URGENSI PENGEMBANGAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DALAM PERKEBUNAN SAWIT RAKYAT

Koperasi Desa Merah Putih muncul sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di wilayah pedesaan. Program ini sejalan dengan Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Implementasi konsep ini diperkuat melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 yang memerintahkan pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia, baik melalui pendirian baru maupun revitalisasi koperasi eksisting.

Mengapa Perkebunan Sawit Rakyat Memerlukan Transformasi Kelembagaan?

Penguatan koperasi desa dalam sektor sawit rakyat menjadi kebutuhan mendesak mengingat besarnya kontribusi petani dalam industri nasional. Data Kementerian Pertanian 2024 menunjukkan bahwa 40% luas kebun sawit nasional dimiliki oleh perkebunan rakyat, dengan prediksi meningkat menjadi 50-60% pada tahun 2050.

Sekitar 2,5 juta rumahtangga petani sawit menggantungkan hidup pada sektor ini, melibatkan sekitar 10 juta jiwa. Namun, kontribusi ekonomi yang seharusnya signifikan ini terhambat oleh berbagai tantangan struktural yang memerlukan solusi kelembagaan komprehensif.

Bagaimana Kelemahan Struktural Merugikan Petani Sawit?

Strategi pemberdayaan koperasi sawit harus mengatasi kelemahan mendasar dalam rantai pasok perkebunan rakyat. Petani menghadapi posisi tawar yang lemah dengan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang hanya mencapai 60-70% dari harga referensi provinsi, jauh di bawah petani plasma.

Skala usaha petani yang rata-rata 2-4 hektar per kepala keluarga sulit mencapai efisiensi ekonomi optimal. Jarak kebun ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang mencapai 50-200 kilometer meningkatkan biaya transportasi dan jejak karbon, sementara rantai distribusi yang panjang menimbulkan double marginalization yang merugikan petani.

Keterbatasan modal dan akses informasi menyebabkan penggunaan input substandar, produktivitas rendah, dan kualitas produk yang tidak optimal. Masalah legalitas lahan yang belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) menghambat akses petani terhadap program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Bagaimana Model Koperasi Desa Merah Putih Mengatasi Tantangan Ini?

Kontribusi koperasi terhadap rantai nilai sawit diwujudkan melalui transformasi dari “koperasi generasi pertama” yang hanya berfungsi sebagai perantara menjadi “koperasi generasi kedua” yang terintegrasi vertikal hulu-hilir.

Model bisnis yang dikembangkan memisahkan tanggung jawab: petani fokus pada budidaya (on-farm), sementara koperasi mengelola pengadaan input produksi, pasca panen, pengolahan TBS, dan pemasaran produk hilir.

Koperasi berbadan hukum ini memerlukan skala minimal 1.000 hektar melalui konsolidasi sehamparan untuk mencapai efisiensi ekonomi. Tidak ada transaksi jual-beli TBS antara petani dan koperasi, melainkan sistem bagi hasil berdasarkan volume TBS dan Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan.

Apa Produk Unggulan yang Dikembangkan Koperasi Desa Merah Putih?

Akses petani terhadap kelembagaan sawit diperkuat melalui diversifikasi produk hilir bernilai tambah tinggi. Koperasi mengembangkan Minyak Makan Merah berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 5/2023 tentang Tata Kelola Minyak Makan Merah Berbasis Koperasi.

Pilot project dengan Koperasi Pujakesuma di Sumatera Utara bersama Kemenkop UKM dan PTPN telah membuktikan keberhasilan model ini. Selain minyak makan merah, koperasi juga mengembangkan Mixed Industrial Vegetable Oil hasil kolaborasi Institut Teknologi Bandung dan BPDP Sawit, serta produk bioenergi untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Konsumen lokal turut diuntungkan dengan akses produk hilir sawit berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, sistem traceability yang transparan, dan jaminan kualitas yang terpercaya.

Bagaimana Skema Pembiayaan dan Investasi Koperasi Desa Merah Putih Direalisasikan?

