Poin-poin utama Isu Sawit dan Kebijakan Nasional
Dalam artikel ini akan dibahas isu sawit dan kebijakan nasional berikut :
- Data Pertumbuhan Produksi, Konsumsi Domestik, dan Ekspor Minyak Sawit 2021 vs 2022: data pertumbuhan produksi minyak sawit, konsumsi domestik, dan ekspor minyak sawit pada tahun 2021 dan 2022. Produksi minyak sawit meningkat sekitar 8%, sementara konsumsi dan ekspor juga mengalami perubahan.
- Data Perkembangan Harga CPO, RBD Palm Olein Dunia, dan Minyak Goreng Indonesia: gambaran perkembangan harga CPO (Crude Palm Oil), RBD Palm Olein, dan minyak goreng di Indonesia dari tahun 2019 hingga Maret 2022.
- Data Kebijakan Stabilisasi Minyak Goreng Domestik 2022: Serangkaian kebijakan stabilisasi minyak goreng domestik yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi fluktuasi harga minyak nabati dunia, terutama minyak sawit.
- Data Roadmap Penurunan Emisi Indonesia Menuju Net Zero Emission 2050: Roadmap penurunan emisi Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2050. Indonesia memiliki strategi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) hingga mencapai NZE pada tahun 2060.
- Data Produksi, Konsumsi, dan Ekspor Biodiesel Sawit di Indonesia: Perkembangan produksi, konsumsi, dan ekspor biodiesel dari minyak sawit di Indonesia selama periode 2010-2020.
- Data Pengurangan Ketergantungan Impor Diesel Dampak Kebijakan Mandatori Biodiesel: bagaimana kebijakan mandatori biodiesel di Indonesia telah mengurangi ketergantungan pada impor solar fosil, serta efeknya terhadap neraca perdagangan migas.
- Data Penghematan Devisa Impor Diesel Fosil Dampak Kebijakan Mandatori Biodiesel: Penghematan devisa yang dihasilkan dari pengurangan impor solar fosil berkat kebijakan mandatori biodiesel.
- Data Dampak Mandatori Biodiesel Pada Neraca Perdagangan Indonesia 2020: Dampak kebijakan mandatori biodiesel terhadap neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2020.
- Data Pengurangan Emisi GRK dari Mandatori Biodiesel: Bagaimana kebijakan mandatori biodiesel telah mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia selama periode 2010-2020.
- Respon Industri Sawit Indonesia Atas Kebijakan Minyak Goreng Sawit: Membahas respons industri sawit Indonesia terhadap kebijakan harga minyak goreng sawit selama Januari-April 2022.
- Tata Kelola Minyak Sawit Indonesia Mencari Keseimbangan Kepentingan Domestik dan Ekspor: Membahas upaya mencari keseimbangan antara kepentingan domestik dan ekspor dalam tata kelola minyak sawit Indonesia.
- Kebijakan Stabilisasi Minyak Goreng Domestik: Membahas berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng domestik.
- Menuju Net Zero Emission dan Gagasan Mandatori Bensin Sawit: Membahas komitmen Indonesia untuk menuju Net Zero Emission (NZE) serta gagasan penggunaan bensin sawit sebagai alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan.
