of CPO and FFB which have been enjoyed as a mandatory impact of B30, even though the price of FFB/CPO has declined again as a result of the implementation of export levy. In addition, it is also suggested that PMK 57/2020 still follows the systematic in PMK 152/2018, where there is a threshold price for applying export levies with progressive export levies following a certain reference price range.

Pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan PMK No. 57/2020 terkait perubahan atas tarif BLU BPDPKS. Dalam PMK tersebut menyebutkan besaran tarif pungutan ekspor untuk CPO sebesar USD 55 per ton. Kebijakan pungutan ekspor tersebut kembali dilakukan setelah pada 1.5 tahun terakhir tidak diterapkan lantaran tren harga CPO dunia yang menurun. Jika dibandingkan dengan PMK No. 152/2018, tarif pungutan ekspor CPO mengalami peningkatan sebesar USD 5 per ton yakni dari USD 50 per ton (pada harga referensi CPO di atas USD 619 per ton) atau mengalami peningkatan sebesar USD 30 per ton yakni dari USD 25 per ton (pada harga referensi CPO sebesar USD 570 per ton – USD 619 per ton).

Secara teoritis, kebijakan pungutan ekspor sebagai salah satu instrumen dari pajak ekspor akan berdampak pada penurunan kesejahteraan produsen (pekebun sawit dan perusahaan perkebunan) yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan kesejahteraan industri hilir berbasis sawit dan tambahan penerimaan pemerintah serta menurunkan daya saing ekspor CPO Indonesia di pasar internasional.

Namun, dengan menggunakan sudut pandang yang komprehensif untuk melihat case yang dihadapi oleh industri sawit nasional di masa pandemi Covid-19, dimana terjadi oversupply CPO di pasar domestik sehingga menyebabkan penurunan harga CPO dan TBS maka kebijakan peningkatan tarif pungutan ekspor CPO dinilai menjadi kebijakan yang relevan untuk diimplementasikan. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut akan menstabilkan supply CPO di pasar internasional karena peningkatan penyerapan domestik oleh industri hilir, khususnya industri biodiesel melalui program mandatori B30.

Peningkatan besaran tarif pungutan ekspor juga merupakan solusi dari permasalahan yang berpotensi menghambat berjalannya program mandatori B30 di Indonesia yaitu selisih harga HIP biodesel dan harga solar yang semakin melebar akibat tren penurunan harga solar dunia.

Selisih yang besar tersebut menyebabkan beban insentif (subsidi) yang diberikan pemerintah kepada produsen biodiesel akan semakin besar. Dengan tarif pungutan ekspor yang meningkat diharapkan mampu mengoptimalkan implementasi program mandatori B30. Sehingga dengan program tersebut diharapkan mampu memperbaiki harga CPO maupun TBS, menghemat devisa impor yang dapat menyehatkan neraca perdagangan RI hingga menghasilkan multiplier effect yang lebih besar yang dapat berkontribusi terhadap perekonomian negara.

Prognosa yang telah diuraikan diatas menunjukkan kebijakan peningkatan tarif pungutan ekspor CPO adalah kebijakan yang cukup relevan untuk diimplementasikan saat ini. Namun dalam implementasinya dibutuhkan timing dengan skedul untuk meminimalisir dampak negatif yaitu penurunan harga CPO dan TBS di tingkat produsen. Optimalisasi hilirisasi sawit melalui mandatori B30 terlebih dahulu harus dipastikan berjalan dengan optimal sebelum memberlakukan kebijakan tarif baru pungutan ekspor.

Hal ini dikarenakan pekebun sawit dan perusahaan selaku produsen CPO dan TBS harus masih tetap untung karena tingginya harga CPO dan TBS yang telah dinikmati sebagai dampak mandatori B30, meskipun harga TBS/CPO kembali menurun sebagai dampak implementasi dari kebijakan pungutan ekspor. Selain itu, disarankan pula PMK 57/2020 masih mengikuti sistematik PMK 152/2018, dimana terdapat harga threshold pemberlakukan tarif pungutan ekspor dengan besaran tarif pungutan ekspor yang progresif mengikuti kisaran harga refrensi tertentu.

Download Journal

English Version

Indonesian Version