Urgensi Badan Sawit Nasional sebagai Integrator Kebijakan Industri Sawit Indonesia

Badan Sawit Nasional telah menjadi aspirasi kuat dari berbagai pemangku kepentingan industri sawit dalam beberapa tahun terakhir sebagai respons terhadap kompleksitas tata kelola yang melibatkan sekitar 20 lembaga pemerintah dengan kebijakan yang sering saling bertentangan. Pada tahun 2025, urgensi kehadiran integrator kebijakan nasional ini semakin nyata mengingat dinamika perkembangan industri sawit yang tidak lagi terbatas pada perkebunan sawit saja, tetapi telah berkembang menjadi megasektor yang mencakup industri hulu, hilir, dan penyedia jasa dengan tuntutan pasar global yang makin kompleks terhadap traceability, sustainability, dan atribut produk yang rinci.

---

Mengapa Indonesia Memerlukan Badan Sawit Nasional Sebagai Integrator Kebijakan Nasional untuk Industri Sawit?

Badan Sawit Nasional diperlukan karena dalam dunia nyata, industri sawit Indonesia telah berkembang menjadi empat kluster besar yang melibatkan hampir seluruh kementerian dan lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Keempat kluster tersebut mencakup industri hulu sawit seperti pembibitan, pupuk, pestisida, dan mesin perkebunan, perkebunan sawit yang menghasilkan TBS dan CPO, industri hilir sawit yang mengolah produk primer menjadi oleofood, bioenergi, oleokimia, biomaterial, farmasi, dan pakan, serta penyedia jasa seperti perdagangan, perbankan, transportasi, logistik, riset, dan pendidikan SDM.

Masing-masing kluster ini berada di bawah kewenangan berbagai kementerian dan lembaga dengan amanah, visi, misi, dan lingkup kewenangan yang berbeda sesuai mandat peraturan perundang-undangan. Akibatnya, pengelolaan industri sawit menjadi tersekat-sekat dan berjalan sendiri-sendiri meskipun bermuara pada bidang yang sama, yakni industri sawit nasional. Kondisi inilah yang mendorong kebutuhan mendesak akan Badan Sawit Nasional sebagai koordinator tunggal.

---

Apa Kegagalan Tata Kelola yang Dihasilkan oleh Pengaturan Multi-Lembaga Saat Ini?

Integrator kebijakan seperti Badan Sawit Nasional menjadi solusi atas berbagai kegagalan tata kelola yang timbul dari pola dispersal dalam pengelolaan industri sawit. Cara berpikir dan perilaku yang tersekat-sekat dalam kenyataannya melahirkan banyak perizinan dan kebijakan yang overlapping, over-regulation, dan birokratis, bahkan tidak jarang kebijakan antar kementerian atau lembaga tidak saling sejalan atau saling bertentangan.

Contoh konkret dari kontradiksi kebijakan dapat dilihat pada pemanfaatan sludge dari Pabrik Kelapa Sawit untuk menjaga kesuburan lahan yang diarahkan oleh Kementerian Pertanian, namun dilarang oleh Kementerian Lingkungan Hidup karena dikategorikan sebagai limbah yang mengandung bahan B3. Contoh lain adalah pengembangan hilirisasi sawit untuk substitusi impor yang dipromosikan Kementerian Perindustrian, tetapi terhambat oleh kebijakan impor dari Kementerian Perdagangan, seperti dalam kasus pemanfaatan beta karoten dari sawit sebagai fortifikan minyak goreng domestik yang justru kalah dengan impor vitamin A sintesis. Padahal, potensi penyediaan pro-vitamin A berbasis minyak sawit untuk substitusi impor vitamin sangat besar dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Dampak dari pengelolaan yang tersekat-sekat tersebut menciptakan ketidakpastian hukum berusaha, biaya tinggi, hambatan investasi baru, dan meningkatkan risiko bisnis pada industri sawit dari hulu ke hilir. Badan Sawit Nasional sebagai integrator diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah struktural ini melalui harmonisasi kebijakan lintas kementerian. Pola dispersal ini juga menimbulkan masalah transmisi harga yang tidak simetris, di mana penurunan harga CPO dunia ditransmisikan secara cepat dan sempurna ke penurunan harga TBS petani sawit, sementara kenaikan harga CPO ditransmisikan secara lambat dan tidak sempurna.

Selain itu, terjadi masalah marginalisasi ganda di mana masing-masing mata rantai industri mengambil margin keuntungan yang menjadi biaya bagi mata rantai yang lebih ke hilir, sehingga harga jual produk akhir menjadi mahal dengan volume yang lebih sedikit. Kehadiran Badan Sawit Nasional diharapkan dapat memecahkan masalah marginalisasi ganda ini melalui koordinasi vertikal dari hulu ke hilir. Informasi pasar seperti tuntutan keberlanjutan dalam bentuk sertifikasi ISPO atau RSPO, food safety, dan traceability ditahan dan dijadikan alat oleh industri hilir untuk memperkuat posisi monopsonistik atau monopolistik, sementara ilmu pengetahuan dan teknologi tidak ditransmisikan kepada mata rantai yang lebih ke hulu.

