Peran Kebun Sawit dalam Pengentasan Kemiskinan Pedesaan [Infografis 2024]
Pengembangan sektor perkebunan sawit menjadi salah satu strategi pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan pembangunan pedesaan (rural development) dan pengentasan kemiskinan pedesaan (rural poverty alleviation). Hal ini dapat dipahami dengan melihat pola pengembangan perkebunan sawit yang biasanya tersebar di daerah pelosok, pedalaman, terisolir, dan pinggiran, dimana lokasi-lokasi tersebut juga merupakan kantong-kantong kemiskinan pedesaan.
Manfaat Ekonomi Inklusif Sawit [Infografis 2024]
“Kue ekonomi” yang tercipta dari perkebunan sawit juga tidak hanya dirasakan oleh Indonesia sebagai negara produsen. Penciptaan pendapatan (income generating) tersebut juga dinikmati oleh masyarakat negara importir akibat aktivitas impor dan hilirisasi sawit di negara tersebut. Besaran dari pendapatan yang tercipta akibat sawit yang dinikmati oleh negara importir berbeda-beda, tergantung dari seberapa besar volume minyak sawit yang diimpor.
ir akibat aktivitas impor dan hilirisasi sawit di negara tersebut. Besaran dari pendapatan yang tercipta akibat sawit yang dinikmati oleh negara importir berbeda-beda, tergantung dari seberapa besar volume minyak sawit yang diimpor.
EU-Indonesia Quarrel Over Palm Oil: Quo Vadis? (2024)
Considering the strategic importance of palm oil commodities for its development, Indonesia will stand up firmly to fight hindrances and discrimination against its palm oil. In this regard, efforts to defend Indonesia’s interests can take the following steps:
Sawit Boros Air ? Begini Faktanya [Infografis 2024]
Studi oleh Makonnen & Hoekstra pada tahun 2010 dengan konsep “water footprint” menegaskan bahwa kelapa sawit memiliki kebutuhan air paling rendah di antara tanaman minyak nabati lainnya.
Mengenal DBH Sawit, Peraturan Pemerintah untuk Industri Sawit Indonesia (2024)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, diatur mengenai pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit yang meliputi penganggaran, pengalokasian, penggunaan, penyaluran, dan pemantauan serta evaluasi Dana Bagi Hasil Sawit. Peraturan ini memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah dan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam mengelola Dana Bagi Hasil Sawit dengan baik dan efektif.