- Poin-poin utama Isu Sawit dan Kebijakan Nasional
- Data Pertumbuhan Produksi, Konsumsi Domestik dan Ekspor Minyak sawit 2021 vs 2022
- Data Perkembangan Harga CPO, RBD Palm Olein Dunia dan Minyak Goreng Indonesia
- Data Kebijakan Stabilisasi Minyak Goreng Domestik 2022
- Data Roadmap Penurunan Emisi Indonesia Menuju Net Zero Emission 2050
- Data Produksi, Konsumsi dan Ekspor Biodiesel Sawit di Indonesia
- Data Pengurangan Ketergantungan Impor Diesel Dampak Kebijakan Mandatori Biodiesel
- Data Penghematan Devisa Impor Diesel Fosil Dampak Kebijakan Mandatori Biodiesel
- Data Dampak Mandatori Biodiesel Pada Neraca Perdagangan Indonesia 2020
- Data Pengurangan Emisi GRK dari Mandatori Biodiesel
- Jurnal Terkait Sawit dan Kebijakan Nasional
- Respon Industri Sawit Indonesia Atas Kebijakan Minyak Goreng Sawit Pada Periode Januari-April 2022 – Jurnal PASPI Nomor 10 Tahun 2022
- Tata Kelola Minyak Sawit Indonesia Mencari Keseimbangan Kepentingan Domestik Dan Ekspor – Jurnal PASPI Nomor 8 Tahun 2022
- Kebijakan Stabilisasi Minyak Goreng Domestik – Jurnal PASPI Nomor 6 Tahun 2022
- Menuju Net Zero Emission Dan Gagasan Mandatori Bensin Sawit – Jurnal PASPI Nomor 3 Tahun 2022
- Kebijakan Dan Multibenefit Replanting Kebun Sawit – Jurnal PASPI Nomor 23 Tahun 2022
- Multi Manfaat Dari Kebijakan Mandatori Biodiesel Sawit – Jurnal PASPI Nomor 16 Tahun 2022
- ISPO Dengan Pendekatan Ekosistem Membuat Sawit Indonesia Makin Sustainable ? – Jurnal PASPI Nomor 46 Tahun 2019
- Dampak Kebijakan Mandatori B30 Pada Tahun 2020 – Jurnal PASPI Nomor 43 Tahun 2019
- ISPO Sebagai Standar Dan Sertifikasi Perkebunan Berkelanjutan Ke Depan – Jurnal PASPI Nomor 33 Tahun 2019
- Reformulasi Bea Keluar Dan Pungutan Ekspor CPO – Jurnal PASPI Nomor 25 Tahun 2019
- Reformulasi Threshold Dan Harga Referensi Pemberlakuan Pajak Ekspor Minyak Sawit Indonesia – Jurnal PASPI Nomor 24 Tahun 2019
- Evaluasi Implementasi Kebijakan Mandatori Biodiesel 2017 Dan Potensi Perluasan Ke Non PSO – Jurnal PASPI Nomor 10 Tahun 2018
- Pungutan Ekspor (BK Dan CSF), Sudahkah Memberi Makna Bagi Industri Minyak Sawit Indonesia Ke Depan ? – Jurnal PASPI Nomor 47 Tahun 2016
- Evaluasi Pungutan Sawit Dan Urgensi Replanting – Jurnal PASPI Nomor 41 Tahun 2016
- Perkebunan Sawit Berkelanjutan Dan Rasionalitas Moratorium Sawit – Jurnal PASPI Nomor 16 Tahun 2016
- Benarkah Produsen CPO Dirugikan Akibat Kebijakan Pungutan Ekspor Minyak Sawit ? – Jurnal PASPI Nomor 7 Tahun 2016
- Evaluasi Dampak Kebijakan Pungutan Ekspor Terhadap Perubahan Daya Saing Minyak Sawit Indonesia Dan Implikasinya Pada Era MEA – Jurnal PASPI Nomor 6 Tahun 2016
- Kebijakan Mandatori Biodiesel Dan Pilihan Instrumen Implementasi Yang Sustainable – Jurnal PASPI Nomor 23 Tahun 2015
- Pembiayaan Perkebunan Dan CPO Supporting Fund – Jurnal PASPI Nomor 2 Tahun 2015
- Pertanyaan yang sering ditanyakan seputar Sawit dan Kebijakan Nasional
Data Pertumbuhan Produksi, Konsumsi Domestik dan Ekspor Minyak sawit 2021 vs 2022
Tabel 1. Pertumbuhan Produksi, Konsumsi Domestik dan Ekspor Minyak sawit Periode Januari-April 2022 Versus Januari-April 2021
| 2021 (juta ton) | 2022 (juta ton) | Growth (%) | |
|---|---|---|---|
| Produksi (CPO +PKO) | 15.25 | 16.47 | 8.00 |
| Konsumsi Minyak Sawit Domestik | 6.07 | 6.13 | 0.99 |
| Industri Pangan | 3.18 | 2.52 | – 20.75 |
| Industri Oleokimia | 0.68 | 0.72 | 5.88 |
| Industri Biodiesel | 2.22 | 2.88 | 29.73 |
| Stok Akhir | 3.27 | 6.10 | 86.54 |
| Ekspor | |||
| Nilai (USD Miliar) | 10.47 | 12.56 | 19.97 |
| Volume (juta ton) | 10.90 | 8.88 | -18.55 |
| Crude | 1.16 | 0.22 | -80.78 |
| Refined PO | 8.38 | 7.35 | -12.30 |
| Product Palm oil based | 1.35 | 1.30 | – 3.93 |
- Produksi minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO + Crude Palm Kernel Oil/CPKO) Indonesia periode bulan Januari-April 2022 mencapai 16.47 juta ton.
