TL;DR
Mandatori Biodiesel Sawit B50 menghadapi tantangan kritis dalam kapasitas produksi, pasokan bahan baku, dan mekanisme subsidi yang memerlukan reformasi pembiayaan dan diversifikasi feedstock untuk implementasi berkelanjutan tahun 2026.
Mandatori Biodiesel Sawit B50 menjadi target strategis Indonesia dalam bauran energi berkelanjutan yang akan diimplementasikan pada awal 2026. Program Mandatori B50 ini merupakan peningkatan signifikan dari Mandatori B40 yang telah diterapkan tahun 2025, mencampurkan 50 persen Bahan Bakar Nabati (BBN) atau biodiesel sawit/FAME ke dalam solar fosil.
Kebijakan Mandatori Biodiesel Indonesia memiliki lima tujuan strategis: mengurangi ketergantungan energi fosil untuk ketahanan energi, memperbaiki neraca perdagangan energi, mendukung mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi Gas Rumah Kaca, mendorong pembangunan pedesaan, dan memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola perdagangan minyak sawit global.
Table of Contents
Bagaimana Tantangan Kapasitas Produksi Mempengaruhi Program Mandatori B50?
Kapasitas produksi biodiesel Indonesia mencapai 19.1 juta kiloliter pada 2025 dengan tambahan 2.4 juta kiloliter di 2026. Namun, untuk memenuhi kebutuhan Program Mandatori B50 sebesar 20.1 juta kiloliter biodiesel sawit, diperlukan kapasitas terpasang minimal 25 juta kiloliter dengan asumsi utilisasi 80 persen.
Data APROBI menunjukkan kesenjangan antara kapasitas nominal dan kebutuhan operasional yang sebenarnya. Kementerian ESDM menekankan pentingnya peningkatan efisiensi produksi FAME untuk mengatasi gap kapasitas ini.
Kebutuhan metanol untuk produksi FAME dari CPO mencapai 3.6 juta ton, sementara produksi domestik hanya 600-700 ribu ton per tahun. Ketergantungan impor metanol akan meningkat drastis seiring implementasi kebijakan mandatori biodiesel B50.
Mengapa Ketersediaan Bahan Baku Menjadi Titik Kritis?
Bahan baku biodiesel berupa CPO memerlukan 18.69 juta ton untuk program B50. Meskipun produksi minyak sawit Indonesia (CPO+CPKO) mencapai 53 juta ton, penggunaan domestik yang meningkat akan mengurangi volume ekspor secara signifikan.
Penurunan ekspor minyak sawit berdampak langsung pada levy ekspor sawit yang menjadi sumber utama subsidi biodiesel. Paradoks ini menciptakan lingkaran tantangan dimana peningkatan konsumsi domestik mengurangi kemampuan pembiayaan program itu sendiri.
Minyak residu sawit seperti PFAD, UCO, dan POME menjadi alternatif strategis untuk mengurangi tekanan pada CPO sebagai bahan baku biodiesel utama. Riset BPDPKS telah menghasilkan inovasi pemanfaatan Palm Acid Oil (PAO) dan Palm Fatty Acid Distillate sebagai bahan baku alternatif.
Bagaimana Mekanisme Subsidi Biodiesel Menghadapi Tantangan Pembiayaan?
HIP Biodiesel (Harga Indeks Pembelian) yang ditetapkan pemerintah menciptakan selisih dengan HIP solar sebagai basis insentif biodiesel. Subsidi biodiesel meningkat drastis dari Rp 0.5 triliun (2015) menjadi Rp 34.6 triliun (2022).
Pembayaran BPDPKS untuk pengembangan biodiesel mencapai Rp 18.3 triliun (2023) dan meningkat menjadi Rp 28.8 triliun (2024). Ketergantungan pada levy ekspor sawit sebagai sumber dana menciptakan kerentanan ketika ekspor menurun akibat peningkatan konsumsi domestik.