---

Fungsi Kelembagaan Apa yang Harus Dijalankan oleh Badan Sawit Nasional?

Badan Sawit Nasional sebagai integrator diharapkan dapat mengintegrasikan tata kelola industri sawit nasional dalam lima bidang utama. Pertama, riset, SDM, dan inovasi teknologi untuk memastikan pengembangan kapasitas yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kedua, pengelolaan dana sawit dan pembiayaan agar alokasi sumber daya dapat mendukung seluruh mata rantai industri secara efektif.

Ketiga, kebijakan perizinan dan sertifikasi melalui sistem yang terintegrasi dan tidak saling bertentangan antar lembaga. Keempat, pengelolaan lahan, pembinaan perusahaan perkebunan sawit, dan penguatan sawit rakyat untuk mengatasi dualisme struktural antara industri hilir yang besar dengan perkebunan hulu yang kecil dan tradisional. Kelima, hilirisasi, perdagangan, promosi, dan bursa sawit agar Indonesia dapat merespons dinamika pasar minyak nabati global secara cepat dan fleksibel.

Terbentuknya lembaga integrator ini dapat menggabungkan seluruh lembaga di bidang persawitan yang sebelumnya berada di berbagai kementerian, seperti BPDP di Kementerian Keuangan, Subdit Kelapa Sawit dan lembaga ISPO di Kementerian Pertanian, Subdit Industri Hasil Perkebunan di Kementerian Perindustrian, dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Kementerian BUMN. Konsolidasi kelembagaan di bawah Badan Sawit Nasional ini berpotensi mengurangi beban kementerian, menurunkan biaya transaksi kelembagaan pelayanan publik, serta mengintegrasikan kebijakan dari fase perencanaan hingga implementasi secara harmonis.

---

Bagaimana Penempatan Badan Sawit Nasional di Bawah Presiden dan Sistem Single Window Mengubah Hasil Kebijakan?

Badan Sawit Nasional diharapkan ditempatkan langsung di bawah Presiden sehingga memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan antar kementerian dan pemerintah daerah serta mengintegrasikan hulu-hilir sawit nasional. Penempatan kelembagaan pada level kepresidenan ini penting mengingat hingga saat ini Indonesia belum memiliki kebijakan nasional industri sawit yang komprehensif, melainkan hanya kebijakan yang didesain dan diimplementasikan sendiri oleh masing-masing kementerian.

Sistem single window yang dikelola oleh integrator kebijakan nasional akan memudahkan administrasi perizinan, sehingga pelaku usaha tidak lagi harus menghadapi prosedur yang birokratis dan berbelit dari berbagai lembaga yang berbeda. Selain itu, lembaga integrator ini juga diharapkan mengkoordinasikan sebelas asosiasi di bidang sawit yang selama ini tersekat-sekat dan berjalan sendiri-sendiri, sehingga setiap asosiasi sawit memiliki sinergitas yang menyumbang pada terbentuknya ekosistem industri sawit yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Untuk memperkuat posisi di negara tujuan ekspor, Badan Sawit Nasional juga diharapkan memiliki peran sebagai lembaga representatif atau perwakilan dagang khusus produk sawit yang ditempatkan di berbagai negara tujuan ekspor utama seperti di kawasan Uni Eropa, China, India, dan Amerika Serikat. Tugas lembaga ini sebagai promotor citra positif industri sawit sekaligus menjadi negosiator yang menangani dan menjawab isu negatif sawit Indonesia di negara yang bersangkutan akan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

---

Manfaat Apa yang Diharapkan dari Badan Sawit Nasional untuk Daya Saing, Petani Swadaya, dan Perdagangan Internasional?

Badan Sawit Nasional diharapkan membawa berbagai manfaat konkret bagi publik dan pelaku industri sawit. Pertama, sistem single window akan memudahkan administrasi perizinan dan mengurangi biaya transaksi serta waktu yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Kedua, promosi, pengembangan, dan pengamanan pasar yang lebih fokus akan memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen dan eksportir sawit terbesar dunia.

Ketiga, statistik yang terintegrasi dan akurat akan memudahkan perencanaan kebijakan dan pemantauan kinerja industri secara menyeluruh. Keempat, pelayanan pembinaan untuk pekebun rakyat yang cepat dan tuntas akan mengatasi masalah fluktuasi harga dan transmisi harga yang tidak adil yang selama ini merugikan petani sawit swadaya. Kelima, riset inovasi teknologi yang terintegrasi dan aplikatif akan memastikan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat ditransmisikan dengan baik dari hilir ke hulu.