- Jika dibandingkan dengan produksi pada periode yang sama tahun 2021 (YoY) yakni 15.25 juta ton, menunjukkan terjadi pertumbuhan produksi minyak sawit Indonesia sebesar perkebunan 8 persen.
- Peningkatan produksi minyak sawit tersebut menunjukkan bahwa kelapa sawit Indonesia telah mengalami pemulihan dari dampak El Nino 2018/2019.
Data Perkembangan Harga CPO, RBD Palm Olein Dunia dan Minyak Goreng Indonesia
- Berdasarkan data World Bank (2022), harga minyak kedelai mengalami peningkatan dari USD 748 per ton pada Januari 2019 menjadi USD 1,957 per ton pada bulan Maret 2022.
- Harga minyak sawit mengalami peningkatan dari USD 537 per ton menjadi USD 1,823 per ton pada periode yang sama.
- Peningkatan harga minyak sawit (CPO) dunia tersebut menyebabkan meningkatkan harga minyak goreng di pasar domestik Indonesia
Data Kebijakan Stabilisasi Minyak Goreng Domestik 2022
- Dalam menghadapi gejolak harga minyak nabati dunia, khususnya sejak bulan Januari 2022, pemerintah mengeluarkan rangkaian kebijakan stabilisasi domestik.
- Pertama, Kombinasi kebijakan bea keluar (PMK 13/2017 jo PMK 1/2022) dan pungutan ekspor (PMK 76/2021).
- Kedua, Kebijakan Satu Harga yang merupakan kebijakan harga minyak goreng sebesar Rp 14,000 per liter (Permendag 3/2022) dengan tetap memberlakukan kebijakan bea keluar dan pungutan ekspor.
- Ketiga, Kebijakan DMO 20 persen dari volume ekspor dengan DPO sebesar Rp 9,300 per kg untuk CPO dan Rp 10,300 per liter untuk Olein, dimana kebijakan bea keluar dan pungutan ekspor masih tetap berlaku.
- Keempat, Kebijakan bea keluar dan peningkatan pungutan ekspor baru (PMK 23/2022) dan kebijakan subsidi minyak goreng curah dengan HET Rp 14,000 per liter.
- Kelima, Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng dan kebijakan bea keluar dan pungutan ekspor (PMK 23/2022) yang berlaku sejak 1 April 2022.
Data Roadmap Penurunan Emisi Indonesia Menuju Net Zero Emission 2050
- Dengan memposisikan diri sebagai bagian dari solusi lingkungan global, Indonesia telah menyusun Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (Republik Indonesia, 2021) yang menargetkan pengurangan emisi GHG menuju NZE.
- Menurut strategi tersebut, diproyeksikan puncak emisi bersih GHG nasional untuk seluruh sektor akan tercapai pada tahun 2030 yakni sebesar 1.24 Gt CO2e atau setara 4.23 ton CO2e per kapita.
- Dengan skenario tersebut, target NZE akan dicapai pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Data Produksi, Konsumsi dan Ekspor Biodiesel Sawit di Indonesia
- Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan dan menggunakan biodiesel sawit terlihat dari hanya dalam kurun waktu 10 tahun berhasil mengimplementasikan B-1 menjadi B-30.