Fluktuasi harga CPO dan solar fosil mempengaruhi besaran subsidi yang diperlukan. Mekanisme HIP biodiesel saat ini belum optimal dalam mengantisipasi volatilitas harga komoditas global.
Apa Solusi untuk Implementasi B50?
Solusi jangka pendek dan jangka panjang yang meliputi pemanfaatan minyak residu sawit. peningkatan produktivitas replanting, program grant riset sawit BPDPKS dan pemisahan kebun food grade dan non food grade.
Solusi Jangka Pendek
Pemanfaatan minyak residu sawit (PFAD, UCO, dan POME) dapat mengurangi ketergantungan pada CPO fresh sebagai bahan baku biodiesel. Strategi ini memungkinkan maintenance volume ekspor sambil memenuhi kebutuhan domestik program mandatori B50.
Periode Tahun 2020-2024
Program Grant Riset Sawit BPDPKS telah mengembangkan teknologi pemanfaatan PFAD dan alternatif feedstock lainnya. Implementasi teknologi ini dapat dilakukan segera untuk mendukung target 2026.
Solusi Jangka Panjang
Peningkatan produktivitas melalui replanting, khususnya Peremajaan Sawit Rakyat, dan adopsi Good Agriculture Practices (GAP) akan meningkatkan pasokan CPO domestik. Perluasan kebun sawit selektif pada lahan kritis (degraded land) dapat dilakukan tanpa mengancam ketahanan pangan.
Pemisahan kebun food-grade dan non-food grade memungkinkan produksi HAPOR (High Acid Palm Oil) dengan memanfaatkan TBS lewat matang. Strategi ini mengoptimalkan volume minyak untuk keperluan energi tanpa mengurangi kualitas minyak untuk pangan.
Bagaimana Reformasi Pembiayaan Dapat Mendukung Keberlanjutan Program?
Reformasi subsidi biodiesel menuju cost-sharing proporsional antara stakeholder menjadi kunci keberlanjutan. Industri sawit, produsen biodiesel, Pertamina, dan konsumen energi harus berbagi beban pembiayaan sesuai manfaat yang diperoleh.
Produsen biodiesel yang menikmati captive market domestik dan dampak positif mandatori biodiesel perlu berkontribusi dalam pembiayaan. Konsumen energi (kecuali yang layak disubsidi) juga harus mengambil bagian dalam cost-sharing mechanism.
Pemerintah sebagai regulator perlu mengembangkan kebijakan komprehensif untuk memfasilitasi penanggungan bersama biaya program mandatori B50. Mekanisme ini akan mengurangi ketergantungan berlebihan pada levy ekspor sawit.
Implikasi Kebijakan untuk Implementasi Mandatori Biodiesel Sawit B50
Kebijakan mandatori biodiesel memerlukan orchestrasi komprehensif di sektor hulu untuk menjamin pasokan minyak sawit. Penyediaan alternatif bahan baku biodiesel dari HAPOR, peningkatan produktivitas melalui replanting dan adopsi GAP, serta pemisahan kebun food-grade menjadi prioritas kebijakan.
Pemanfaatan lahan kritis secara selektif dapat mendukung ekspansi produksi tanpa mengancam ketahanan pangan. Kebijakan ini harus didukung regulasi yang jelas dan insentif yang tepat untuk mendorong partisipasi petani dan investor.
Reformasi pembiayaan mandatori biodiesel melalui distribusi beban biaya ke stakeholder lain secara reasonable menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu mengembangkan formula cost-sharing yang adil dan berkelanjutan untuk menjaga momentum bauran energi berkelanjutan.
Implementasi Mandatori Biodiesel Sawit B50 yang sukses akan memperkuat posisi Indonesia sebagai leader global dalam bioenergy, sambil menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pangan, energi, dan ekspor untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
ACKNOWLEDGEMENT
Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam penyusunan artikel diseminasi dan policy brief ini.