Penguatan kelembagaan koperasi memerlukan dukungan pembiayaan yang komprehensif melalui berbagai sumber. Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB-KUMKM) menyediakan pinjaman bergulir dengan skema khusus untuk koperasi sawit.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kluster Koperasi memberikan akses pembiayaan dengan bunga rendah, sementara Dana Desa dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur dan penguatan kelembagaan. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP Sawit) menyediakan hibah dan bantuan sarana prasarana untuk mendukung operasional koperasi.

Investasi untuk pembangunan PKS mini dan fasilitas pengolahan memerlukan manajemen profesional dengan direksi dari kalangan profesional non-anggota, sementara fungsi pengawasan tetap berada di tangan anggota koperasi.

Apa Implikasi Kebijakan dari Program Koperasi Desa Merah Putih ?

Tantangan kelembagaan dalam Perkebunan Sawit Rakyat dapat diatasi melalui program Koperasi Desa Merah Putih yang memberikan solusi komprehensif terhadap masalah struktural petani. Program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani melalui akses nilai tambah hilirisasi, tetapi juga mengatasi masalah legalitas lahan.

Dengan terselesaikannya masalah legalitas, petani anggota koperasi dapat mengakses berbagai program pengembangan sawit rakyat seperti PSR dan ISPO. Hal ini menunjukkan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih menjadi pijakan bagi petani sawit untuk “naik kelas” dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Implementasi model ini juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional melalui produksi minyak makan merah yang terjangkau, ketahanan energi melalui bioenergi, dan perbaikan struktur pasar dengan mengurangi dominasi spekulan dan praktik predatory pricing.

Keberhasilan program ini memerlukan dukungan kebijakan lintas sektor yang mengintegrasikan aspek pertanian, koperasi, BUMN, dan keuangan dalam satu kerangka kerja yang kohesif untuk mewujudkan transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan.

Anda dapat mendownload artikel asli policy brief dengan menekan tombol download dibawah ini