- Hal ini tercermin dalam peningkatan konsumsi biodiesel sawit domestik yang terus meningkat.
- Produksi biodiesel meningkat dari 243 ribu kiloliter tahun 2010 menjadi 8.6 juta kiloliter tahun 2020. Artinya dalam 10 tahun produksi biodiesel meningkat sekitar 400 persen.
- Sementara konsumsi biodiesel domestik juga naik dari 223 ribu kiloliter menjadi 8.4 juta kiloliter atau konsumsinya juga mengalami peningkatan sekitar 400 persen pada periode yang sama.
Data Pengurangan Ketergantungan Impor Diesel Dampak Kebijakan Mandatori Biodiesel
- Dalam 10 tahun diimplementasikannya kebijakan mandatori biodiesel di Indonesia telah mampu mengurangi ketergantungan impor solar fosil cukup drastis.
- Pada tahun 2010, persentase volume solar fosil impor dari total konsumsi solar fosil domestik masih cukup tinggi mencapai 46 persen, namun terus mengalami penurunan dengan cepat sehingga persentasenya pada tahun 2020 diperkirakan dibawah 10 persen.
- Kebijakan mandatori biodiesel dari B-1 sampai B-30 telah berhasil menurunkan tingkat ketergantungan pada impor solar fosil secara signifikan.
Data Penghematan Devisa Impor Diesel Fosil Dampak Kebijakan Mandatori Biodiesel
- Penurunan impor solar fosil secara langsung menghemat devisa untuk impor solar fosil.
- Dalam lima tahun terakhir, penghematan devisa mengalami peningkatan dari USD 0.34 miliar tahun 2015 meningkat menjadi USD 3.3 miliar tahun 2019 dan menjadi USD 3.09 miliar pada tahun 2020 (Sipayung, 2018; Kementerian ESDM, 2021; Tjakrawan, 2021).
Data Dampak Mandatori Biodiesel Pada Neraca Perdagangan Indonesia 2020
Tabel 1. Dampak Mandatori Biodiesel Pada Neraca Perdagangan Indonesia 2020 (USD Juta)
| Net Ekspor Migas | |
| – Tanpa B-30 | (8,608) |
| – Dengan B-30 | (5,948) |
| Net Ekspor Non Migas | |
| – Tanpa Sawit | 4,727 |
| – Dengan Sawit | 27,686 |
| Net Trade | |
| – Tanpa Sawit dan B30 | (3,881) |
| – Dengan Sawit dan B30 | 21,738 |
- Pada tahun 2020, kontribusi penghematan devisa impor solar fosil dapat mengurangi defisit neraca migas dari USD 8.6 miliar menjadi USD 5.9 miliar.
Data Pengurangan Emisi GRK dari Mandatori Biodiesel
- Selama periode 2010-2020 dimana kebijakan mandatori biodiesel diimplementasikan, penghematan emisi mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
- Pengurangan emisi GRK meningkat dari hanya sekitar 592.3 ribu ton CO2 eq tahun 2010 meningkat menjadi 22.3 juta ton CO2 eq tahun 2020 atau peningkatannya sebesar 400 kali lipat.
Jurnal Terkait Sawit dan Kebijakan Nasional
Respon Industri Sawit Indonesia Atas Kebijakan Minyak Goreng Sawit Pada Periode Januari-April 2022 – Jurnal PASPI Nomor 10 Tahun 2022
Harga minyak sawit dunia naik pada awal 2022 dan hal ini turut mempengaruhi harga minyak goreng di Indonesia. Pemerintah bereaksi dengan mengeluarkan beberapa kebijakan stabilisasi, tetapi implementasi kebijakan tersebut justru menimbulkan opportunity loss besar karena berdampak pada penurunan konsumsi minyak sawit oleh industri pangan, penurunan volume ekspor, dan penurunan penerimaan pemerintah. Stok CPO domestik meningkat dan harga TBS turun.