Anda dapat mendownload artikel asli policy brief dengan menekan tombol download dibawah ini
Daftar Pustaka
- [APROBI] Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia. 2025. Kesiapan Industri Pendukung Kegiatan Program Mandatori Biodiesel. Materi Paparan pada Seminar Peluang dan Tantangan Industri Bioenergi Menyongsong Indonesia Emas 2045 oleh APROBI (Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia) Jakarta, 17 Juli 2025.
- [BPDPKS] Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. 2024. Laporan Kinerja BPDPKS 2023. https://www.bpdp.or.id/uploads/2024/Laporan%20Publikasi/LAKIN_BPDP_2023_EDT.pdf.pdf
- [BPDPKS] Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. 2025. Laporan Kinerja BPDPKS 2024. https://www.bpdp.or.id/laporan-kinerja-bpdpks-2024
- Kementerian ESDM. 2025. Arah dan Kebijakan Bioenergi untuk Ketahanan Energi Menyongsong Indonesia Emas 2045. Materi Paparan pada Seminar Peluang dan Tantangan Industri Bioenergi Menyongsong Indonesia Emas 2045 oleh APROBI (Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia) Jakarta, 17 Juli 2025.
- [PASPI] Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. 2023. Mitos dan Fakta Industri Minyak Sawit Indonesia dalam Isu Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Global. Edisi Keempat. Bogor (ID): PASPI.
- PASPI Monitor. 2023a. Peran Strategis Kebijakan Mandatori Biodiesel Sawit dalam Ekonomi Indonesia. Artikel Diseminasi dan Policy Brief. 1(3). https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/strategis-kebijakan-mandatori/
- PASPI Monitor. 2023b. Dampak Mandatori Biodiesel Bagi Perekonomian Daerah dan Pendapatan Rumah Tangga. Artikel Diseminasi dan Policy Brief. 1(10). https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/dampak-biodiesel-sawit/
- PASPI Monitor. 2024a. Kontribusi Sawit sebagai Sumber Devisa dan Surplus Neraca Perdagangan Indonesia. Journal of Analysis Palm Oil Strategic Issues. 4(19): 869-874. https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/sawit-sumber-devisa-nasional/
- PASPI Monitor. 2024b. Menikmati dan Menanggung Biaya Bersama Mandatori Biodiesel Domestik. Artikel Diseminasi dan Policy Brief. 1(20). https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/mandatori-biodiesel-evaluasi/
- PASPI Monitor. 2025a. Inovasi Diversifikasi Bioenergi Berbasis Sawit untuk Substitusi Energi Fosil. Journal of Analysis Palm Oil Strategic Issues. 5(02): 9-20. https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/bioenergi-berbasis-sawit/
- PASPI Monitor. 2025b. Infografis – Multimanfaat Pengembangan Biodiesel Bagi Indonesia Tahun 2008 – 2024. https://palmoilina.asia/berita-sawit/multimanfaat-pengembangan-biodiesel/
- Rachmadona N, Kurnia I,Rahayu I, Haryono,Hardianto, Zikri A, Restu WK, Hartono AT, Herdiningrat RA. 2024. Optimalisasi Penggunaan Palm Acid Oil (PAO) sebagai Bahan Baku Pembuatan Biodiesel untuk Industri Sawit di Indonesia. Grant Riset Sawit 2024: Ringkasan Penelitian. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Sahara, Dermawan A, Amaliah S, Irawan T, Dilla S. 2022. Economic Impacts of Biodiesel Policy in Indonesia: A Computable General Equilibrium Approach. Journal Economic Structures. 11: 1-22. http://dx.doi.org/10.1186/s40008-022-00281-9Wulandani D, Purwanto YA,Wirawan SS, Solikhah MD,Sugiarto AT. 2024. Produksi Biodiesel dari PFAD dengan Teknologi Fine Bubble. Grant Riset Sawit 2024: Ringkasan Penelitian. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.