Kekeringan ekstrem akibat anomali iklim El Niño yang sering berujung pada kebakaran hutan dan lahan membawa dampak ganda bagi industri kelapa sawit. Selain memicu penurunan produktivitas yang efeknya baru terasa 7 hingga 24 bulan kemudian, bencana ekologis ini juga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Fakta empiris ini sekaligus membuktikan bahwa perkebunan sawit justru merupakan korban nyata dari tragedi karhutla.

This Website is originally from EL NIÑO, KARHUTLA, DAN DAMPAKNYA PADA PERKEBUNAN SAWIT

Selama 2015–2024, devisa sawit terbukti menjadi pilar utama ketahanan neraca perdagangan Indonesia. Kombinasi devisa ekspor dan devisa substitusi impor meningkatkan surplus dari USD 7,5 miliar (2015) menjadi USD 31 miliar (2024). Tanpa kontribusi sawit, perekonomian Indonesia berisiko mengalami defisit struktural. Ke depan, kebijakan hilirisasi dan mandatori biodiesel perlu dijaga konsistensinya agar manfaat devisa sawit tetap berkelanjutan.

This Website is originally from DEVISA SAWIT DALAM NERACA PERDAGANGAN INDONESIA 

Kehadiran bursa CPO di Indonesia akan menciptakan manfaat yang dapat dinikmati oleh pelaku usaha baik di sektor hulu dan hilir (produsen dan konsumen). Untuk mengoptimalkan manfaat tersebut, maka pengembangan bursa tersebut harus didukung dengan fondasi yang tepat. Selain itu, untuk membangun bursa CPO yang berdaya saing maka diperlukan dukungan ekosistem kebijakan, perbaikan tata kelola, peningkatan kapasitas operator bursa dan lembaga terkait serta literasi bursa kepada produsen, pedagang, masyarakat, dan regulator.

This Website is originally from BURSA CPO INDONESIA : FONDASI DAN MASALAH PENGEMBANGAN

Kebijakan DMO dan DPO/HET yang diimplementasikan pemerintah sejak tahun 2022 untuk menjamin stabilisasi minyak goreng domestik dinilai tidak lagi efektif lagi melindungi konsumen minyak goreng curah domestik. Alternatif kebijakan pengganti dalam rangka stabilitas dan mengamankan penyediaan minyak goreng domestik adalah penugasan BUMN (PTPN, ID Food, dan Bulog) dalam penyediaan minyak goreng curah untuk rakyat dengan ekonomi kelas menengah-ke bawah dan UKM pangan/kuliner, dimana harga minyak goreng curah tersebut sesuai dengan HET yang ditetapkan Pemerintah. Selisih HET dengan harga (FOB) minyak goreng curah tersebut dibayarkan dari dana sawit yang dikelola BPDPKS. Kebijakan alternatif tersebut dinilai lebih baik baik dibandingkan kebijakan DMO-DPO/HET karena mampu menciptakan win-win condition baik bagi segmen konsumen target, pelaku usaha/industri, dan pemerintah.

This Website is originally from RENCANA KENAIKAN HET MINYAKITA DAN SOLUSI STABILISASI MINYAK GORENG DOMESTIK

Potensi kenaikan harga MGS curah lebih lanjut pada bulan-bulan ke depan sangat besar akibat kenaikan harga minyak bumi, stok minyak sawit yang menurun baik di negara importir maupun eksportir, depresiasi rupiah dan ringgit, dan perhelatan dunia pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Hal ini perlu diantisipasi pemerintah agar kejadian kelangkaan MGS tidak terulang lagi.

This Website is originally from WASPADAI KENAIKAN HARGA MINYAK GORENG DOMESTIK