Tata Kelola Minyak Sawit Indonesia Mencari Keseimbangan Kepentingan Domestik Dan Ekspor – Jurnal PASPI Nomor 8 Tahun 2022
Indonesia mengalami kenaikan harga minyak goreng yang signifikan selama lima bulan terakhir dan pemerintah telah menerapkan kebijakan DMO-DPO untuk menstabilisasi harga. Analisis historis menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan pungutan ekspor dan hilirisasi Sawit domestik melalui kompleks oleochemical dan bio-complex menjadi solusi untuk menurunkan harga minyak goreng.
Kebijakan Stabilisasi Minyak Goreng Domestik – Jurnal PASPI Nomor 6 Tahun 2022
Harga minyak sawit dunia yang meningkat telah menyebabkan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi kenaikan harga tersebut, namun belum berhasil menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau di dalam negeri. Jika pemerintah ingin meningkatkan ketersediaan minyak goreng domestik dengan harga yang lebih murah, mereka dapat menaikkan tarif pungutan ekspor.
Menuju Net Zero Emission Dan Gagasan Mandatori Bensin Sawit – Jurnal PASPI Nomor 3 Tahun 2022
Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi uHG dan menuju Net Zero Emission pada 2050 atau sebelumnya. Salah satu strategi penting adalah pengurangan konsumsi energi fosil, terutama bensin fosil. Solusi alternatif adalah penggunaan bensin sawit sebagai “green gasoline“ yang dapat membawa manfaat ekonomi dan mendukung upaya global untuk mengurangi emisi dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan.
Kebijakan Dan Multibenefit Replanting Kebun Sawit – Jurnal PASPI Nomor 23 Tahun 2022
Kebutuhan minyak sawit terus meningkat, tetapi ekstensifikasi untuk meningkatkan produksi terbatas karena keterbatasan lahan dan deforestasi. Replanting menjadi solusi yang lebih berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Namun, program replanting pada kebun sawit rakyat menghadapi keterbatasan petani sawit rakyat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menerapkan program PSR untuk mendukung replanting pada kebun sawit rakyat. Replanting akan menghasilkan produksi minyak sawit yang lebih tinggi dengan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi yang signifikan. Meskipun demikian, realisasi replanting masih rendah karena hambatan legalitas lahan petani dan verifikasi usulan PSR yang birokratis.
Multi Manfaat Dari Kebijakan Mandatori Biodiesel Sawit – Jurnal PASPI Nomor 16 Tahun 2022
Kebijakan mandatori biodiesel di Indonesia berhasil menciptakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan menurunkan ketergantungan pada impor solar fosil, menciptakan kesempatan kerja, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Faktor pendukung keberhasilan kebijakan ini adalah ketersediaan bahan baku utama yaitu minyak sawit dan kebijakan pajak ekspor serta fasilitas pembiayaan dari Dana Sawit.
ISPO Dengan Pendekatan Ekosistem Membuat Sawit Indonesia Makin Sustainable ? – Jurnal PASPI Nomor 46 Tahun 2019
ISPO adalah kebijakan Pemerintah Indonesia untuk pengelolaan kebun sawit yang berkelanjutan, yang mencakup sertifikasi keberlanjutan sepanjang supply chain industri sawit nasional dan biodiversitas didalamnya berserta produk hilir berbasis sawit. Namun, realisasi masih rendah terutama pada kebun rakyat dan keberterimaan pasar global juga rendah. Penguatan ISPO dengan pendekatan eksosistem dan indikator sertifikasi ISPO yang dijadikan sebagai SNI dan dinotifikasi ke WTO diperlukan untuk meningkatkan keberterimaan pasar global dan mewujudukan industri sawit nasional yang lebih berkelanjutan.
