JOURNAL MONITOR EDITION 11 : UTILIZATION OF PEATLAND: INDONESIA VS EUROPE

Journal Details

Journal Pages Number

Journal Document Type

Available Language

8
PDF
Indonesian, English

Abstract

  • English
  • Indonesian

The area of ​​Indonesian peatland according to Ritung et al. (2011) covering an area of ​​14.9 million hectares. The vast availability of peatland, Government of Indonesia issued regulations related to peatland ecosystem management in PP No. 57 of 2016. This regulation concerning the management of peat ecosystem is divided into two functions, namely the protection function and the cultivation function. One of the cultivation that carried out on peatland is the development of oil palm plantations. Oil palm cultivation in peatland also has supported through Permentan No. 14/2009 and guideline from PPKS about techniques for cultivating sustainbale oil palm on peatland.

The area of ​​oil palm plantations on peatland about 2.89 million hectares in 2018 or has increased along with the increase in the area of ​​Indonesian oil palm plantations, but the proportion is smaller than the area of ​​oil palm plantations on mineral land. However, the use of peatland for oil palm cultivation has received criticism from anti-palm NGOs, they has argument about oil palm cultivitation has cause of degraded environment and increasing greenhouse gas emissions. RSPO also has approved the application of the latest principles and criteria for oil palm sustainability, one of which is a ban on opening peatland for cultivation of new oil palms since November 2018.

Whereas, the cultivation of palm oil on peatland not contradiction regulation in Indonesia. Empirically, Indonesia also has a success story related about utilization of peatland for oil palm cultivation in the Negeri Lama (North Sumatra) which has been operating for 4 generations of economic life of oil palm plants and proven not cause environmental damage. In fact, oil palm on peatland in Negeri Lama by implementing sustainable cultivation that are able to fulfill the needs of previous generations without threaten the ability (profit decreasing) of current and future generations.

In other hand, peatland utilization in Europe tends to be more expansive and can cause environmental damage compared to Indonesia with its oil palm cultivation. European communitiries burn peat to be used as a source of energy, so that area of peatland lost in Europe is very large reached about 10.73 million hectares.

When compared with Indonesia, oil palm plantations on peatland in Indonesia is lower than the loss of European peatlands. Even the development of sustainable oil palm plantations is more environmentally beneficial compared to peat burning activities in Europe which actually damage the environment. This showed that the allegations of anti-palm oil NGOs and the RSPO for banning the cultivation of oil palm plantations on peatlands because of concern that it could damage the environment, are false accusations. Peat burning activities in Europe should have received more attention from international NGOs, if the aim was purely to preserve the environment.

Luas lahan gambut Indonesia mencapai 14.9 juta hektar (Ritung et al.,2011). Dengan luas lahan gambut tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi terkait pengelolaan ekosistem lahan gambut dalam PP No. 57 Tahun 2016. Dalam PP tersebut, pengelolaan ekosistem gambut terbagi menjadi dua fungsi yaitu fungsi lindung dan fungsi budidaya. Salah satu implementasi fungsi budidaya pada lahan gambut adalah dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Hal ini juga didukung oleh Permentan No. 14/2009 dan pedoman dari PPKS dalam rangka pembangunan kebun sawit yang berkelanjutan di lahan gambut.

Luas perkebunan sawit pada lahan gambut pada tahun 2018 sebesar 2.89 juta hektar atau semakin meningkat seiring dengan peningkatan luas kebun sawit Indonesia namun proporsinya lebih kecil dibandingkan luas kebun sawit di lahan mineral. Namun, budidaya kebun sawit di lahan gambut mendapatkan kritik dari LSM anti sawit yang beranggapan bahwa sawit di lahan gambut akan merusak lingkungan dan juga meningkatkan emisi gas rumah kaca. RSPO telah menyetujui penerapan prinsip dan kriteria keberlanjutan kelapa sawit terbaru yang salah satu isinya adalah larangan membuka lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit baru sejak November 2018.

Padahal budidaya sawit di lahan gambut tidak melanggar regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Sejalan dengan fakta sejarah yang mengungkapkan bahwa salah satu inisiator pembangunan kebun kelapa sawit di lahan gambut yaitu kebun sawit di Negeri Lama telah beroperasi selama 4 generasi umur ekonomis dan terbukti tidak merusak lingkungan. Justru kebun kelapa sawit di Negeri Lama dengan menerapkan budidaya sawit yang berkelanjutan mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan keuntungan bagi generasi sebelumnya tanpa membahayakan kemampuan (menurunkan keuntungan) generasi saat ini dan mendatang.

Di sisi lain, pemanfaatan lahan gambut di Eropa cenderung lebih ekspansif dan dapat menimbulkan kerusakkan lingkungan dibandingkan di Indonesia dengan kebun sawitnya. Masyarakat Eropa membakar gambut untuk dijadikan sebagai sumber energinya sehingga luas lahan gambut yang hilang di Eropa sangat besar hampir mencapai 10.73 juta hektar.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, pemanfaatan lahan gambut untuk kebun sawit di Indonesia lebih rendah dibandingkan kehilangan lahan gambut Eropa. Bahkan pengembangan kebun sawit yang berkelanjutan lebih bermanfaat secara lingkungan dibandingkan aktivitas pembakaran gambut di Eropa yang justru merusak lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa tuduhan LSM anti sawit dan RSPO yang melarang budidaya kebun sawit di lahan gambut karena dikhawatirkan dapat merusak lingkungan, adalah tuduhan yang salah. Seharusnya aktivitas pembakaran lahan gambut di Eropa lebih mendapatkan perhatian dari LSM-LSM internasional, jika tujuannya murni untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Download Journal

English Version

Indonesian Version