Keenam, pengintegrasian berbagai kebijakan dari hulu sampai ke hilir dan dari sentra produsen ke sentra konsumen akan mengurangi marginalisasi ganda dan memastikan informasi pasar termasuk tuntutan keberlanjutan dapat diakses oleh seluruh pelaku industri. Ketujuh, formulasi kebijakan industri sawit yang cepat, akurat, dan fleksibel dalam merespons dinamika pasar minyak nabati global akan memperkuat daya saing Indonesia dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis global.

---

---

---

Daftar Pustaka

1. Baumol WJ. 1982. Contestable Markets: An Upraising in the Theory of Industry Structure. The American Economic Review. 73(3). https://www.jstor.org/stable/1808145 
2. Carlton DW. 1979. Vertical Integration in Competitive Market Under Certainty. Journal of Industrial Economics. 27(3): 189-209. https://doi.org/10.2307/2098317
3. Claici A, Basalisco B, Michiel F, Okholm H, Maier N. 2020. The Economic Rationale for Vertical Integration in The Tech Sector. Copenhagen Economics. https://copenhageneconomics.com/publication/the-economic-rationale-for-vertical-integration-in-the-tech-sector/
4. Chalil D, Barus R. 2018. Partnership Models for Inclusive Oil Palm Smallholdings. Paper presented in CSSPO International Conference 2018: Towards Inclusive & Sustainable Agriculture. Serawak, 9-11 July 2018.
5. Chalil D, Barus R, Alamsyah Z, Jullimursyida, Mawardati, Sadalia I. 2019. The Impacts of Oil Palm Plantations on Local and Migrant Smallholders Income. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 336. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/336/1/012002#:~:text=The%20results%20showed%20that%20oil,for%20productivity%20and%20selling%20price.
6. Fatika YH. 2024. Laporan Hasil Analisis Kajian Sistematik Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tatakelola Industri Kelapa Sawit. Jakarta (ID): Ombudsman Republik Indonesia.
7. Fatika YH. 2025. Sawit antara Emas Hijau dan Duri Pengelolaan. Jakarta (ID): Ombudsman Republik Indonesia.
8. Garg S, Ghosh P, Tan B. 2020. Vertical Integration and Supply Chains. Department of Economics, Harvard University. https://www.semanticscholar.org/paper/Vertical-Integration-and-Supply-Chains-Garg-Ghosh/9aab8e51383b34782f0c564936736593b58c1003
9. Hay G. 1973. An Economic Analysis of Vertical Integration. Industrial Organization Review 1.
10. PASPI Monitor. 2018. Permasalahan Fortifikasi Vitamin A Minyak Goreng Sawit. Jurnal Analisis Isu Strategis Sawit. 4(44): 1335-1340. https://palmoilina.asia/wp-content/uploads/2022/08/4.44.-PERMASALAHAN-FORTIFIKASI-VITAMIN-A-MINYAK-GORENG-SAWIT.pdf 
11. PASPI Monitor. 2019. Potensi Penyediaan Pro-Vitamin A Berbasis Minyak Sawit. Jurnal Analisis Isu Strategis Sawit. 5(40): 1673-1680. https://palmoilina.asia/wp-content/uploads/2022/08/5.40.-POTENSI-PENYEDIAAN-PRO-VITAMIN-A-BERBASIS-MINYAK-SAWIT.pdf 
12. PASPI Monitor. 2020. Potensi Penyediaan Vitamin A Berbasis Minyak Sawit untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik. Palm Oil Journal Analysis of Palm Oil Strategic Issues. 1(26): 175-182. https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/vitamin-a-berbasis-minyak/ 
13. PASPI Monitor. 2025. Potensi Produksi Vitamin A & E dari Minyak Sawit untuk Substitusi Vitamin Impor. Artikel Diseminasi dan Policy Brief. 2(9). https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/substitusi-impor-vitamin-sawit/ 
14. Sipayung T. 2018. Politik Ekonomi Perkelapasawitan Indonesia. Bogor (ID): Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute
15. Sipayung T. 2024a. Industri Sawit Memerlukan “Omnibus Policy”. Materi paparan disampaikan pada IPOS Forum 2024 di Medan pada tanggal 30 Mei 2024. 
16. Sipayung T. 2024b. Strategi Industrialisasi Sawit yang Berkelanjutan Menuju Tahun 2045. Materi paparan disampaikan pada Seminar Rumah Sawit Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2024. 
17. Sipayung T. 2025a. Menggerakkan Industri Sawit Nasional sebagai Salah Satu Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan Ketahanan Energi. Materi paparan disampaikan pada Focus Group Discussion Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2025.
18. Sipayung T. 2025b. Strategi Industrialisasi Sawit Nasional Menuju Tahun 2045. Materi paparan disampaikan pada Seminar Riset Perkebunan Nasional di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2025. 
19. Sipayung T, Purba JHV. 2015. Ekonomi Agribisnis Minyak Sawit. Bogor (ID): Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute.Williamson OE. 1971. The Vertical Integration of Production: Market Failure Consideration. The American Economic Review. 61(2): 112-123. https://www.jstor.org/stable/1816983