Dampak Kebijakan Mandatori B30 Pada Tahun 2020 – Jurnal PASPI Nomor 43 Tahun 2019
Kebijakan mandatori biodiesel dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada minyak fosil impor dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Implementasi kebijakan biodiesel di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009 dan terus meningkat hingga B30 pada tahun 2020. Kebijakan ini diharapkan memberikan manfaat ekonomi dan dampak lingkungan yang lebih besar dibandingkan dengan kebijakan B20. Namun, rencana implementasi kebijakan B30 di Indonesia dan kebijakan mandatori B20 di Malaysia, penurunan produksi minyak sawit karena El Nino, dan rendahnya stok minyak kedelai dunia, diperkirakan akan menyebabkan penurunan stok minyak sawit dunia dan peningkatan harga minyak sawit.
ISPO Sebagai Standar Dan Sertifikasi Perkebunan Berkelanjutan Ke Depan – Jurnal PASPI Nomor 33 Tahun 2019
Inisiatif pemerintah Indonesia, ISPO, didirikan pada tahun 2009 untuk pengelolaan kebun sawit yang berkelanjutan. Hingga Maret 2019, hanya sekitar 30% dari total luas kebun sawit Indonesia yang tersertifikasi ISPO karena masalah legalitas pada kebun sawit baik milik perusahaan maupun rakyat. Penguatan ISPO melalui standarisasi SNI ISPO dan klusterisasi dapat meningkatkan citra positif sawit Indonesia yang lestari dan berkelanjutan serta makin berdaya saing di pasar dunia. Implikasi dari penguatan ISPO adalah menghindari kerugian bagi pelaku usaha. Langkah selanjutnya dalam realisasi ISPO adalah dengan penyelesaian masalah legalitas pada kebun sawit dan implementasi standar SNI ISPO.
Reformulasi Bea Keluar Dan Pungutan Ekspor CPO – Jurnal PASPI Nomor 25 Tahun 2019
Pemberlakuan pajak ekspor untuk CPO Indonesia menyebabkan perbedaan harga dan menurunkan kesejahteraan netto Indonesia. Produsen CPO dan TBS mengalami penurunan kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen (industri hilir) dan penerimaan tambahan pemerintah. Perkembangan industri hilir sawit dalam negeri belum optimal, sementara pajak ekspor juga dikenakan pada produk hilir yang dapat menjadi disinsentif bagi perluasan hilirisasi domestik. Reformulasi pajak ekspor telah dilakukan untuk meminimalkan kerugian pada produsen, memperluas hilirisasi domestik dan mempertahankan daya saing Indonesia. Hasil reformulasi menunjukkan bahwa beban pajak ekspor lebih rendah dan Indonesia masih memiliki daya saing relatif lebih tinggi dibandingkan Malaysia pada kisaran harga rata-rata CPO dunia.
Reformulasi Threshold Dan Harga Referensi Pemberlakuan Pajak Ekspor Minyak Sawit Indonesia – Jurnal PASPI Nomor 24 Tahun 2019
Reformulasi threshold dan harga referensi pajak ekspor minyak sawit diharapkan dapat meminimalisir dampak buruk pada produsen CPO dan TBS domestik serta mendorong perluasan hilirisasi.
Evaluasi Implementasi Kebijakan Mandatori Biodiesel 2017 Dan Potensi Perluasan Ke Non PSO – Jurnal PASPI Nomor 10 Tahun 2018
Penggunaan biodiesel di Indonesia memberikan banyak manfaat, baik secara ekonomi maupun lingkungan, dan perluasan mandatori biodiesel dari PSO ke Non PSO memiliki potensi yang cukup prospektif.
Pungutan Ekspor (BK Dan CSF), Sudahkah Memberi Makna Bagi Industri Minyak Sawit Indonesia Ke Depan ? – Jurnal PASPI Nomor 47 Tahun 2016
Pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan CPO Supporting Fund dan menetapkan kebijakan tarif baru untuk pungutan ekspor CPO. Tarif BK baru ini besaran ditetapkan dalam nilai nominal (USD/ton) sesuai dengan harga minyak sawit dunia secara progresif. Kebijakan ini tidak bersifat double counting tax dan relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan tarif lama.