Daftar Pustaka

1. Aikanathan S, Chenayah S, Sasekumar A. 2011. Sustainable Agriculture: A Case Study on the Palm Oil Industry. Malaysian Journal of Science. 30(1): 66-75. DOI:10.22452/mjs.vol30no1.8  
2. Apriyanto M, Partini, Mardesci H, Syahrantau G, Yulianti. 2021. The Role of Farmers in The Sustainable Palm Oil Industry. Journal of Physics: Conference Series Volume 1764. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1764/1/012211 
3. Brandi C, Tobias C, Christoph H, Sonja S, Lotte W, Hannah W. 2013. Sustainability Certification in the Indonesian Palm Oil Sector: Benefits and Challenges for Smallholders. Bonn (DE): German Institute of Development and Sustainability (IDOS). https://www.econstor.eu/bitstream/10419/199199/1/die-study-74.pdf 
4. Chalil D, Barus R. 2018. Partnership Models for Inclusive Oil Palm Smallholdings. Paper presented in CSSPO International Conference 2018: Towards Inclusive & Sustainable Agriculture. Serawak, 9-11 July 2018.
5. Chalil D, Barus R, Alamsyah Z, Jullimursyida, Mawardati, Sadalia I. 2019. The Impacts of Oil Palm Plantations on Local and Migrant Smallholders Income. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 336. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/336/1/012002#:~:text=The%20results%20showed%20that%20oil,for%20productivity%20and%20selling%20price. 
6. Edwards RB. 2019. Export Agriculture and Rural Poverty: Evidence from Indonesian Palm Oil. Working Paper Dartmouth College. https://static1.squarespace.com/static/57d5edcf197aea51693538dc/t/5c98e6b4a4222ff822715558/1553524407756/eard_v9_1903_JIE-merged.pdf 
7. Jelsma I, Schoneveld GC, Zoomers A, Van Westen ACM. 2017. Unpacking Indonesia’s Independent Oil Palm Smallholders: An Actor-Disaggregated Approach to Identifying Environmental and Social Performance Challenges. Land Use Policy. 69: 281–297. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.012
8. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2024. Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020-2024. https://repository.pertanian.go.id/items/529921cc-7268-49f7-ae70-c44c74271a6f 
9. Manurung GME, Siregar YI, Syahza S, Suwondo, Nofrizal, Apriyanto M, Mustofa R. 2022. Keberlanjutan dan Tantangan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dalam Bingkai Tata Kelola Kehutanan. Riau (ID): Taman Karya.
10. [PASPI] Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. 2014. The Sustainability of Indonesian Palm Oil Industry Its role in: Economic Growth, Rural Development, Poverty Reduction, and Environmental Sustainability. Bogor: PASPI. 
11. [PASPI] Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. 2023a. Mitos dan Fakta Industri Minyak Sawit Indonesia dalam Isu Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Global. Edisi Keempat. Bogor (ID): Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute.
12. [PASPI] Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. 2023b. Laporan Kajian Pengembangan Pabrik Minyak Makan Berbasis Terintegrasi Berbasis Koperasi. Kajian Mitra Kementerian Koperasi dan UMKM.
13. PASPI Monitor. 2020. Pengelolaan Sekawasan dan Basis Energi Jadi Solusi dalam Rangka Penguatan Sawit Rakyat. Palm O’Journal: Analisis Isu Strategis Sawit. 3(24): 159-166 https://palmoilina.asia/wp-content/uploads/2020/08/24.-PENGELOLAAN-SEKAWASAN-DAN-BASIS-ENERGI-JADI-SOLUSI-DALAM-RANGKA-PENGUATAN-SAWIT-RAKYAT-1.pdf
14. PASPI Monitor. 2023. Pengembangan Minyak Makan Merah Berbasis Koperasi Petani sebagai Solusi Penguatan Sawit Rakyat Dan Peningkatan Social Welfare. Artikel Diseminasi dan Policy Brief. 1(6). https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/koperasi-petani-minyak-merah/
15. PASPI Monitor. 2024. Inovasi Kemitraan untuk Penguatan Perkebunan Sawit Rakyat. Journal of Analysis Palm Oil Strategic Issues. 4(23): 895-902. https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/inovasi-kemitraan-sawit/  
16. PASPI Monitor. 2025. Inovasi Diversifikasi Bioenergi Berbasis Sawit untuk Substitusi Energi Fosil . Journal of Analysis Palm Oil Strategic Issues. 5(2): 9-20. https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/bioenergi-berbasis-sawit/ 
17. Rasrendra CB, Subagjo, Laniwati M, Makertihartha IGBN, Purwadi R, Rizkiana J, Kadja GTM, Pramudita D, Haryo PW, Fadhil, Devianto H, Raksajati A, Wardani AK, Reksowardojo IK, Prawisudha P, Tranggono S, Ferian M, Andarwulan N. 2023. Inovasi Lanjut Katalis & Teknologi Bensin Sawit dan Pengembangan Teknologi Produksi Percontohan Mixed Industrial Vegetable Oil (MIVO) dan Minyak Makan Sehat dari Kelapa Sawit. Grant Riset Sawit 2023: Ringkasan Penelitian. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
18. Rasrendra CB, Subagjo, Laniwati M, Makertihartha IGBN, Purwadi R, Rizkiana J, Kadja GTM, Pramudita D, Haryo PW, Fadhil, Devianto H, Raksajati A, Wardani AK, Reksowardojo IK, Prawisudha P, Tranggono S, Ferian M, Andarwulan N. 2024. Inovasi Lanjut Katalis & Teknologi Bensin Sawit dan Pengembangan Teknologi Produksi Percontohan Mixed Industrial Vegetable Oil (MIVO) dan Minyak Makan Sehat dari Kelapa Sawit. Grant Riset Sawit 2024: Ringkasan Penelitian. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
19. Sipayung T. 2018. Politik Ekonomi Perkelapasawitan Indonesia. Bogor (ID): Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute
20. Sipayung T. 2023. Role Model Pengembangan Hilirisasi Industri Sawit Rakyat Melalui Koperasi. Materi Presentasi pada Webinar Hari Koperasi Nasional pada Tanggal 3 Juli 2023.
21. Sipayung T, Purba JHV. 2015. Ekonomi Agribisnis Minyak Sawit. Bogor (ID): Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute.
22. [TNP2K] Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2019. Ringkasan Kebijakan: Industri Kelapa Sawit, Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan. https://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Binder_Volume1.pdf 
23. World Growth. 2011. The Economic Benefit of Palm Oil to Indonesia. https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1673892