Namun, pada saat harga CPO dunia di bawah batas treshold 750 USD/ton, penggunaan CSF sangat efektif dalam kebijakan pungutan ekspor. CSF memberikan penerimaan berkisar Rp 20 hingga 12 Trilyun per tahun atau rata-rata Rp 1 Trilyun per bulan. Namun, kebijakan pungutan ekspor juga berdampak pada penurunan harga TBS di level petani, dengan petani menanggung rugi Rp 260/kg TBS. Oleh karena itu, pemberlakuakn CSF ini perlu dialokasikan dengan baik bagi petani dan program hilirisasi dan kebijakan manufaktur biodiesel untuk mendukung industri minyak sawit di Indonesia.
Evaluasi Pungutan Sawit Dan Urgensi Replanting – Jurnal PASPI Nomor 41 Tahun 2016
Pajak adalah sumber penting untuk membiayai aktivitas pemerintahan dan pembangunan, namun pengenaannya harus mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap petani berpendapatan rendah. CPO Fund mempengaruhi harga TBS di tingkat petani, dengan penambahan CSF yang menyebabkan harga TBS menurun. Oleh karena itu, pungutan ini seharusnya dikembalikan ke petani dengan proporsi yang lebih besar untuk menjamin masa depan industri sawit Indonesia, yang berkontribusi besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia.
Perkebunan Sawit Berkelanjutan Dan Rasionalitas Moratorium Sawit – Jurnal PASPI Nomor 16 Tahun 2016
Produksi minyak sawit di Indonesia telah mencapai tata kelola dan sertifikasi berkelanjutan, dengan Indonesia menjadi produsen terbesar minyak sawit yang bersertifikasi berkelanjutan. Kebijakan moratorium sawit tidak memiliki dasar rasionalitas dan berpotensi memperburuk citra sawit serta menjauhkan perkebunan kelapa sawit dari percepatan tata kelola dan sertifikasi berkelanjutan yang sedang berlangsung. Minyak sawit memiliki potensi sebagai komoditas berkelanjutan yang dapat membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Benarkah Produsen CPO Dirugikan Akibat Kebijakan Pungutan Ekspor Minyak Sawit ? – Jurnal PASPI Nomor 7 Tahun 2016
Pungutan ekspor CPO tidak langsung mengurangi harga CPO domestik dan menyebabkan kerugian bagi produsen CPO dalam negeri. Kebijakan ini perlu diperhatikan dalam perdagangan komoditas CPO di dunia.
Evaluasi Dampak Kebijakan Pungutan Ekspor Terhadap Perubahan Daya Saing Minyak Sawit Indonesia Dan Implikasinya Pada Era MEA – Jurnal PASPI Nomor 6 Tahun 2016
Daya saing ekspor minyak sawit Indonesia menurun karena kebijakan pungutan ekspor, sementara Malaysia tidak memberlakukan pungutan ekspor dan mengalami perbaikan yang signifikan
Kebijakan Mandatori Biodiesel Dan Pilihan Instrumen Implementasi Yang Sustainable – Jurnal PASPI Nomor 23 Tahun 2015
Kebijakan mandatori biodiesel penting untuk mencapai kemandirian ekonomi nasional dan pembangunan daerah. Instrumen pelaksanaan yang saat ini digunakan oleh pemerintah tidak sustainable dan merugikan perekonomian secara keseluruhan, sehingga instrumen yang lebih baik adalah Pemberlakuan Wajib Serap dengan dukungan sistem insentif dan disinsentif pajak.
Pembiayaan Perkebunan Dan CPO Supporting Fund – Jurnal PASPI Nomor 2 Tahun 2015
Kebijakan pungutan CPO Sustainability Fund (CSF) yang didasarkan pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 telah menimbulkan kontroversi terkait dengan ranah penerimaannya, apakah ranah pemerintah atau asosiasi pelaku dunia usaha. Posisi CSF akan mempengaruhi mekanisme pemungutan, pengelolaan, dan penggunaannya dalam industri minyak sawit nasional.
Pungutan CSF, yang merupakan biaya tambahan yang dikenakan pada setiap ton CPO yang diproduksi, menjadi beban berat bagi pelaku usaha, terutama petani sawit rakyat dan perusahaan skala kecil yang tidak memiliki pabrik kelapa sawit (PKS). Realisasi program B15 yang diharapkan dapat meningkatkan penggunaan biodiesel 15% di dalam solar untuk mengkompensasi kerugian petani akibat pungutan CSF.
Pertanyaan yang sering ditanyakan seputar Sawit dan Kebijakan Nasional
Bagaimana pertumbuhan produksi minyak sawit di Indonesia pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021?
Produksi minyak sawit di Indonesia pada Januari-April 2022 meningkat sekitar 8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, mencapai 16.47 juta ton.
Bagaimana perkembangan harga minyak sawit dan harga minyak goreng di Indonesia selama beberapa tahun terakhir?
Harga minyak sawit mengalami kenaikan signifikan dari USD 537 per ton menjadi USD 1,823 per ton dalam periode Januari 2019 hingga Maret 2022. Hal ini juga mempengaruhi kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik.
Apa saja kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk menstabilkan harga minyak goreng domestik pada tahun 2022?
Pemerintah Indonesia mengeluarkan rangkaian kebijakan, termasuk kombinasi bea keluar, pungutan ekspor, kebijakan satu harga, DMO (Domestic Market Obligation), kebijakan subsidi, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng. Tujuannya adalah mengatasi fluktuasi harga minyak nabati dunia.
Bagaimana Indonesia berupaya untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2050?
Indonesia telah merancang strategi jangka panjang untuk pengurangan emisi gas rumah kaca menuju NZE 2050. Puncak emisi nasional di seluruh sektor diharapkan tercapai pada tahun 2030, dan target NZE bisa tercapai bahkan lebih cepat, yaitu pada tahun 2060.
Bagaimana kebijakan mandatori biodiesel telah berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia?
Selama periode 2010-2020, kebijakan mandatori biodiesel berhasil mengurangi emisi GRK secara signifikan. Penghematan emisi mencapai peningkatan yang luar biasa, dari sekitar 592.3 ribu ton CO2 eq pada tahun 2010 menjadi 22.3 juta ton CO2 eq pada tahun 2020.
Bagaimana kontribusi penggunaan biodiesel sawit dalam mengurangi ketergantungan pada impor solar fosil?
Kebijakan mandatori biodiesel, seperti B-30, telah berhasil mengurangi ketergantungan impor solar fosil di Indonesia secara drastis. Pada tahun 2020, persentase volume solar fosil impor dari total konsumsi solar fosil domestik diperkirakan berada di bawah 10%.
Berapa besar penghematan devisa impor diesel fosil yang dicapai melalui penggunaan biodiesel?
Selama lima tahun terakhir, penghematan devisa impor diesel fosil meningkat dari USD 0.34 miliar pada tahun 2015 menjadi USD 3.09 miliar pada tahun 2020. Penurunan impor solar fosil juga secara langsung menghemat devisa untuk impor solar fosil.
Bagaimana kebijakan mandatori biodiesel telah mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia?
Pada tahun 2020, kontribusi penghematan devisa impor solar fosil melalui kebijakan mandatori biodiesel berhasil mengurangi defisit neraca migas, sementara kontribusi dari minyak sawit dan B-30 terhadap net ekspor non migas dan net trade menjadi semakin signifikan.
Bagaimana perkembangan konsumsi dan produksi biodiesel sawit di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir?
Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dalam produksi dan konsumsi biodiesel sawit. Produksi biodiesel meningkat sekitar 400% dari 2010 hingga 2020, dan konsumsi biodiesel domestik juga mengalami peningkatan yang sama, mencapai 8.4 juta kiloliter pada tahun 2020.
Bagaimana industri sawit Indonesia merespons kebijakan harga minyak goreng sawit?
Kenaikan harga minyak goreng sawit pada awal 2022 mempengaruhi industri sawit dan berdampak pada penurunan konsumsi minyak sawit oleh industri pangan, penurunan volume ekspor, serta penurunan penerimaan pemerintah. Stok CPO domestik meningkat dan harga TBS turun.